Tegaskan Hak Navigasi dan Kebebasan Maritim, Kapal Perang AS Secara Sengaja Berlayar di Kepulauan Spratly

Berita Baru, Internasional – Untuk kedua kalinya dalam seminggu, kapal perang Angkatan Laut AS dengan sengaja mengabaikan klaim bahari China dengan berlayar langsung melalui jalur air tersebut.

Armada Ketujuh AS, sebagaimana dilansir dari Sputnik News, Rabu (23/12) mengumumkan kapal perusak kelas Arleigh Burke USS John S. McCain telah menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Spratly, sesuai dengan hukum internasional. Pernyataan itu tidak menyebutkan pulau mana yang dilewati McCain atau seberapa dekat kapal perang itu mendarat.

Menurut Angkatan Laut, operasi itu diarahkan ke semua negara yang memiliki klaim maritim di Laut China Selatan, termasuk Vietnam, Taiwan, dan China. Seperti yang dilaporkan Sputnik sebelumnya, ketiga negara tersebut telah terlibat dalam upaya reklamasi tanah dan benteng militer pulau-pulau di rantai Pulau Spratly, namun Malaysia, Brunei dan Filipina juga telah mengklaim beberapa orang Spratly.

Pulau-pulau kecil itu berada di atas terumbu karang di Laut China Selatan bagian timur dan diyakini dikelilingi oleh dasar laut yang kaya akan kandungan minyak bumi. Awal tahun ini, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan mengenai penolakan klaim China atas jalur laut di sekitar pulau, tetapi tidak secara langsung membantah klaim Beijing atas pulau itu sendiri. Meski begitu, Washington juga memberikan sanksi kepada orang-orang yang terkait dengan aktivitas China di pulau-pulau itu.

Namun, McCain tidak sendirian, Kolonel Senior Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF), Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan PLA mengatakan, “angkatan laut dan udara China melakukan pelacakan dan pemantauan seluruh proses pada kapal perusak AS dan memperingatkannya.”

Tian lebih jauh mengecam pelanggaran Washington atas kedaulatan dan keamanan China dan menuduhnya sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

USS McCain sebelumnya melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di Peter the Great Gulf Rusia pada akhir November. Kapal AS berlayar beberapa kilometer di dalam garis dasar lurus yang ditetapkan oleh Moskow pada tahun 1984, karena Washington berpendapat bahwa Moskow telah mengklaim terlalu banyak jalur air itu sebagai miliknya.

Operasi kebebasan navigasi (FONOP) hari Selasa bukan satu-satunya operasi minggu ini. Pada 19 Desember, kapal perusak Angkatan Laut AS USS Mustin berlayar melalui Selat Taiwan, jalur air yang diklaim Beijing sebagai miliknya, karena tidak mengakui pemerintah Republik Tiongkok pada Taiwan dan mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah Tiongkok, termasuk Taiwan. Secara teknis, AS setuju, untuk mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1979, tetapi dalam praktiknya AS berbuat banyak untuk mendukung pemerintah Taiwan secara politik dan militer.

Beijing menuduh AS mengirim “pandangan genit” ke pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan dengan manuver tersebut, dan mengatakan bahwa hal itu membahayakan perdamaian dan stabilitas di selat. Itu adalah kali ke-12 kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan pada tahun 2020.

Pekan lalu, Pentagon merilis dokumen strategi maritim baru berjudul “Advantage at Sea” yang menguraikan bagaimana Angkatan Laut AS, Korps Marinir, dan Penjaga Pantai dapat mempertahankan supremasi angkatan laut AS hingga tahun 2020-an.

Menyebut China sebagai “ancaman strategis jangka panjang yang paling mendesak” dan “satu-satunya saingan dengan potensi ekonomi dan militer gabungan untuk menghadirkan tantangan jangka panjang dan komprehensif bagi AS,” dokumen tersebut menyerukan layanan angkatan laut untuk “menerima taktik yang diperhitungkan. mengambil risiko dan mengadopsi postur yang lebih tegas “dalam” operasi sehari-hari.”