Tegakkan UU Kemanan Nasional, China Buka Kantor Pusat Badan Keamanan di Hong Kong
Berita Baru, Internasional – Pada hari Rabu (8/7), untuk pertama kalinya China membuka kantor baru bagi petugas keamanannya untuk beroperasi secara terbuka di Hong Kong di bawah undang-undang keamanan nasional yang kontrofersial.
“Kantor untuk Melindungi Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat Pusat di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong diresmikan di sini pada Rabu pagi,” tulis kantor berita resmi China, Xinhua, dilansir dari AFP.
Kantor baru itu sebelumnya merupakan sebuah hotel, yaitu Metropark Hotel. Hotel itu merupakan hotel pencakar langit yang menghadap ke Taman Victoria Hong Kong.
Menurut AFP, sebuah plakat bertuliskan nama badan keamanan itu diumumkan Rabu pagi di depan pemerintah dan pejabat kepolisian Hong Kong.
Sebuah tanda peringatan yang bertuliskan “hotel sekarang sedang menjalani pekerjaan ringan” tertempel di jendela tertutup di hotel Metro Park di Hong Kong.
Polisi memblokir jalan-jalan di sekitar hotel dan mengelilinginya dengan penghalang yang dipenuhi air.
Sebuah bendera Tiongkok dibentangkan di sebuah tiang yang didirikan di luar gedung sementara sebuah plakat bertuliskan Republik Rakyat Tiongkok dinaikkan semalam.
Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hong Kong sejak tanggal 1 Juli yang melarang tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing.
Akan tetapi, hingga kini naskah isi undang-undang itu dirahasiakan sampai diberlakukan dan melewati legislatif Hong Kong.
Undang-undang keamanan nasional itu merupakan perubahan undang-undang yang paling radikal dalam otonomi Hong Kong sejak Inggris mengembalikan kota itu ke China pada tahun 1997.
China mengatakan akan memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus paling serius. Sebelumnya, sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris tahun 1997, yuridiksi itu diatur dan dikendalikan oleh partai dan pengadilan independen Hong Kong.
Di antara banyak ketentuan yang melanggar sebelumnya, undang-undang ini berisi otorisasi bagi aparat keamanan China untuk bekerja secara terbuka di Hong Kong, dengan wewenang untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keamanan nasional.