Tebang Pilih Kasus, PMII Jatim Nyatakan Tidak Percaya pada KPK

Berita Baru, Surabaya – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar demonstrasi didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi, Jalan Indrapura, Kota Surabaya. Jumat, (20/09/2019)

Aksi yang dihadang menggunakan kawat berduri tepat didepan gerbang gedung itu, di ikuti oleh ratusan kader PMII se Jatim dengan membawa 5 tuntutan yang dilayangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami membawa 5 tuntutan untuk komisi pemberantasan korupsi yang mulai kami pertanyakan integritas dan profesionalismenya” teriak Abul Ghoni, ketua PKC PMII Jatim dalam orasinya.

Poin terpenting dari tuntutan yang dibawa masa aksi dari PMII itu, pertama adalah sorotan atas adanya beberapa kasus lama yang mangkrak, sebanyak 18 kasus besar ditemukan tanpa tindak lanjut penyelesaian oleh KPK hingga tahun 2019.

Dari dasar itu, disimpulkan bahwa KPK terkesan tebang pilih dalam eksekusi, sebab, beriringan dengan mangkraknya beberapa kasus besar sebelumnya, KPK justru rajin menyelesaiakan kasus lain yang lebih kecil, bahkan ada dugaan beberapa kasus yang terkesan munculnya dipaksakan.

Untuk selanjutnya, masih menurut demonstran, beberapa kali diketahui adanya pelanggaran kode etik berat dengan ancaman pidana, berupa kebocoran surat perintah penyidikan (Sperindik) yang diduga disebarkan oleh oknum KPK sendiri, tapi sampai hari tidak pernah ada pengusutan atas hal itu.

Sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan, saat masa yang sebelumnya membakar foto 5 pimpinan KPK sebagai simbol hilangnya kepercayaan, mendesak untuk ditemui perwakilan anggota dewan dengan melakukan blokade jalan.

Namun, situasi tersebut segera berangsur kondusif setelah Mathur Husyairi, salah satu anggota DPRD Provinsi Jatim, akhirnya keluar dan bersedia menemui masa kader PMII.

Dalam kesempatan itu pula, Mathur turut bersuara menanggapi tuntutan para demonstran, ia mengamini adanya desakan agar KPK tak tebang pilih dalam penyelesaian kasus, sebab, hal demikian dapat memunculkan mosi tidak percaya masyarakat pada lembaga anti rasuah.

“Saya mendukung tuntutan agar KPK tak tebang pilih dalam penyelesaian kasus, harus dituntaskan semua” pungkasnya.

Setelah berlangsung selama kurang lebih 3 jam, aksi PMII Jatim di tutup dengan penanda tanganan berkas tuntutan oleh perwakilan dewan untuk di akomodir dan diteruskan ke institusi yang lebih tinggi. (*)