Berita Baru, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan, penamaan Laut Natuna Utara menjadi upaya untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Langkah tersebut dilakukan di tengah sikap agresif China yang mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah mereka.

"Penamaan tersebut ada proses yang memang harus kita lalui, antara lain untuk me-register di organisasi yang namanya IHO yaitu International Hydrographic Organization, jadi itu proses yang harus kita lalui pada saat akan mengajukan nama tersebut," ujar Retno melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6).

"Tetapi sekali lagi kalau bicara mengenai isu Laut China Selatan posisi kita sangat konsisten, konsistensi ini saya kira perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen bangsa  agar semakin kuat," tegasnya. 

Retno mengatakan situasi di Laut China Selatan saat ini masih diwarnai adanya proyeksi dua kekuatan besar.

Dia menegaskan keputusan Indonesia sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1980.

"Indonesia telah kembali mendaftarkan posisi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap isu Laut China Selatan," tuturnya.

Sedangkan pelaksana tugas (Plt) juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah menyatakan, Indonesia tidak mengakui klaim China.

"Indonesia tidak memiliki permasalahan perbatasan laut dengan RRT. Indonesia juga tidak mengakui klaim China atas ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) berdasarkan klaim yang tidak dikenal oleh UNCLOS," ujarnya. 

Menurutnya, pihak yang mengganggu kestabilan di Laut China Selatan merupakan masalah bersama bagi negara-negara di wilayah ini. [*]