Berita Baru, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis perikanan tangkap.

Langkah itu diambil guna meningkatkan pembiayaan pembangunan berbagai fasilitas kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya telah meningkatkan penerimaan negara hingga 70 persen terhitung sejak 2020 yang awalnya hanya Rp600 miliar menjadi Rp1,1 triliun pada 2022.

"(Kenaikan PNBP) Kami sudah lumayan, nanti 2023 kalau kita sudah bisa berhasil menerapkan kebijakan baru, salah satu dari lima program, yaitu penangkapan ikan secara terukur, maka basis PNBP itu nanti dasarnya dari ikan yang ditangkap," kata Trenggono dalam bincang bahari di Jakarta, Senin (26/12), dikutip dari Antara.

Dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru, KKP memiliki lima program terobosan berupa penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Diantaranya perluasan wilayah konservasi laut sebesar 30 persen luas laut Indonesia, pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawa,  pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil.

Menurut Menteri Trenggono, KKP telah mengembangkan kampung-kampung budi daya untuk meningkatkan produksi hasil laut, seperti kampung budi daya patin di daratan, kampung budi daya rumput laut, dan kawasan budi daya udang modern untuk jangka panjang.

Dijelaskan, bila melihat dari sisi pasar atau demand udang secara global saat ini kira-kira sekitar 30 miliar dolar AS. 

Angka itu sangat besar dan Indonesia dengan luas wilayah dan area punya potensi bagus untuk memenuhi permintaan udang dunia.

"Kami sedang mau menuju ke arah sana, menyiapkan lahan dan lain sebagainya," ujar Trenggono.

Ia berharap, dalam sisa pemerintahan sampai 2024 akhir sudah bisa menyelesaikan seluas 1.000 hektare kurang lebih kawasan tambak udang modern.

"Ini adalah menjadi salah satu target Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pada akhir 2024 mencapai 2 juta ton produksi udang," pungkasnya.

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan kepada pengusaha eksportir perikanan agar senantiasa menaati aturan pajak dan jaminan sosial.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir mendukung penuh pelaku usaha perikanan Indonesia agar bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Kita ingin produk-produk yang kita hasilkan unggul di luar negeri,” ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Sabtu (17/04).

Menteri Trenggono meminta eksportir perikanan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu soal pajak hingga jaminan sosial bagi anak buah kapal perikanan.

“Saya berharap kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah ini tidak disalah-artikan dengan melanggar aturan-aturan yang ada. Dengan melaporkan harga jual yang lebih rendah dibanding harga jual sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi pajak, mengambil ikannya tidak bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian pajak penjualannya direndahkan. Itu namanya tidak ada bela negaranya,” tegasnya.

Trenggono menginginkan agar iklim usaha di sektor perikanan berlangsung secara sehat, baik untuk kelangsungan industri, pemerintahan, serta para pekerja di dalamnya.

Ia memastikan pihaknya tidak akan memberi toleransi kepada eksportir yang melanggar aturan hukum maupun aturan administratif. Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia.

Total ekspor produk perikanan pada tahun 2020 mencapai 5,2 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp72,8 triliun, dengan 4,84 miliar Dolar AS berasal dari ikan konsumsi.

Berdasarkan data sementara BPS, nilai ekspor produk perikanan pada bulan Maret 2021 mencapai 476 juta Dolar AS, meningkat 19 persen dibanding periode Februari 2021 dan meningkat 12 persen dibanding Maret 2020. Secara kumulatif pada periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai 1,27 miliar Dolar AS atau naik 1,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2020, dengan surplus neraca perdagangan sebesar 1,14 miliar Dolar AS atau naik 0,34 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode tersebut, negara tujuan ekspor utama adalah AS dengan nilai sebesar 561 juta Dolar AS (45 persen dari nilai total ekspor), Tiongkok sebesar 171 juta Dolar AS (14 persen), Jepang sebesar 138 juta Dolar AS (11 persen), Asean sebesar 133 juta Dolar AS (10,6 persen), Uni Eropa sebesar 62 juta Dolar AS (5 persen), dan Timur Tengah sebesar 28 juta Dolar AS (2 persen). Komoditas ekspor utamanya yaitu udang sebesar 527 juta Dolar AS (42 persen dari nilai ekspor total), tuna-cakalang-tongkol sebesar 169 juta Dolar AS (13 persen), cumi-sotong-gurita sebesar 128 juta Dolar AS (10 persen), rajungan-kepiting sebesar 103 juta Dolar AS (8 persen), rumput laut sebesar 64 juta Dolar AS (5 persen), dan layur sebesar 22 juta Dolar AS (2 persen).

Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa industri perikanan khususnya yang berorientasi ekspor, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini ekspor perikanan justru menunjukkan tren positif.

“Sektor perikanan ini tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Di samping itu, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.

Berita Baru, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan dialog secara virtual dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat, 19 Maret 2021. Trenggono memaparkan tiga program terobosan KKP hingga 2024 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga program terobosan yang dimaksud adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap menjadi Rp12 triliun dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. 

Trenggono menjelaskan, tiga program terobosan dibuat berdasarkan data dan kajian mendalam bersama para ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa data yang menjadi referensi di antaranya data nilai produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, data pasar perikanan dunia, hingga data produksi perikanan budidaya secara global dan domestik.

Melalui tiga program terobosan, Trenggono optimis sektor kelautan dan perikanan (KP) yang bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem perikanan di Indonesia.

“Kami ini merancang pondasi atau roadmap sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan. Tentunya untuk peningkatan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakat dan juga keberlanjutan ekosistem itu sendiri,” kata Trenggono.

Mengenai pengembangan perikanan budidaya yang merupakan bagian dari program terobosan, ada tiga komoditas yang akan ditingkatkan produktivitasnya, yakni udang, lobster dan rumput laut. Implementasi program yang sudah dirancang berupa pembangunan shrimp estate, kampung lobster dan juga kampung rumput laut. 

KKP menargetkan bahwa udang, lobster dan rumput laut Indonesia kedepannya mampu menguasai pasar dunia. “Jadi ke depan, orang-orang di luar sana kalau mau tau tentang lobster, datang ke Indonesia. Kalau mau tentang udang, datang ke Indonesia,” ungkapnya.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas perikanan budidaya di Indonesia, KKP turut mengedepankan penggunaan teknologi dan hasil riset. Sebab tidak hanya volume yang ditargetkan naik tapi juga kualitas produk yang dihasilkan.

Selain memaparkan program terobosan KKP hingga 2024, Trenggono menerima banyak masukan dari lima anggota Wantimpres yang ikut dalam dialog. Kelimanya adalah Wiranto yang merupakan Ketua Wantimpres, Agung Laksono, Soekarwo, Putri Kuswisnu Wardani, dan Mardiono.

Di antaranya yang menjadi masukan yakni tentang akses permodalan usaha perikanan, penyediaan bahan baku ikan untuk industri, pelatihan bidang perikanan untuk masyarakat pesisir, hingga membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Wiranto pun mengapresiasi langkah strategis yang sudah disusun oleh KKP dibawah nakhoda Trenggono. “Semoga bisa mengangkat harga dan derajat kelautan dan perikanan Indonesia,” ungkap Wiranto.

Berita Baru, Jakarta - Pemerintah secara resmi menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 (Kepmen KP 14 Tahun 2021) tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut pada tanggal 23 Februari lalu.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permasalahan tumpang-tindih kabel maupun pipa di bawah laut sudah menjadi perhatian pemerintah sejak pertengahan tahun 2020. Oleh karenanya, terbitnya Kepmen KP 14 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi solusi terbaik.

Untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP menggelar Sosialisasi Kepmen KP 14 Tahun 2021 pada Senin, 22 Maret 2021. 

“Tujuan sosialisasi ini adalah menjelaskan penetapan alur pipa dan kabel bawah laut sebagai acuan dalam penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut kepada para pemangku kepentingan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Tb. Haeru Rahayu di Jakarta.

Tebe juga  menegaskan bahwa Kepmen KP 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut akan sangat membantu dalam proses bisnis penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut sesuai amanat UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam penataannya, para operator atau pelaku usaha pipa dan/atau kabel bawah laut dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai koordinat 43 alur pipa dan 217 alur kabel yang terdapat dalam lampiran Kepmen tersebut untuk pengajuan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

“KKPRL sangat penting dalam proses bisnis perizinan karena merupakan prasyarat dasar sebelum menyelesaikan persetujuan lingkungan dan perizinan usaha berbasis risiko. Dalam waktu paling lama 20 hari sejak dokumen permohonan dilengkapi, KKPRL sudah bisa diterima oleh pelaku usaha,” ujar Tebe. 

Untuk memastikan agar alur pergelaran kabel terhindarkan dari kemungkinan gangguan akibat kegiatan pelayaran, maka setiap aktivitas penggelaran pipa dan kabel bawah laut perlu dilaporkan kepada Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL untuk kemudian dimasukkan ke dalam Peta Laut yang merupakan pedoman bagi kegiatan pelayaran secara internasional, sebagaimana penjelasan Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL Laksamana Muda Agung Prasetiawan. 

Lebih lanjut Tebe menjelaskan untuk penertiban alur pipa dan kabel bawah laut, kedepan diperlukan beberapa kegiatan tindaklanjut, antara lain melalui pendataan terhadap pipa dan kabel bawah laut yang sudah ada. 

Kemudian, dilakukan identifikasi alur pipa dan kabel bawah laut yang berada di dalam alur dan di luar alur. Selanjutnya perlu diatur proses bisnis perizinan berusaha terkait penggelaran kabel bawah laut dan pemasangan pipa bawah laut sesuai ketentuan PP 5 Tahun 2021 dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

“Untuk itu, pada tahap awal perlu dilakukan sosialisasi tentang Kepmen ini. Sosialisasi di tingkat pusat dengan peserta Kementerian/Lembaga, instansi daerah, BUMN, swasta dan pemangku kepentingan lainnya,” ucap Tebe.

Sosialisasi yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan sebagai pembicara utama dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai pembicara kunci. 

Acara ini juga mendatangkan beberapa pembicara yang berasal dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Komandan Pusat Hidro Oseanografi, TNI AL, Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, 

Kemudian, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pihak yang menangani pelaksanaan urusan pipa dan kabel bawah laut di KKP . 

“Sosialisasi Kepmen KP 14 Tahun 2021 ini pun akan bisa disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat melalui kanal Youtube Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkas Tebe.

Berita Baru, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui nelayan pantura di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon, Jawa Barat, Minggu, 14 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, persoalan alat tangkap dan perbaikan infrastruktur pelabuhan guna mendorong produktivitas nelayan, menjadi pembahasan.

Alat tangkap garong dan pukat harimau yang menjadi keluhan nelayan tradisional di Cirebon. Keduanya dianggap tidak ramah lingkungan dan menyebabkan turunnya populasi ikan di perairan Cirebon.

Nelayan tradisional yang selama ini melaut sejauh 1 kilometer dari bibir pantai, akhirnya kesulitan mencari ikan yang berimbas pada minimnya penghasilan. Per hari nelayan tradisional mengaku mendapat Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

“Sekarang susah pak mencari ikan. Kami juga minta tolong alat tangkap berat perusak lingkungan ditertibkan pak,” kata Karmanto nelayan dari Suranenggala kepada Menteri Trenggono.

Trenggono menampung aspirasi yang disampaikan para nelayan. Pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut dengan memanggil kelompok nelayan pengguna alat tangkap garong dan pukat harimau.

Menurutnya persoalan ini harus segera diselesaikan karena bila dibiarkan dapat memicu membesarnya konflik sosial antar nelayan di Cirebon. “Suara yang datang kami tampung dan segera ditindaklanjuti ya Pak Dirjen (Perikanan Tangkap),” kata Menteri Trenggono yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono.

Nelayan tradisional tersebut juga meminta bantuan alat tangkap gillnet milenium dan kapal untuk dikelola oleh kelompok nelayan. Bantuan ini akan menunjang produktivitas nelayan dan penghasilan mereka bisa bertambah. Nelayan menyebut gillnet milenium ini ramah lingkungan karena mata jaringnya berukuran lebar mencapai 3 inchi.

Selain persoalan alat tangkap, keanggotaan asuransi nelayan turut menjadi pembahasan. Menteri Trenggono  langsung mengupayakan solusi saat itu juga dengan meminta pihak Jasindo yang ikut dalam kunjungan kerja, bergerak cepat menemui nelayan.

Dalam pertemuan itu, Menteri Trenggono sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada nelayan tradisional di Cirebon. Jumlahnya ada 1.000 paket untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga para nelayan.

PPN Kejawanan merupakan nadi perikanan tangkap di Cirebon. Dalam setahun, nilai produksi yang dihasilkan mencapai Rp 267 miliar. Namun saat ini perlu adanya perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas yang sudah berjalan.

Diantaranya perlunya pengerukan di alur lintasan kapal dan kolam pelabuhan sebagai solusi sedimentasi. Kemudian, alur lintasan juga perlu diperpanjang untuk memperlancar keluar masuk kapal penangkap ikan ke pelabuhan.

“Saya pasti dukung tapi harus bisa dibuktikan dengan produktivitas yang meningkat juga,” ungkap Menteri Trenggono.

Dalam kunjungan kerjanya di Cirebon, Menteri Trenggono juga mengunjungi pabrik pembuatan jaring. Dia ingin mengetahui jenis jaring yang diproduksi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat kelautan dan perikanan yang bergerak di sektor ini.