Transisi Energi – Beritabaru.co

Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Delapan Quick Wins Transisi Energi Berkeadilan

Beritabaru.co — Fri, 20 Dec 2024 03:47:49 +0000

Berita Baru, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan yang terdiri dari 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil mengajukan delapan rekomendasi "quick wins" untuk mendorong transisi energi terbarukan yang inklusif dan berkeadilan.

Rekomendasi ini disampaikan dalam diskusi terfokus (FGD) bersama PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

“Penyerahan quick wins ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi, sejalan dengan visi Asta-Cita,” ujar Plt Direktur Program Koaksi Indonesia, Indra Sari Wardani seperti dikutip dari Antara.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mengawal komitmen Presiden Prabowo untuk menghentikan operasi PLTU dalam 15 tahun mendatang serta menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 75 GW hingga 2040, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan G20 di Brasil.

Koalisi menekankan pentingnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahap kebijakan energi untuk memastikan inklusivitas dan keadilan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, evaluasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) diperlukan agar prioritas lebih diberikan pada energi terbarukan seperti surya, angin, mikrohidro, dan panas bumi. Data menunjukkan potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.716 GW, namun baru dimanfaatkan kurang dari 14 GW atau sekitar 0,37 persen.

“Energi terbarukan lebih efektif mengurangi emisi, lebih murah, dan minim risiko dibandingkan opsi lain seperti nuklir atau hilirisasi batu bara,” ungkap Senior Strategist ICEL, Grita Anindarini. Koalisi juga merekomendasikan pemerintah segera menyusun peta jalan pensiun dini PLTU yang disertai langkah-langkah perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi pekerja dan masyarakat terdampak.

Executive Vice President Transisi Energi & Keberlanjutan PT PLN, Kamia Handayani, mengungkapkan PLN tengah menyusun RUPTL 2025–2034 yang selaras dengan target NDC 2030 dan NZE 2060. Ia menjelaskan, kapasitas terpasang energi terbarukan dalam RUPTL sebelumnya direncanakan mencapai 21 GW hingga 2030, dan revisi terbaru akan meningkatkan kapasitas tersebut. “PLN juga mempersiapkan pembangunan jaringan transmisi listrik berbasis smart grid,” tambahnya.

Koalisi juga menyoroti pentingnya kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK), penguatan standar ESG, dan evaluasi rencana co-firing biomassa yang berpotensi meningkatkan emisi. Selain itu, kebijakan biofuel seperti B50 juga perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan hak petani kecil serta masyarakat adat.

“Transisi energi berkeadilan dapat mengurangi emisi karbon, membuka investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan,” kata Direktur Program Yayasan Bicara Data Indonesia, Heri Susanto. Dengan langkah konkret ini, Koalisi berharap pemerintah dapat mempercepat transformasi energi yang berkelanjutan dan inklusif.

JATAM Kritik Summit Energi Bali, Transisi Energi Dinilai Hanya Dalih Eksploitasi Tambang

Fairus Farizki — Tue, 10 Sep 2024 04:51:11 +0000

Berita Baru, Bali – Selama dua hari, pada (5-6/9/2024), "International Critical Minerals and Metals Summit" (ICMMS) digelar di Bali, menghadirkan perwakilan industri tambang, energi, penyedia pembiayaan, hingga lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO) yang mempromosikan industri ekstraktif. Pertemuan ini bertujuan membahas masa depan industri tambang dan energi, terutama terkait transisi energi yang sedang didorong secara global. Namun, ada isu-isu penting yang tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan dalam siaran pers yang terbit di laman instagramnya, @jatamnas, pada Senin (9/9/2024) bahwa isu rasisme, dampak pendudukan di wilayah-wilayah daratan Indonesia, dan percepatan kerusakan ekologis justru terabaikan. "Mereka berbicara tentang investasi berkelanjutan, tetapi sama sekali tidak menyinggung masalah-masalah yang dihadapi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh proyek-proyek tambang ini," ujar JATAM dalam siaran persnya. Acara tersebut mengedepankan transisi energi sebagai magnet utama, terutama terkait upaya menurunkan emisi karbon guna mencegah bencana iklim. Namun, JATAM mengkritik bahwa dalih "transisi energi" ini sering kali hanya menjadi alasan untuk mempercepat proyek-proyek tambang besar yang merusak lingkungan. "Apa yang disebut sebagai transisi energi sebenarnya hanyalah dalih untuk melanjutkan eksploitasi sumber daya di kepulauan Indonesia. Akibatnya, kerusakan ekologis semakin parah," tegas JATAM. Menurut JATAM, beberapa wilayah di Indonesia yang kaya akan mineral seperti nikel dan kobalt, menjadi target utama proyek-proyek tambang. Meskipun cadangan global nikel masih cukup besar, ekstraksi mineral ini terus digenjot dengan alasan kebutuhan industri baterai dan energi terbarukan. Namun, dampak sosial dan ekologis yang dihasilkan, terutama bagi masyarakat lokal, sering kali diabaikan dalam hitung-hitungan ekonomi para pelaku industri. Lebih lanjut, JATAM menyoroti bahwa setelah acara "Summit" ditutup, akan digelar pula "Coaltrans Asia 2024" yang mempromosikan perdagangan batubara internasional. "Ironis sekali, dalam satu minggu, Bali menjadi tuan rumah bagi dua acara besar yang bertolak belakang—satu berbicara tentang energi terbarukan, sementara yang lain justru tentang promosi batubara. Ini jelas menunjukkan bahwa yang bersih dan yang kotor hanya menjadi perbedaan kelas aset bagi korporasi," pungkas JATAM. JATAM juga mengingatkan bahwa percepatan ekstraksi mineral di kepulauan Indonesia tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu pengungsian dan kemiskinan bagi masyarakat lokal. Mereka menyerukan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut serta para pejabat negara yang menjadi sponsor dan pelindungnya.

Melalui Dialog ISF 2024, Kadin Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah Untuk Akselerasi Transisi Energi

Beritabaru.co — Sat, 07 Sep 2024 08:18:22 +0000

Berita Baru, Jakarta - Dalam rangka mendukung dunia usaha dalam mencapai target emisi nol bersih, Pokja Transisi Energi Kadin menegaskan pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Hal ini disampaikan di salah satu sesi dialog meeting pada acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 hari kedua, di Jakarta Convention Center. Transisi energi yang tengah dijalankan Indonesia merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong terciptanya ekonomi hijau. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperluas akses terhadap inovasi infrastruktur yang lebih terjangkau dan bersih, guna mendukung pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Terlebih Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan dengan total 3.686 GW, yang mencakup tenaga surya 3.295 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, tenaga angin 155 GW, energi panas bumi 24 GW, dan energi laut 60 GW. Ketua Pokja Transisi Energi Kadin, Anthony Utomo menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam transisi energi menuju pencapaian emisi nol bersih, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah serta komitmen kuat dari sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan energi di masa depan. “Kami menyambut baik dialog hari ini sebagai upaya untuk mendorong akselerasi transisi energi baru terbarukan di Indonesia. Potensi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, tetapi juga akan menjadikan industri nasional Indonesia bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam aksi iklim global,” ucap Anthony. Hal ini juga sejalan dengan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, yang juga menegaskan pentingnya transisi EBT untuk mendukung tercapainya target emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Menurutnya, EBT berperan penting dalam menciptakan peluang investasi baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Indonesia memerlukan investasi sebesar 55 Miliar Dollar AS dalam 5 tahun mendatang. Bahkan dalam setahun kedepan, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 14 Miliar Dollar AS. Kami mengajak para pelaku usaha Kadin untuk mengambil peluang besar dari transisi EBT dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060," jelas Eniya. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum, juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemetaan komprehensif terhadap seluruh sektor guna mencapai target emisi nol bersih. Pemetaan ini akan menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat sasaran untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. "Pemetaan ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melalui pemetaan sektor yang menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi peluang investasi di sektor energi bersih, mendorong inovasi teknologi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini merupakan langkah strategis untuk membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan," ujar Ervan. CEO PT. Samator Indo Gas Tbk., sekaligus Anggota Pokja Transisi Energi Kadin, Rachmat Harsono juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong transisi energi. Ia berharap pemerintah dapat memberikan insentif yang lebih menarik untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha nasional. Transisi energi membutuhkan upaya kolektif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga kampus. Adanya kolaborasi dan dukungan ini dapat memperkuat peran pelaku usaha nasional dalam transisi energi. Seperti contohnya yaitu adanya kerjasama dengan pihak universitas untuk Riset and Development, juga adanya insentif yang tepat dari pemerintah dimana dapat menjadi katalisator bagi pelaku usaha nasional untuk berinvestasi lebih besar di sektor energi terbarukan. Sinergi ini tentunya akan memperkuat ketahanan energi nasional,” ucap Rachmat. Sebagai tambahan, dalam sesi ini juga diisi oleh Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Rektor Universitas Pertahanan LT. Gen. (Ret) Jonni Mahroza, Presiden Direktur & CEO PT ESSA Industries Indonesia Tbk Kanishk Laroya, dan Kepala Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Indonesia Rumah PATEN Edo Mahendra. Oleh karena itu, adanya kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam sesi ini diharapkan dapat melahirkan sinergi yang mendorong lahirnya inovasi dan solusi yang lebih konkret untuk percepatan transisi energi, sehingga target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai dengan lebih cepat.

Pentingnya Kerjasama Global dalam Mewujudkan Transisi Energi

Beritabaru.co — Thu, 05 Sep 2024 09:31:06 +0000

Berita Baru, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 pada 5-6 September menjadi langkah penting untuk mendukung agenda global dalam transisi energi. Menurutnya, forum ini lebih dari sekadar diskusi, melainkan sebuah platform inovasi dan kolaborasi menuju masa depan yang berkelanjutan. "Saya percaya ISF 2024 bukan hanya sebuah diskusi yang membahas tantangan perubahan iklim, tapi juga merupakan platform untuk inovasi, kolaborasi, dan harapan guna mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan," ujar Menteri Luhut dalam acara pembukaan ISF 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/9/2024). Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan lebih dari 11 ribu peserta dari 53 negara, dengan agenda meliputi 10 sesi pleno, 14 sesi tematik, dan tujuh diskusi tingkat tinggi. Luhut berharap bahwa melalui ISF ini, dapat tercipta kemajuan dalam transisi energi, pengembangan industri hijau, konservasi alam, kehidupan yang berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi biru. Luhut menekankan pentingnya kerjasama global dalam mewujudkan transisi energi, mengingat setiap negara memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda. "Indonesia telah membuktikan bahwa negara berkembang juga bisa mendorong pemajuan transisi energi," tegas Luhut. Pemerintah Indonesia melalui ISF ini menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi secara global demi mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca dan dekarbonisasi (Net Zero Emissions/NZE). Komitmen ini sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC), yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 912 juta ton pada tahun 2030. ISF 2024 diharapkan menjadi ajang bertukar pikiran dan berbagi solusi terbaik bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Perhelatan ini menghadirkan berbagai agenda, mulai dari sesi pleno, diskusi tematik, dialog tingkat tinggi, hingga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), pameran, serta Gala Dinner. Acara Gala Dinner akan diadakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan dihadiri 500 tamu VIP. Gala Dinner ini juga akan menyuguhkan pertunjukan video mapping serta menyajikan berbagai hidangan khas Nusantara.

Delusi Pencapaian Transisi Energi dalam Pidato Kenegaraan Jokowi

Beritabaru.co — Sat, 17 Aug 2024 05:36:11 +0000

Berita Baru, Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2024 mengklaim keberhasilan dalam pembangunan transisi energi yang adil dan merata. Jokowi menyatakan bahwa smelter dan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja dan menambah pemasukan negara hingga Rp158 triliun. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan kontradiksi yang tajam. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menegaskan adanya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proyek-proyek transisi energi yang digadang-gadang pemerintah. “Proyek-proyek ini lebih banyak memberikan keuntungan bagi investor besar, sementara masyarakat lokal menjadi korban dari perampasan lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Andi dalam keterangan pers Satya Bumi, Jumat (16/8/2024). Keuntungan yang dihasilkan dari industri nikel sebesar Rp158 triliun selama delapan tahun terakhir, menurut Andi, tidak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung masyarakat di kawasan pertambangan. Laporan Celios (2024) mengungkapkan bahwa operasional industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berpotensi menyebabkan petani dan nelayan kehilangan pendapatan hingga Rp3,64 triliun dalam 15 tahun ke depan, serta kerugian nilai tambah ekonomi lebih dari Rp6 triliun. "Buruknya kondisi udara di sekitar industri nikel juga diprediksi akan menyebabkan 55.600 kematian dan kerugian ekonomi sebesar Rp592 triliun pada tahun 2060," tegas Andi. Andi menegaskan kerusakan lingkungan juga tidak terhindarkan, terutama akibat deforestasi oleh perusahaan tambang. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023 menunjukkan bahwa 329 tambang nikel telah menyebabkan deforestasi seluas 76.031 hektar hutan. Di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, masyarakat adat Bajo menjadi korban dari transisi energi yang lebih destruktif daripada berkeadilan. Laut yang menjadi sumber kehidupan mereka kini tercemar limbah nikel, menghilangkan mata pencaharian dan tradisi mereka. Menurut Andi sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bersama kini dieksploitasi oleh segelintir pihak dengan kekuatan ekonomi dan akses politik. “Masyarakat adat yang selama ini menjaga alam dipaksa tersingkir dari tanah leluhur mereka tanpa konsultasi yang layak dan tanpa kompensasi yang memadai,” ujar Andi. Pidato Jokowi juga menyinggung potensi energi hijau Indonesia yang mencapai 3.600 gigawatt, berasal dari sumber daya alam seperti air, angin, panas bumi, matahari, gelombang laut, dan bioenergi. Namun, faktanya, beberapa proyek energi hijau ini justru merusak ekosistem satwa endemik, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Batang Toru, Sumatera Utara, yang mengancam habitat orangutan Tapanuli. Ancaman deforestasi semakin nyata dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE), yang memperluas pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan pelestarian alam. Kebijakan ambisius pemerintah dalam meningkatkan bauran biodiesel hingga 50% (B50) juga memicu ekspansi lahan perkebunan sawit baru, yang berpotensi menyebabkan deforestasi sebesar 1,5 juta hektar pada tahun 2039. “Transisi energi adalah keharusan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050 sesuai dengan Paris Agreement. Namun, sepuluh tahun rezim Jokowi justru memperlihatkan kehancuran lingkungan dengan dalih transisi energi. Pemerintahan berikutnya harus menghentikan praktik merusak ini dan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang benar-benar berkeadilan,” pungkas Andi.

CSIS Indonesia Gelar Forum Kebijakan Iklim, Tekankan Pentingnya Bukti dalam Transisi Energi

Beritabaru.co — Thu, 30 May 2024 09:12:08 +0000

Berita Baru, Jakarta - Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia sukses mengadakan Policy Forum bertema "Mendorong Kebijakan Iklim Berbasis Bukti untuk Mewujudkan Emisi Nol Bersih". Acara yang diinisiasi oleh Decarbonization for Development Lab (DfD Lab) ini mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas penelitian dan kebijakan terkait transisi energi di Indonesia. Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menekankan bahwa perubahan iklim adalah isu strategis yang berdampak signifikan pada masa depan Indonesia. Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan iklim kini lebih sering diputuskan di tingkat internasional karena dampak lintas batas yang ditimbulkan. "Perubahan iklim itu adalah permasalahan yang riil, bukan cuma teoritis saja, karena ini menentukan arah kehidupan bermasyarakat. Kebijakan iklim kini sudah sampai tingkat internasional karena spillover effect dan eksternalitasnya tinggi. Karenanya, apabila ada negara yang tidak menerapkan kebijakan iklim, ini akan berpengaruh ke negara-negara lainnya," jelas Damuri dalam pidatonya di Auditorium CSIS Jakarta, Kamis (30/5/2024). Dalam forum tersebut, Dandy Rafitrandi, Project Director DfD Lab, memaparkan bahwa selama satu tahun terakhir, DfD Lab telah melakukan penelitian tentang The EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan dampaknya bagi Indonesia. Tahun ini, DfD Lab berfokus pada penelitian tentang Sustainability, Trade and Investment Report (STIR), yang mencakup tata kelola mineral kritis di Indonesia. "Di tahun ini (2024) penelitian kami akan berfokus pada Sustainability, Trade and Investment Report atau STIR, yang mencakup tata kelola mineral kritis di Indonesia. Hal ini penting untuk meninjau apakah perkembangan perdagangan dan investasi di Indonesia semakin sustainable atau tidak, serta merumuskan prospek dan tantangan sustainable economy Indonesia ke depan," terang Rafitrandi. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, yang hadir sebagai panelis, menegaskan bahwa untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission, Indonesia memerlukan investasi besar dan penggunaan anggaran karbon yang bijak. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk beralih ke ekonomi hijau. "Peran DfD Lab ini krusial menjadi leader untuk wadah representasi suara negara berkembang melalui studi dan inisiatif nyata, untuk meningkatkan investasi atau pendanaan di bidang iklim bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," jelas Crystallin. Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka seperti Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan; Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Sarjiya; dan Anggota Komite Kehutanan APINDO, Soewarso.

Greenflation Ancam Transisi Energi Ramah Lingkungan di Asia Tenggara

Beritabaru.co — Tue, 26 Mar 2024 06:39:40 +0000

Berita Baru, Jakarta - Fenomena yang dikenal sebagai "inflasi hijau" atau greenflation telah menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, mengalami kesulitan dalam mendorong transisi energi baru terbarukan (EBT). Di Indonesia, Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa target awal transisi EBT tidak dapat tercapai karena saat ini kontribusi energi terbarukan hanya sekitar 13 persen dari total sumber energi di Indonesia. "Total harta kekayaan Rp 1.043.460.709.886 (Rp1 triliun)," demikian tertulis di situs e-LHKPN KPK seperti dilansir oleh Detik pada Selasa (26/3/2024). Pernyataan ini datang setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan penundaan penerapan pajak karbon hingga tahun 2026, yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2022. Menurut Institut untuk Reformasi Layanan Penting (IESR), pemangkasan target tersebut menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan meningkatnya minat untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil. Pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Januari lalu menunjukkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga yang terkait dengan transisi ke teknologi rendah karbon yang lebih mahal. Kondisi serupa juga dialami oleh Malaysia, yang bergantung pada impor suku cadang dan komponen yang semakin mahal karena pelemahan nilai tukar ringgit. Sementara itu, Vietnam juga menghadapi tantangan serupa dalam menambahkan proyek energi terbarukan ke dalam jaringan listriknya. Wakil Presiden Wood Mackenzie, Prakash Sharma, menyatakan kekhawatiran atas dampak inflasi hijau di Asia Tenggara, yang meningkatkan biaya teknologi terbarukan dan membuat penundaan dalam penggunaannya tidak dapat dihindari. Situasi ini juga membuat nasib Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) dipertanyakan, yang bertujuan untuk mendukung transisi energi di Indonesia dan Vietnam dengan pendanaan gabungan sebesar US$35,5 miliar. Meskipun diumumkan pada tahun 2022, skema pendanaan ini belum terwujud, menyisakan keraguan terhadap kredibilitas kebijakan transisi energi di kedua negara tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kebijakan Transisi Energi Pemerintah

Beritabaru.co — Tue, 19 Mar 2024 04:58:23 +0000

Berita Baru, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil dari Gerakan Energi Terbarukan (Ganbate) menegaskan penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait transisi energi. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak mendukung peralihan ke energi terbarukan dan bertentangan dengan komitmen global. Kebijakan itu antara lain, Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, Peraturan Presiden (Perpres) soal Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Yves Rumajar, Wakil ketua umum Perkumpulan Pemasang PLTS Atap Seluruh Indonesia (Perplatasi), menilai, dalam permen itu mengandung banyak gagasan yang tak mendukung pengembangan PLTS Atap. Tiga poin disoroti Perplatasi dalam kebijakan itu, yakni, pertama, soal penghapusan sistem ekspor listrik ke jaringan PLN hingga tidak ada balas jalan atas kelebihan listrik yang dihasilkan. Langkah itu dia anggap mengurangi insentif bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan memasang PLTS Atap. Padahal, katanya, salah satu substansi sangat berpihak pada pengembangan pemanfaatan energi surya adalah soal perhitungan nilai ekspor 100% sebagai insentif bagi pengguna PLTS Atap. Kedua, soal pemberlakuan kuota pengembangan oleh PLN. Menurut dia, peraturan itu dapat menghambat partisipasi swasta dalam pengembangan PLTS atap, terutama dengan muncul unit bisnis baru PLN, yaitu PLN iCon+, yang turut dalam menggarap pasar PLTS atap. Ketiga, permohonan jadi pelanggan PLTS hanya dua kali dalam satu tahun, yaitu, periode Januari dan Juli. “Ini tentu berpotensi menurunkan minat pemasang,” ucap Yves. Permen ESDM 2/2024 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IU-PLTU) menggantikan Permen ESDM Nomor 26/2021. Yves mengatakan, permen baru itu tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha swasta yang ingin berkontribusi dalam memajukan energi terbarukan di Indonesia., Perplatasi pun mendesak pemerintah kembali berlakukan aturan sebelumnya. “Permen 2021 lebih mendukung pengembangan PLTS Atap dan memungkinkan partisipasi lebih luas dari semua pihak dalam transisi energi Indonesia ke arah lebih berkelanjutan,” katanya.

Masyarakat Sipil Kritik Aturan Baru tentang PLTS Atap

Beritabaru.co — Fri, 08 Mar 2024 10:17:58 +0000

Berita Baru, Jakarta - Kelompok Masyarakat Sipil yang menamakan diri Gerakan Energi Terbarukan (Ganbate) menyatakan kekecewaannya terhadap Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang dinilai sebagai kemunduran dalam upaya transisi energi. Juru Kampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk kemunduran. "Dalam upaya transisi energi, Ganbate justru menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk kemunduran," kata Hadi Priyanto dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Ganbate menyoroti sejumlah pasal dalam Permen ESDM 2/2024 yang dianggap disinsentif bagi pengembangan energi terbarukan dan dianggap sebagai solusi palsu dalam strategi transisi energi. "Ganbate justru menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam upaya transisi energi," kata Juru Kampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, yang turut bergabung dalam Ganbate. Ganbate menilai, terdapat sejumlah pasal yang menjadi disinsentif bagi pengembangan energi terbarukan sekaligus mendorong solusi palsu sebagai strategi transisi energi, dalam Permen ESDM 2/2024 tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTLU. Berlaku mulai 31 Januari 2024, peraturan ini menjadi pengganti peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 terkait PLTS Atap.

Luhut Ditunjuk Pimpin Tim Percepatan Pembangunan PLTN

Beritabaru.co — Wed, 17 Jan 2024 08:03:52 +0000

Berita Baru, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan resmi menjadi ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO). Penunjukan ini mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 yang mengatur pembentukan NEPIO. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) ESDM, Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa tim ini dipimpin oleh Menko Marinves dengan menteri ESDM sebagai ketua harian. Anggota tim berasal dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN). "Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060," ujar Djoko Siswanto dalam konferensi pers. DEN ESDM telah mengirim surat ke ketua DEN, yaitu presiden, untuk meminta arahan pembentukan NEPIO. Tim ini memiliki fungsi lintas sektoral untuk mempercepat persiapan dan pembangunan PLTN. Dalam konteks ini, NEPIO juga menyertakan kelompok kerja (pokja) yang mencakup hubungan kelembagaan dan masyarakat. "Ada bagian masyarakat karena nuklir ini penting untuk mendapatkan respon dari masyarakat," kata Djoko.