Berita Baru, Malang - Pada Jumat (13/12/2024), para petani dan pelaku usaha kopi di Kabupaten Malang menggelar audiensi dengan Bupati Malang, H. M. Sanusi, di rumah dinasnya. Forum ini turut dihadiri anggota DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan sejumlah lembaga terkait.

Audiensi tersebut bertujuan membahas pengembangan kopi Malang sebagai produk unggulan yang berdaya saing, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani kopi. Avicenna M. Saniputera, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, menyebutkan bahwa pada 2024, kopi Malang telah mencapai luas areal 20.998 hektar dengan total produksi 16.630 ton.

“Kami berharap pendapatan petani kopi bisa meningkat dengan potensi besar ini, salah satunya melalui diversifikasi tanaman,” ungkap Bupati Sanusi.

Tantangan dan Rekomendasi

M. Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia, menjelaskan bahwa meski kopi merupakan komoditas potensial, para petani menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, infrastruktur pascapanen, dan dampak perubahan iklim.

“Petani harus kreatif. Diversifikasi pendapatan menjadi salah satu solusi, seperti mengelola kopi sebagai pendapatan musiman, menanam pisang untuk penghasilan mingguan, atau beternak kambing dan sapi sepulang dari kebun,” ujar Nuruddin, yang akrab disapa Gus Din.

Rurid Rudianto, perwakilan petani dari Lereng Kawi, menambahkan bahwa kopi Malang memiliki nilai sejarah sebagai ibu kandung kopi robusta Indonesia. Namun, diperlukan langkah serius untuk menjadikan kopi sebagai produk unggulan daerah.

“Rekomendasi yang kami ajukan meliputi penguatan kapasitas petani, pembangunan kawasan berbasis komoditas kopi, bantuan mesin pascapanen, standarisasi mutu, hingga pengembangan wisata kopi berbasis sejarah,” jelas Rurid.

Hikmah Bafaqih, anggota DPRD Jawa Timur, berkomitmen mendukung penguatan sektor hulu komoditas kopi. “Kopi sudah menjadi identitas Kabupaten Malang. Perlu dikembangkan agar dapat mendukung perhutanan sosial secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sinergi Pemerintah dan Petani

Bupati Sanusi menyambut positif forum audiensi ini dan mendorong agar diskusi serupa digelar rutin setiap tiga hingga enam bulan sekali. Ia juga berencana melibatkan universitas dalam pengembangan kopi dan komoditas pertanian lainnya.

“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kami kaji bersama untuk diterapkan demi mendukung keberlanjutan komoditas kopi,” ungkapnya.

Winartono, Koordinator TAPM Kabupaten Malang, menegaskan pentingnya forum semacam ini untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, terutama petani kopi.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kebijakan daerah dapat sejalan dengan aspirasi petani,” kata Winartono.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi awal langkah strategis dalam menjadikan kopi Malang sebagai simbol keberlanjutan ekonomi dan kebanggaan daerah.

Berita Baru, Jakarta – Beberapa produk unggulan nasional yang memanfaatkan teknologi terkini telah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung rancangan produk unggula tersebut, yang menurutnya harus diapresiasi.

"Industri nasional kita ternyata telah mampu membuat berbagai produk dengan teknologi unggulan. Semuanya dari dalam negeri di antaranya drone MALE Elang Hitam, ini kolaborasi antara BPPT, BUMN, TNI, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian katalis Merah Putih, ini bahan konversi CPO ke bahan bakar nabati yang dikembangkan ITB dan Pertamina yang juga sudah saya lihat," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Kamis (06/1).

Produksi produk unggulan tersebut menurut Presiden tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Dalam pengembangan teknologi tersebut memerlukan dukungan pendanaan riset yang cukup agar dapat menghasilkan produk kualitas unggul.

"Hal ini membutuhkan bukan hanya konsolidasi anggaran riset bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta," ujar Presiden.

Dukungan Pemerintah Terhadap Hasil Riset dan Inovasi

Presiden menyebutkan bahwa tugas pemerintah bukan hanya melakukan hilirisasi industri saja. Namun, harus turut melakukan hilirisasi terhadap hasil-hasil riset dan inovasi dalam negeri.

"Hasil riset yang dihasilkan di lembaga-lembaga riset dan universitas harus tersambung dengan dunia industri sehingga bisa diproduksi secara massal dan segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha," kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta untuk segera melakukan perbaikan besar-besaran dalam ekosistem hilirisasi hasil riset dan inovasi tersebut.

“Tidak boleh lagi ditemukan adanya hambatan birokrasi terhadap implementasi hasil-hasil riset dan inovasi anak bangsa,” ungkapnya.

"Begitu pula hambatan investasi dalam pengembangan industri produk-produk teknologi unggulan dalam negeri yang harus dipangkas, dibuka lebar, jangan justru dipersulit," imbuh Presiden.

Presiden menambahkan pengembangan industri produk unggulan sebagai hasil dari riset dan inovasi harus diarahkan agar terintegrasi dengan rantai pasok nasional maupun global. Maka diperlukan strategi bisnis dalam industri nasional yang mampu menghubungkan mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya.