Berita Baru, Pohuwato - Berawal dari sebuah rekaman audio, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, dapat peringatan pedas dari tokoh pemuda.

"Kami meminta kepada saudara Penjabat Sekda agar lebih berhati-hati dalam memberikan tanggapan kaitan persoalan sensitif yang dampaknya sangat besar bagi pelayanan publik dan stabilitas daerah" ucap Abd. Rahman Murad, Sabtu (13/3) kepada wartawan Beritabaru.co.

Lanjut pemuda yang biasa disapa Amank tersebut, Penjabat Sekda harus perbanyak komunikasi, koordinasi dan konsultasi pada pimpinan pemerintahan khususnya terhadap Bupati dan Wakil Bupati.

"Kami apresiasi bentuk kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang di daerah ini, tapi kami minta Penjabat Sekda memperbaiki cara komunikasi dalam menyikapi setiap persoalan. Juga lebih banyak berkonsultasi, berkoordinasi kepada Bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah" tuturnya

Menurut Amank, apapun tanggapan maupun statemen dari pejabat daerah, apalagi penjabat Sekda itu baik secara sengaja maupun tidak disengaja itu publik menilai adalah statemen pemerintahan daerah dan sudah mendapatkan persetujuan Bupati.

"Jadi, intinya setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang penjabat Sekda itu merupakan representatif dari pernyataan pemerintah daerah, olehnya sebelum mengeluarkan pendapat harus berhati-hati dan perlu dikonfirmasi, dikoordinasikan, serta di konsultasikan kepada Bupati sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan"

"Apalagi ketika pernyataan itu mengatasnamakan pemerintah daerah, maka pertanggungjawabannya tidak secara pribadi tapi adalah sebagai pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga dianggap penjabat Sekda harus berkonsultasi dulu sebelum mengeluarkan sebuah argumen atau pertanyaan kepada publik. " pungkasnya

Sambung Amank, dirinya juga mengharapkan kepada kepala pemerintahan dalam hal ini Bupati Pohuwato harus peka dan bisa berdikari dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diamanahkan oleh rakyat.

"Jadi Bupati Pohuwato saat ini harus bisa memposisikan diri sebagai kepala pemerintahan yang peka, dan mampu membaca segala persoalan yang ada baik itu kaitan dengan tindakan bawahan yang diluar sepengetahuannya, sehingga berakibat fatal pada pelayanan publik dan stabilitas daerah" tandasnya.

Sebelumnya beredar recaman audio, Penjabat Sekretaris Daerah mengomentari persoalan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang sedang marak di Pohuwato dan penertiban penambang "alat berat" yang sedang beroperasi di pertambangan Pohuwato, karena dianggapnya merupakan sumber dari pencemaran lingkungan dan berdampak pada hasil pertanian padi terhadap konsumen.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak awak media, berusaha menghubungi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato untuk mendapatkan klarifikasi.