Berita Baru, Internasional - Amazon dikenai denda sebesar $886.6m (£636m), atau setara dengan 13 triliun karena diduga melanggar undang-undang perlindungan data Uni Eropa.

Seperti dilansir dari BBC, denda itu dikeluarkan oleh Komisi Nasional Luksemburg untuk Perlindungan Data, yang mengklaim bahwa pemrosesan data pribadi Amazon tidak sesuai dengan hukum UE.

Amazon mengatakan mereka yakin denda itu "tidak pantas,” dan  menambahkan bahwa pihaknya akan membela diri dengan cara apapun. Salah seorang juru bicara mengatakan kepada BBC bahwa "tidak ada pelanggaran data".

Aturan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) UE mengharuskan perusahaan untuk meminta persetujuan orang sebelum menggunakan data pribadi mereka atau menghadapi denda besar. Amazon didakwa menyalahgunakan aturan persaingan UE

Otoritas perlindungan data Luksemburg, atau juga dikenal sebagai Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD), mengeluarkan denda kepada Amazon pada 16 Juli, menurut pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) oleh perusahaan pada hari Jumat.

Sebagai tanggapan, Amazon mengatakan: "Kami percaya keputusan CNPD tidak berdasar dan berniat membela diri dengan penuh semangat dalam masalah ini."

Denda datang menyusul meningkatnya pengawasan peraturan terhadap perusahaan teknologi besar karena kekhawatiran atas privasi dan informasi yang salah, serta keluhan dari beberapa bisnis bahwa raksasa teknologi telah menyalahgunakan kekuatan pasar mereka.

Pada bulan Juni, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Amazon dapat didenda lebih dari $ 425 juta di bawah undang-undang privasi Uni Eropa.

Amazon sama sekali bukan perusahaan besar pertama yang melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) UE, tetapi denda ini adalah yang terbesar sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2018 - dan dengan selisih yang sangat signifikan.

Peraturan tersebut memperkenalkan batasan ketat tentang cara data sensitif dapat digunakan, disimpan, atau diproses.

Sementara perusahaan seperti Google, British Airways, H&M dan Marriot Hotels semuanya menghadapi hukuman dari pemerintah Eropa karena melanggar aturan, denda tersebut berjumlah puluhan, bukan ratusan juta.

Namun, mengingat bahwa otoritas nasional dimaksudkan untuk memperhitungkan berat, durasi dan karakter pelanggaran ketika memutuskan hukuman, yang demikian harus sangat serius.

Apa ini menunjukkan bahwa undang-undang memiliki gigi - dan bahkan negara seperti Luksemburg, yang dengan cara lain sangat akomodatif terhadap perusahaan multinasional AS, bersedia menerapkannya dengan paksa.

Namun sejauh ini, Amazon juga kuat. Mereka percaya bahwa keputusan otoritas Luksemburg tidak berdasar, dan telah berjanji untuk membela diri dengan penuh semangat.

Seorang juru bicara Amazon mengatakan perusahaan menjaga keamanan informasi pelanggan dan kepercayaan mereka adalah "prioritas utama.

"Tidak ada pelanggaran data, dan tidak ada data pelanggan yang diekspos ke pihak ketiga mana pun," tambahnya. "Fakta-fakta ini tidak terbantahkan."

Dia menekankan bahwa perusahaan sangat tidak setuju dengan keputusan CNPD dan bermaksud untuk mengajukan banding.

"Keputusan terkait bagaimana kami menampilkan iklan yang relevan kepada pelanggan bergantung pada interpretasi subjektif dan belum teruji dari undang-undang privasi Eropa, dan denda yang diusulkan sepenuhnya tidak proporsional bahkan dengan interpretasi itu," tambahnya.

Raksasa teknologi AS, termasuk Amazon, telah dituduh memiliki "kekuatan monopoli" dalam beberapa tahun terakhir, yang mendorong seruan agar perusahaan-perusahaan itu "diawasi.”

Sebelumnya, kekhawatiran UE diyakini berpusat di sekitar data yang dapat diakses Amazon dan bagaimana menggunakannya, seperti informasi komersial yang sensitif tentang produk pihak ketiga seperti volume dan harga.

Pada bulan November, Komisi Eropa menuduh Amazon menyalahgunakan posisi dominannya di ritel online untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas pesaing.

Sementara itu, pada bulan Mei, Amazon memenangkan sidang pengadilan lebih dari € 250m (£ 215m) pajak yang telah diperintahkan untuk membayar Luksemburg.

Komisi Eropa telah memerintahkan raksasa teknologi itu untuk membayar kembali dana tersebut sebagai pajak balik, menuduh bahwa Amazon telah diberikan perlakuan khusus yang tidak adil, tetapi pengadilan membatalkan perintah tersebut.