Berita Baru, Jakarta - Audiensi yang dilakukan antara pengurus PB PMII dengan massa dari PMII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara kembali memanas, pada Rabu (12/1) siang. 

Wasekjen Bidang Ekonomi dan Perdagangan PB PMII, Kamaluddin menyebut, kerusuhan tidak dapat dihindari hingga terjadi baku pukul di sekitar Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Bahkan warung warga di sekitar Kantor PB PMII menjadi sasaran. 

Menurutnya, peristiwa itu bermula saat pengurus PB PMII tengah melakukan mediasi dengan massa dari PMII Sulsel dan Sultra. Namun setelah beberapa waktu, mediasi tidak kunjung menghasilkan kesepakatan. 

Kebuntuan ini, lanjut Kamaluddin, membuat situasi di dalam kantor PB PMII memanas, beberapa massa dari PMII Sulsel dan Sultra mulai melakukan provokasi. 

"Melihat situasi yang makin memanas, pengurus PB PMII dan beberapa pimpinan massa PMII Sulsel dan Sultra bersepakat untuk melanjutkan mediasi diluar untuk mendinginkan suasana. Pada akhirnya mediasi dilakukan di teras warung bubur yang terletak di depan kantor PB PMII," kata Kamaluddin. 

Kamaluddin sangat menyayangkan, di tengah mediasi kerumunan massa tiba-tiba datang menggeruduk. Massa lantas mengintimidasi bahkan memukulnya. 

“Tiba-tiba saya ditarik di tengah kerumunan, ada satu orang yang mengepalkan tangannya untuk memukul kepala saya dari belakang sambil meneriakkan kata-kata kasar," terang Kamaluddin. 

Tindakan brutal dari kader-kader PMII ini kemudian memancing amarah dari warga yang sedang beraktivitas di sekitar kantor PB PMII. Kericuhan antara warga sekitar dan kerumunan massa PMII Sulsel-Sultra juga tidak terhindarkan. 

Warung bubur dan beberapa warung di sekitarnya mengalami kerusakan. Beberapa motor yang sedang diparkir di warung juga mengalami hal serupa.

Setelah kejadian tersebut, warga yang berada di sekitaran kantor PB PMII turut berkomentar. Warga sekitar sangat menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena mengganggu ketertiban umum dan mencoreng nama baik organisasi PMII.

“Kalau sudah seperti ini masyarakat jelas sangat dirugikan. Kita tidak tahu apa-apa, tidak terlibat apa-apa tapi kita yang terkena dampaknya. Kalau mau cari rusuh ya jangan disini,” kata Rahmad, salah satu warga sekitar.

Perlu diketahui, audiensi kader PMII Sulsel dan Sultra dengan pengurus PB PMII itu terkait pengusulan SK PKC dan PC yang sampai hari ini belum menemukan titik terang.

PMII Sulsel dan Sultra juga menilai terdapat pelanggaran lain yang dilakukan pimpinan PB PMII. Sebagai bentuk protes, mereka menduduki kantor PB PMII, sejak 14 Desember 2021 lalu.

Tebaru, mereka memasang spanduk pembentukan kepanitian Kongres Luar Biasa (KLB) PMII. Spanduk dipasang di atas gedung (bagian depan) kantor PB PMII.

Berita Baru, Jakarta - Kericuhan dalam acara besar semacam kongres kerapkali terjadi. Seperti di Kendari misalnya, pada Kamis (18/3) malam, baku kejar sesama kader mewarnai suasana forum Kongres XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) zona 6.

Kericuhan dipantik saat registrasi 5 Ketua Cabang ditolak panitia. Penyelenggara beralasan, penolakan dilakukan karena Pengurus Cabang bersangkutan sudah di daftarkan sebagai peserta oleh pengurus PKC PMII Sulawesi Selatan.

Kelima PC PMII tersebut, PC. Jeneponto, PC. Takalar, PC. Maros, PC. Wajo dan PC. Luwu Utara, menyebutkan bahwa tindakan PKC PMII Sulsel untuk mensukseskan salah satu calon Ketua Umum PB PMII merampas hak suara Cabang.

"Aturan darimana registrasi peserta bisa diwakili oleh PKC, baru semua id card dan perlengkapan Kongres disandra oleh mereka, mereka mau rampas suara cabang, ini tidak fair," kata Ichsan, Ketua Umum PMII Cabang Takalar.

Pemilik suara lima Cabang tersebut juga sangat menyayangkan karena panitia pelaksan Kongres PMII zona 6, sudah merangkap jadi tim sukses kandidat Caketum nomor Urut 1, juga memulai kericuhan dengan melakukan penyerangan terhadap ratusan kader PMII yang mengawalnya.

Sebelum Kongres, PKC PMII Sulsel sudah mendapat banyak sorotan karena dinilai mengambil tindakan inkonstitusional.

Bersama PB PMII, PKC Sulsel dianggap melakukan penzaliman kepada 3 Cabang di Sulsel, yaitu cabang Bone, Gowa, dan Palopo. Ketiga Cabang tersebut dinyatakan diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan sehingga tidak memiliki hak suara dalam Kongres XX PB PMII. (MKR)