Berita Baru, Jakarta - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda menjadi hari kemenangan bagi generasi muda.

“Hari Sumpah Pemuda merupakan hari kemenangan bagi kita," kata Nadiem dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10).

"Hari dimana kita sebagai generasi muda Indonesia melompat bersama dengan rampak dan serentak,”  lanjutnya.

Nadiem yang menggunakan pakaian adat Melayu tersebut menambahkan sekarang saatnya generasi muda untuk terus maju bersama.

Tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi juga melewati masa yang penuh tantangan dan keterbatasan.

“Sekarang saatnya, jangan mundur lagi. Arahnya satu, maju. Caranya juga satu maju bersama. Kita harus melompat sekarang, karena mengejar ketertinggalan saja tidak cukup," ujar Nadiem.

"Setelah melewati masa yang penuh tantangan dan keterbatasan. Ini waktunya bersatu, bangkit dan tumbuh,” terangnya.

Nadiem mengaku yakin bahwa Indonesia di tangan para pemuda, merupakan Indonesia yang memberikan contoh pada negara.

Indonesia di tangan pemuda merupakan Indonesia yang memerdekakan generasi penerus untuk belajar dan berinovasi.

Dia mengajak generasi muda untuk ikut dalam perjuangan meraih kemerdekaan dalam berbagai bidang.

Perbedaan, kata Mendikbudristek Nadiem, bukan halangan bagi kekuatan untuk menyatukan semua.

“Keberagaman bukan alasan untuk mundur tapi bergerak serentak dengan teman-teman pemuda. Usia saya tidak jauh berbeda," tuturnya.

"Saya merasakan tantangan yang dihadapi, saya belajar lebih baik untuk bangsa ini, cita-cita bangsa dengan cara yang positif dan berkolaborasi," imbuhnya.

"Mari bersatu terus maju untuk Indonesia tangguh. Mari tetap semangat bergerak serentak, mewujudkan Merdeka Belajar untuk semua pemuda-pemudi Indonesia,” tukas Nadiem.

Berita Baru, Medan - Mendikbudristek, Nadiem Makarim, salut menyaksikan ada masjid, gereja dan vihara dalam satu sekolah.

Hal itu ia temukan saat melakukan mengecek pembejalaran tatap muka (PTM) di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Bersama Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam kunjungan kerjanya, Nadiem mendatangi SMA Sultan Iskandar Muda, Medan, Selasa (26/10).

Dikutip dari detik.cm, Mendikbudristek Nadiem awalnya menemui siswa-siswi SMA Sultan Iskandar Muda, kemudian mengelilingi sekolah itu.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Mas Menteri itu juga memasuki setiap tempat ibadah yang ada di SMA Sultan Iskandar Muda.

"Hari ini hari yang sangat menginspirasi buat saya, ini sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda ini menjadi satu sekolah percontohan yang sangat positif,” kata Nadiem.

“Saya duduk di sini di mana ada vihara, ada pura, ada gereja, dan ada masjid. Semuanya dalam lokasi yang sama menjadi simbol kebinekaan yang luar biasa," tambahnya.

Mendikbudristek menuturkan bahwa siswa di sekolah itu banyak yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah.

Dia mengingatkan agar program merdeka belajar terus dilaksanakan. "Komposisi murid yang dari tingkat ekonomi yang kurang mampu itu besar sekali, di mana yang mendapat KIP itu besar sekali,” ujar Nadiem.

“Jadi luar biasa melihat ada sekolah yang punya nilai sosial tinggi, jiwa kebinekaan yang sangat tinggi dan sebenarnya dari berbagai macam praktik-praktik baik yang saya lihat hari ini sudah menjadi merdeka. Jadi saya bilang, tolong bantu kami juga," sebutnya.

Dia mengajak para pelajar dan guru menyebarkan nilai Pancasila. "Marilah kita menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai Pancasila ini ke sekolah-sekolah yang lain,” ungkap Nadiem.

Nadiem berharap sekolah tersebut bisa membantu Kemendikbudristek dalam program merdeka belajar.

“Saya harap sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda bisa membantu Kemendikbud Ristek untuk menyebarkan nilai-nilai dan proses pembelajaran yang jauh lebih merdeka," tukas Mendikbudristek Nadiem.

Berita Baru, Gresik - Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik, Syaichu Busyiri setuju jika semua sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, tanpa ada pengecualian maupun pembatasan 60 siswa.

Sebab menurutnya, pembatasan sekolah penerima dana bantuan BOS reguler harus memiliki 60 siswa sangatlah diskriminatif dan mengesampingkan peran kontribusi lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Setuju dihapuskannya Permendikbud 6/2021 karena kami menganggap Mendikbud tidak sepenuhnya tahu kondisi pendidikan di daerah. Mendikbud juga mengesampingkan peran lembaga pendidikan baik yang kecil maupun besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kontribusi besar pada anak bangsa yang berperan dalam pembangunan di masa depan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pasal 3 ayat (2) huruf d Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 menyebutkan sekolah penerima dana bantuan operasioanl sekolah (BOS) reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 siswa. Pasal ini ramai ditentang sejumlah aliansi organisasi penyelenggara pendidikan, karena dianggap merugikan dan melanggar hak pendidikan bagi publik.

Masih lanjut Syaichu, seharusnya pemerintah lebih memberikan perhatian dan dukungan terhadap lembaga pendidikan. Mengingat, situasi pandemi Covid-19 sampai saat ini sangat berdampak besar pada jumlah siswa.

"Bagi kami harusnya pemerintah justru mensupport lembaga pendidikan kecil yang keberlangsungannya bergantung pada dana BOS bukan malah mematikan melalui penghentian bantuan dana," tukasnya.

Bahkan, jika di kemudian hari terdapat aduan lembaga pendidikan atau sekolah di Kabupaten Gresik yang tidak mendapat dana bantuan BOS, politisi asal PKB ini pun siap mengawal.

"Kita tunggu aduan yang masuk," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi Pendidikan DPR pada Rabu (8/9) lalu, memastikan tidak akan memberlakukan Pasal 3 ayat (2) huruf d pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS reguler.

“Kita memutuskan untuk tidak memberlakukan persyaratan ini di 2022,” jelasnya.

Berita Baru, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim angkat bicara terkait kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat peran Nahdlatul Ulama dan KH Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Indonesia.

Menurut Nadiem dokumen 'kamus sejarah' Direktorat Sejarah pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun pada 2017 atau sebelum menjadi menteri.

"Terkait dengan isu kamus sejarah yang tengah hangat dibahas, kamus sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat," ujar Nadiem Makarim dalam video yang unggah di akun Instagram pribadinya, Rabu (21/4).

Menurut Mas Menteri, sapaan akrabnya, sebaiknya dalam menyikapi permasalah kontroversi beredarnya 'kamus sejarah' secara daring itu dengan akal sehat, kepala dingin dan solusi.

"Karenanya di bulan yang suci ini, alangkah baiknya kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi," katanya.

Meski kamus sejarah disusun sebelum era kepemimpinannya, Nadiem tetap mengambil langkah konkret terkait kontroversi dengan menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera melakukan perbaikan, penyempurnaan dan koreksi ulang kamus sejarah.

Nadiem juga menekankan supaya penyusunan sejarah Indonesia harus lebih cermat dan melibatkan banyak pihak. "Saya memohon restu agar kamus sejarah yang belum pernah dimiliki negara ini dapat kita lanjut sempurnakan bersama agar bermanfaat untuk semua," terangnya.

Seperti diketahui, dokumen 'kamus sejarah' yang beredar secara daring dan ramai dibahas beberapa waktu terakhir belum pernah diterbitkan Kemendikbud. (MKR)

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencanangkan salah satu program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Program ini diinisiasi untuk membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman belajar satu semester.

“Program ini membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi manapun untuk memperoleh pengalaman belajar satu semester di perguruan tinggi lain di luar pulau domisilinya dan mendapat pengakuan 20 SKS dari perguruan tinggi tempat ia belajar,” terang Mendikbud Nadiem Makarim melalui Instagram @ditjen.dikti.

Selain itu, mahasiswa juga akan merasakan nuansa lain di perguruan tinggi tujuan, termasuk budaya dan adat, serta suasana akademik, dosen, dan kawan berbeda yang dihiasi dengan kebinekaan dan keberagaman kekayaan nusantara.

“Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang tidak ada di perguruan tingginya sehingga dapat meningkatkan dan memperluas kompetensi, serta kelak akan memberikan kontribusi positif sebagai calon pemimpin bangsa,” tambahnya.

Program ini akan diluncurkan secara virtual pada hari Senin, 12 April 2021, pukul 13.00 WIB s.d. melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.

Berita Baru, Balikpapan - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) Nadiem Makarim dalam kunjungan pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi Pendidik & Tenaga Kependidikan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam kunjungannya Mendikbud Nadiem juga mendengarkan berbagai aspirasi dari perwakilan Calon Guru Penggerak & Pengajar Praktik Program Guru Penggerak.

“Curahan aspirasi yang menggetarkan hati dan tentunya semangat perubahan yang menjadi niat baik kita semua akan terus diperjuangkan untuk pendidikan Indonesia Maju dan berkarakter,” tulis Hetifah Sjaifudian dalam akun Instagramnya, Selasa (6/7).

Menurut Hetifah, yang juga sebagai Ketua Forum Perempuan Insyinyur-PII berharap selalu ada sinergi antar Lembaga, baik pemerintah atau pun non pemerintah, untuk terus menghadirkan inovasi cemerlang dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ke depan.

Lebih lanjut Hanifa menginformasikan kegitan Mendikbud Nadiem selama berada di Balikpapan. Salah satunya adalah ketika Mas Menteri, panggilan akrab Nadiem, mengunjungi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan SDN 025 Penjam (7/4).

Sebagai tambahan Informasi, kunjungan Mendikbud ke ITK turut meresmikan laboratorium terpadu milik kampus institut teknologi pertama di Kalimantan. Menurutnya, laboratorium ITK merupakan ide yang sangat baik untuk mengintegrasikan pembelajaran. Dia meyakini ITK bakal jadi co-laboratorium space.

Nadiem juga menjelaskan, kunjungannya ke SD.025 Penajam dalam rangka berdialog secara langsung bersama guru penggerak, termasuk mendiskusikan bersama terkait persoalan guru selama pembelajaran daring hingga kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka di era pandemik Covid-19. (MKR)

Berita Baru, Jakarta -- Mendikbud Nadiem Anwar Makarim baru saja meluncurkan program Kampus Mengajar angkatan 1 pada tahun 2021. Nadiem berharap, dengan adanya program mahasiswa yang turun mengajar ini maka pembelajaran khususnya di daerah 3 T bisa sedikit terbantu.

Kata Nadiem, pahlawan nasional R.A Kartini memiliki semboyan sehingga dia bisa membawa kemajuan bagi bangsa. Semboyannya terdiri dari dua kata yakni, Saya Mau.

“Dua patah kata pendek itu lah yang mengantarkan beliau melampui beragam kesulitan,” kata Nadiem saat peluncuran Kampus Merdeka secara daring, Selasa (9/2).

Mendikbud menerangkan, di tengah upaya memperbaiki mutu pendidikan nasional, bangsa ini dihadapkan pada situasi pelik, yakni adanya pandemi.

Situasi ini kata Nadiem merupakan tantangan yang besar sekali, khususnya bagi pembelajaran yang dialami oleh para siswa yang duduk di bangku sekolah dasar.

Dia mengatakan, sebagian dari mereka harus bisa melakukan pembelajaran dari rumah dan tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-temannya. Selain itu guru dan orang tua murid pun juga harus beradaptasi dengan pembelajaran dari rumah tersebut.

“Oleh karenanya, melalui Kampus Mengajar 2021, saya ingin menantang kalian untuk juga mengatakan, Saya Mau. Yakni mau membantu mengubah tantangan tersebut menjadi harapan,” kata alumnus Harvard Business School ini.

Mendikbud mengajak para mahasiswa untuk mengikuti Kampus Mengajar sehingga bisa berkreasi, beraksi dan berkolaborasi selama 12 minggu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, khususnya untuk daerah 3T.

Melalui Kampus Mengajar ini, kata dia, maka mahasiswa akan diasah jiwa kepemimpinannya, kematangan emosional dan kepekaan sosial.

“Saya berharap setiap mahasiswa akan menjawab tantangan saya untuk terus memelihara api optimisme dan memberikan kontribusi terbaiknya,” tutup Nadiem.

Berita Baru, Jakarta - Pemerintah menyampaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SKB itu, dilakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada pengumuman SKB Empat Menteri tersebut, secara virtual, Jumat (20/11).

Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut, ujarnya, berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Disampaikan Nadiem, penyesuaian kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.

“Setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu sesuatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu risiko yang permanen,” ujar Nadiem.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka, imbuhnya, dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan.

“Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Mendikbud menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan permintaan daerah.

“Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendikbud menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.

“Dua prinsip dasar dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan (dan) keselamatan dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa satu saja dari kedua prinsip ini yang diprioritaskan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.

“Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” pungkas Mendikbud.

Berita Baru, Jakarta -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa dana Program Organisasi Penggerak (POP) yang ditunda tahun 2020 ini, rencananya akan direalokasikan ke bantuan pulsa dan ekonomi guru selama pembelajaran jarak jauh pada saat pandemi COVID-19.

"Merespons masukan PB PGRI, penundaan program POP akan direalokasikan untuk pandemi COVID-19 untuk membantu guru dalam bentuk pulsa pada masa pembelajaran jarak jauh," terang Nadiem ketika rapat kerja dengan Komisi X DPR, disiarkan langsung TVR Parlemen di Jakarta, Kamis (27/8).

Lanjut Nadiem, usai dievaluasi, program POP akhirnya diputuskan untuk ditunda pada 2020 dan akan dilanjutkan pada 2021.

Penundaan tersebut tiada lain untuk memberi waktu dalam menyempurnakan program POP yang sebagian disarankan oleh tiga organisasi, dan sebelumnya menyatakan keluar dari program tersebut.

Diketahui, sebelum itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memutuskan keluar dari program tersebut.

"Yang menggembirakan, PBNU sudah setuju untuk kembali. Harapan kami, Muhammadiyah dan PGRI juga akan kembali. Saat ini kami sedang berdiskusi intensif untuk menyelesaikan berbagai masalah dan isu mengenai struktur dan kriteria," tutur Nadiem.

Melansir dari Antara, Nadiem menyatakan bahwa selama ini telah terjadi kesalahpahaman pada program POP yang dianggap sebagai program pelaksanaan atau afirmasi yang mengalokasikan dana pemerintah untuk suatu program pendidikan.

"Itu salah. Program POP adalah semacam sayembara tentang jurus-jurus berbagai organisasi untuk meningkatkan numerasi dan literasi. Model-model dari berbagai organisasi itu akan dipelajari dan dipetik untuk menjadi program nasional bila berhasil," katanya.

Karena itu, semakin banyak organisasi yang ikut serta, akan semakin banyak model dan data yang diperoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kesalahpahaman yang muncul adalah kesalahan kami yang kurang melakukan sayembara untuk mengakuisisi model-model baru," pungkasnya.

Berita Baru, Jakarta -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyusun kurikulum darurat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Menurut Nadiem, kurikulum darurat yang sudah dipersiapkan yaitu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Jumat (7/8).

Dalam konferensi pers yang digelar secara daring itu, Nadiem juga mengatakan kurikulum darurat tersebut memiliki standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana dengan kompetensi yang esensial.

"Jadi ada dua komponen kurikulum darurat, yang pertama penyederhanaan secara massif kompetensi dasar dan standar pencapaian. Kedua, modul pembelajaran spesifik yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD," ungkapnya.

Nadiem mengaku, untuk level PAUD dan SD, telah disiapkan modul pembelajaran spesifik yang bisa dilakukan di rumah. Dia berharap, dengan adanya modul tersebut orang tua siswa dapat mendampingi proses belajar anak di rumah selama pandemi Covid-19.

Bahkan menurut Nadiem, kurikulum darurat yang dibentuknya berisi pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Sehingga, lanjutnya, akan lebih fokus pada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya.

Meski Kemendikbud sudah mempersiapkan kurikulum darurat, Nadiem menegaskan bahwa pihaknya tidak mewajibkan seluruh sekolah untuk mengikutinya. Menurut Dia, bagi sekolah-sekolah yang sudah terlanjur melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri tidak perlu khawatir.

"Ingin saya tekankan bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini, mereka boleh kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013, silakan," ujar Nadiem.

Selain itu, Nadiem menambahkan agar penerapan kurikulum darurat dapat berjalan dengan efektif, pihaknya juga melakukan relaksasi kepada tenaga pengajar.

“Artinya, Guru tidak perlu memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu pekan. Harapannya dapat lebih fokus memberikan pelajaran yang interaktif,” terangnya.