Berita Baru, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap Kompas Travel Fair (KTF) 2022 akan berefek positif bagi Desa-desa Wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasalnya, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini memandan  faktor narasi dan promosi masih menjadi kendala utama pada wisata di desa.

"Saya selalu ingatkan untuk membangun narasi untuk menciptakan daya tarik untuk promosi. Desa Wisata kita bagus dan indah tapi kadang narasi kurang mengena dan promosi masih tidak maksimal " kata Mendes Halim saat membuka KTF 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/9). 

Bertema (RE) START YOUR JOURNEY, spesial pada Kompas Travel Fair tahun ini memberikan penawaran khusus yaitu promo paket perjalanan mengunjungi Desa Wisata.

Gus Halim menginginkan, adanya Kompas Travel Fair juga menjadi pemicu semangat daerah untuk terus menggenjot promosi desa wisata. 

Ia juga berharap nantinya bakal ada kerja sama dengan Travel Agent untuk membuat paket-paket wisata untuk desa-desa yang dibina oleh Kemendes PDTT.

Salah satu bentuk dukungan Kemendes PDTT terhadap promosi Desa Wisata adalah dengan memberikan pelatihan dan membuatkan aplikasi Desa Wisata Nusantara yang berisikan informasi seputar desa wisata di Indonesia.

"Pengelola Desa Wisata juga diberikan pelatihan yang baik," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga mewanti-wanti agar desa memprioritaskan pengelolaan lingkungan alam desa, dan budaya yang mendukung potensi desa.

Menurutnya akhir-akhir ini wisatawan banyak beralih dari wisata konvensional ke wisata yang mengandung kepedulian pada lingkungan, alam, dan budaya. 

Gus Halim menegaskan bahwa Desa Wisata itu adalah dampak bukan tujuan. 

"Tujuan utamanya adalah kita semua di desa punya kesadaran penuh untuk menjaga lingkungan dan diperindah. Disitulah kemudian muncul Desa Wisata. Jika Desa tidak membangun Wisata dengan pabrikan atau bukan alam karena tidak akan bertahan lama,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo dalam opening speech mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun desa, utamanya desa-desa wisata.

"Mari sejenak kita tinggalkan kepenatan Jakarta dengan kembali ke desa," ajak Budiman.

Lebih lanjut, Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas Novi Eastiyanto juga mengatakan yang baru dalam Kompas Travel Fair 2022 adalah bekerjasama dengan Kemendesa PDTT menghadirkan Paviliun Desa Wisata. 

"Pengunjung bisa mendapatkan informasi terkait desa wisata langsung dari pengelolanya," terang Novi dikutip dari kompas.com.

Setelah pembukaan, Gus Halim bersama Budiman dan Petinggi Bank Mandiri mengunjungi Booth Desa Wisata yang ramaikan Kompas Travel Fair seperti dari Kabupaten Sumenep dam Kabupaten Sidrap, dilanjutkan kemudian dengan menggunting pita sebagai tanda dibukanya secara resmi Kompas Travel Fair 2022.

Tak lupa, Gus Halim juga meninjau Booth Kemendes PDTT yang bertemakan Desa Wisata. Di tempat ini, Gus Halim diperlihatkan Aplikasi yang sedang dikembangkan Kemendes PDTT dan melihat produk-produk BUMDes.

Turut hadir Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Berita Baru, Jakarta – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan perubahan paradigma dalam pembangunan desa pada rencana kerja tahun 2022.

Menurutnya, perubahan paradigma pada pemikiran, sikap dan perilaku diperlukan agar seluruh rencana kerja yang disusun menghasilkan output dan outcome yang optimal.

“Kita tidak boleh hanya mampu menyajikan serapan anggaran. Kita harus sudah sampai pada capaian kegiatan secara konkrit, capaian harus berupa output dan outcome. Butuh perubahan paradigma pemikiran, sikap, dan perilaku," kata Mendes Abdul Halim.

Pernyataan itu ia tegaskan dalam pembukaan Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Kerja Kemendes PDTT Tahun 2022 dengan tema Kolaborasi dan Sinergi untuk SDGs Desa di Sukabumi, pada Rabu (12/1).

"Mari bersama sama kita mulai bukan hanya jajaran di birokrasi tapi juga saya sebagai menteri, pak Budi (Budi Arie Setiadi) sebagai wamen dan seluruh keluarga Kemendes harus melakukan perubahan paradigmatik,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Gus Halim itu menyatakan, perubahan paradigma harus berbasis efektivitas kinerja. Selain itu, rencana kerja yang dihasilkan juga harus terkait dengan kebutuhan riil serta berdampak signifikan pada masyarakat Desa.

“Konsekuensinya kita harus melakukan perubahan paradigmatik juga. Semua kebijakan harus dilakukan berbasis pada kebutuhan dan masalah. 2021 kita menemukan banyak kekurangan bahkan kegagalan," ujarnya.

"Berdasarkan hasil itu kita cari solusi terbaik dan kita rumuskan hari ini sehingga hasil kerja tahun 2022 ini kita bisa baca di awal tahun. Dengan demikian kita harap kesenjangan 2021 bisa ditangani secara serius dan maksimal,” sambungnya.

Gus Halim menambahkan, momen perubahan paradigma dalam pembangunan desa telah dimulai sejak dicanangkannya SDGs Desa dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan masalah yang ada di masing-masing desa.

Ia optimis hal tersebut juga bisa diterapkan di level kementerian sehingga dapat menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun 2021.

“Kita berkali kali bicara bagaimana mengubah paradigma pembangunan desa di desa. Kita harap tahun depan pembangunan desa tidak berdasarkan pada kemauan dan kebutuhan pihak tertentu tapi pada kebutuhan dan masalah. Tentu itu dibutuhkan back up data mikro di level desa,” terangnya.

Selain Gus Halim, rapat kerja juga dihadiri oleh Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, dan para pejabat tinggi madya dan pratama dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai informasi, Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Kerja Kemendes PDTT Tahun 2022 dengan tema Kolaborasi dan Sinergi untuk SDGs Desa dilaksanakan di Sukabumi pada Rabu (12/1).

Rapat kerja ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Gus Halim dengan metode penyampaian paparan satu per satu dari masing-masing unit kerja 1 dan 2.

Sebelum rapat kerja dibuka, telah lebih dulu dilangsungkan sharing knowledge berjudul kolaborasi antar pemerintah daerah serta desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukabumi, kepala desa, dan direktur Bumdes.

Selain itu dilaksanakan juga penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas antara menteri dengan wakil menteri dan pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendes PDTT.

Hal ini merupakan bentuk komitmen para pimpinan untuk serius menjalankan tugas, fungsi, dan rencana kerja 2022 yang ditargetkan.

Berita Baru, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta jajarannya agar bekerja lebih keras dan serius mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Hal tersebut diperlukan agar produktivitas Kemendesa PDTT tahun 2022 menuai hasil terbaik.

"Kuncinya, ada pada kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak mencapai 100 persen variabel dan indikator tersebut. Oleh karenanya, hari ini saya tegaskan kembali, saya ulangi, Saya Tegaskan, tahun 2022, kita harus kerja serius, kerja lebih keras, dan kerja lebih cerdas," ujar Abdul Halim Iskandar saat membuka Rapat Pimpinan Paripurna yang bertemakan Refleksi untuk Prestasi di Operational Room Kantor Kemendesa PDTT di Jakarta, Senin (3/1/2022).

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengungkapkan selama 2021 banyak capaian yang telah diraih oleh Kemendesa PDTT. Capaian tersebut baik berupa penghargaan dari pihak eksternal seperti mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut dari 2016 dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Keberhasilan Penerapan Sistem Merit, dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara, hingga mendapat peringkat I Capaian Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT dalam rekruitmen pegawai. Selain itu secara internal, program pengumpulan data SDGs Desa maupun upaya mengarahkan desa untuk mencapai indikator-indikator dalam SDGs Desa terus menunjukkan progress mengembirakan.

“Capaian-capaian ini tidak boleh membuat kita terlena, tetapi terus menjadi penyemangat untuk meraih hasil lebih baik di tahun ini,” katanya.

Forum Rapim, kata Gus Halim harus dimanfaatkan untuk merefleksikan kerja-kerja kementerian selama satu tahun anggaran 2021. Tentang apa saja yang sudah dilakukan, capaian output serta dampak program dan kegiatan yang dilakukan dan seberapa besar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.

"Serta tentunya untuk mendapatkan informasi yang valid dan detail, terkait variabel-variabel yang berpengaruh positif maupun negatif, terhadap program dan kegiatan yang telah kita implementasikan selama tahun 2021," katanya.

Tahun 2022 ini, Gus Halim berharap agar kesalahan di tahun 2021 tidak terulang. Menurutnya ada sejumlah catatan minor dari jajaran Kemendes PDTT yang harus diperbaiki tahun ini. Catatan tersebut antara lain belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa, bahkan pada level pimpinan, ASN, dan non ASN di Kementerian Desa, PDTT, masih banyak yang belum memahami secara utuh tentang arah pembangunan desa, SDGs Desa.

"Lemahnya kapasitas pegawai kementerian Desa PDTT untuk berkolaborasi, berdampak pada belum jelasnya dan belum kuatnya posisi Kemendesa PDTT, bahkan Masih ada yang memandang SDGs Desa, hanya sebatas proyek kementerian, padahal ini adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga menekankan bahwa Kemendes PDTT harus memulai gerakan kampanye integritas dan anti korupsi, kampanye arah pembangunan desa SDGs Desa dan memastikan desa, perdesaan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, serta daerah-daerah terluar dan perbatasan, menjadi sabuk pengaman NKRI. Terbebas dari benih-benih radikalisme dan tindak kekerasan atas nama apapun, yang dapat merongrong kebhinekaan Indonesia.

"Awal tahun anggaran tahun 2022, harus tersedia laporan komprehensif pelaksanaan program, kegiatan sesuai tupoksi masing-masing unit kerja, berikut laporan utuh pelaksanaan koordinasi dan sinergi di internal Kemendesa PDTT maupun dengan pihak eksternal seperti Pemerintah daerah, mitra pembangunan dan desa, disertai output dan target dampak dan pencapaiannya. Termasuk di dalamnya zona integritas dan survey penilaian integritas," tandasnya.

Berita Baru, Jakarta - Pembangunan desa tidak boleh meninggalkan satupun warga desa, termasuk perempuan, anak, difabel, dan kelompok marginal lainnya. Perempuan harus dimuliakan dalam permbangunan desa.

“Desa akan kuat jika perempuan desa kuat. Pembangunan desa akan berhasil jika perempuan terlibat didalamnya, dan kualitas SDM desa akan bagus jika perempuan jadi arus utama pembangunan desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam acara Workshop Kepemimpinan Perempuan di Golden Boutique Hotel, Selasa (26/10).

Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-mengungkapkan saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Menurutnya ada tiga kriteria dasar yang menjadi indikator IPM yakni Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), dan Standar hidup layak (decent standard of living). “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, nilai IPM laki-laki 75,98 sedang perempuan masih pada tingkat 69,19,” katanya.

Rendahnya IPM Perempuan, kata Gus Halim diperparah fakta jika perempuan kerapkali ditempatkan pada posisi merugikan secara structural. Dalam kesempatan meniti karir pekerjaan misalnya, perempuan kerapkali tidak diberikan peluang yang sama. Pada 2017 hanya 26,63 persen jabatan manajer yang diduduki perempuan. Persentasenya terus naik, namun hanya sampai 30,63 persen pada 2019.

“Padahal dari sisi angka partisipasi kasar perempuan yang bersekolah di SMA, SMK, atau sederajat sebenarnya sudah setara laki-laki, bahkan sedikit lebih tinggi,” katanya.

Gus Halim menegaskan siklus diskriminasi terhadap perempuan ini harus diputus, terutama di desa. Dalam konsep pembangunan desa secara holistik (SDGs Desa) keberpihakkan kepada perempuan ditegaskan dalam tujuan SDGs Desa kelima yakni keterlibatan perempuan desa.

“Perempuan harus terlibat dalam perencanaan pembangunan, sebagai pengelola BUM Desa, terlibat dalam kegiatan padat karya tunai desa (PKTD), dan tentu kesehatan dan pendidikan perempuan juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Di desa menurut Gus Halim, perempuan di desa memiliki banyak peluang untuk terlibat dalam pembangunan desa. Saat ini, Kemendesa, PDTT mencatat ada 114.802 perempuan yang turut serta dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD), rata-rata mereka bekerja 10 hari dengan upah Rp 1 juta, dan dalam setahun perempuan berkesempatan turut serta pada lebih dari satu kegiatan PKTD.

“Hingga Oktober 2021, sudah ada 54.314 orang Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) terlibat dalam kegiatan PKTD,” tambah politisi PKB ini.

Lebih penting lagi kata Gus Halim, mendorong dan memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa, baik sebagai peserta dalam musyawarah (musdes) maupun sebagai perangkat desa.

Saat ini, tercatat ada 3.976 perempuan atau setara lima persen dari 74.961 desa sebagai Kepala Desa. Sekretaris Desa perempuan sebanyak 9.081 orang yang setara 12 persen dari 74.961 desa. Sedang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan lebih banyak lagi yaitu 75.164 orang setara 20 persen dari 375.820 legislator desa.

Karena itu, menurut Gus Halim harus ada kebijakan afirmasi yang menetapkan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan peserta musyawarah desa, minimal 30 persen perempuan.

"Kita juga sedang merevisi mekanisme Musdes (Musyawarah Desa) yang mewajibkan keterlibatan 30 persen perwakilan perempuan agar kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan perempuan," kata Gus Halim.

Hal senada disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, bahwa desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional, termasuk dalam pemberdayaan perempuan. Menurutnya, saat ini arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan difokuskan untuk meningkatkan peran politik perempuan.

“Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan saat ini, salah satunya difokuskan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan,” Jelas Bintang Puspayoga.

Berita Baru, Jakarta – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa dalam penanganan keluarga miskin ekstrim di desa hingga nol persen bukanlah pekerjaan ringan, tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu tetap optimis dengan tekad kuat dari desa yang ingin mengalami kemajuan dalam meningkatkan ekonomi, target itu bisa tuntas hingga tahun 2024.

"Kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing, saya optimis kemiskinan ekstrim nol persen di tahun 2024 di level desa itu akan terwujud. Karena desa itu pasti bisa," kata Mendes Abdul Halim Doktor dalam rilis yang diterima Beritabaru.co, Selasa (19/10).

Mendes mengungkap bahwa desa adalah sumber identifikasi masalah, akar permasalahan pembangunan dimiliki oleh desa.

Sehingga, lanjutnya, solusi atas mayoritas permasalahan juga dapat dipecahkan dari desa, karena desa mendominasi sebagian besar permasalahan di Indonesia.

"Dari aspek kewilayahan, 74.961 desa di Indonesia melingkupi 91 persen wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan dari aspek kependudukan terdapat sebanyak 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa," ujarnya.

Lebih dari itu, Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga menuturkan bahwa desa memiliki jumlah kemiskinan terbesar dibandingkan kota.

“Saat ini, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang. Di Perkotaan, persentase penduduk miskin hanya 7,89 persen. Sedangkan di perdesaan mencapai 13,10 persen,” katanya.

“Adapun kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa dan sekitar 7,3 juta jiwa warga miskin ekstrim tinggal di desa,” imbuh Gus Menteri.

Dalam rilisnya disampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statitik pada bulan Mei 2021 disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Di Perkotaan, jelasnya, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 4,11 persen.

"Data tersebut menyisakan anomali, dimana perdesaan yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dari perkotaan. Tapi perdesaan memiliki tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lebih tinggi dibandingkan perkotaan," katanya di Jakarta, Selasa (19/10).

Oleh karena itulah, dalam rencana aksi penanganan kemiskinan ekstrem di desa, salah satu yang akan dilakukan Kemendes PDTT adalah meningkatkan pendapatan warga desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pengembangan dan pelibatan warga desa dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dengan sejumlah program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga desa,” ungkap Gus Menteri.

Dari Sejumlah yang dapat meningkatkan pendapatan Warga tersebut, lanjutnya, BUMDes yang paling banyak berkontribusi untuk pembangunan desa dan penguatan ekonomi warga desa.

“Apalagi, Pada tahun 2021 sebanyak 45.233 Bumdes yang masih aktif telah mempekerjakan lebih dari 20 Juta orang dengan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. oleh karena itu, saya optimis angka nol persen kemiskinan ekstrim akan terwujud di tahun 2024," katanya.