Mende – Beritabaru.co

WWF-Kenya: Populasi Margasatwa Afrika Menyusut 76 Persen dalam 50 Tahun

Fairus Farizki — Sun, 13 Oct 2024 12:47:56 +0000

Berita Baru, Kenya - Populasi spesies margasatwa ikonis di Afrika, termasuk mamalia, reptil, ikan, amfibi, dan burung, telah menyusut 76 persen dalam 50 tahun terakhir, kata kelompok konservasi margasatwa dalam sebuah laporan yang dirilis pada Jumat (11/10) di Nairobi, ibu kota Kenya. World Wide Fund for Nature Kenya (WWF-Kenya), dalam Living Planet Report 2024, menyebut degradasi dan hilangnya habitat, eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, polusi, spesies invasif, dan penyakit sebagai penyebab utama penurunan populasi margasatwa di benua itu selama periode 1970 hingga 2020. "Tren yang mengkhawatirkan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk melakukan tindakan transformatif demi melindungi ekosistem alami Afrika dan mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem tersebut," demikian disampaikan dalam edisi ke-15 laporan tersebut, dikutip dari laman Xinhua News pada Minggu (13/10/2024). [caption id="" align="aligncenter" width="495"] Petugas Dinas Margasatwa Kenya memindahkan seekor gajah dari Cagar Alam Mwea di Embu County, Kenya, pada 3 Oktober 2024. (Xinhua/Charles Onyango)[/caption] Laporan ini berisi ikhtisar komprehensif berbasis sains tentang tren dalam keanekaragaman hayati global dan kesehatan Bumi. Laporan itu juga memantau bagaimana populasi spesies berkembang di seluruh dunia. Edisi tahun ini mengungkapkan bahwa ekosistem air tawar mengalami penyusutan terbesar, yakni mencapai 85 persen. Sementara itu, spesies darat dan laut masing-masing mengalami penyusutan sebesar 69 persen dan 56 persen. Laporan ini memperingatkan bahwa penurunan cepat populasi margasatwa bisa mengarah pada kepunahan, yang berpotensi mengganggu ekosistem dan menghilangkan sumber mata pencaharian utama masyarakat Afrika. Laporan ini menunjukkan bahwa jika negara-negara Afrika mencapai target alam, iklim, dan pembangunan berkelanjutan, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membalikkan penurunan populasi satwa liar. Laporan tersebut menyatakan bahwa untuk menstabilkan populasi margasatwa di benua ini, diperlukan perubahan sistemik dalam model produksi dan konsumsi. Selain itu, investasi dalam upaya konservasi yang dipimpin oleh komunitas juga sangat penting. Laporan ini mendesak pemerintah negara-negara di Afrika, industri, dan mitra bilateral untuk memperluas ekosistem darat dan laut yang dilindungi. Hal ini bertujuan agar spesies satwa liar yang karismatik dapat berkembang dengan baik. Mohamed Awer, kepala eksekutif di WWF-Kenya, mengatakan pemulihan alam, peningkatan aksi terhadap krisis iklim, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk membalikkan tren penyusutan margasatwa Afrika. Awer mengatakan pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat yang berfokus pada mobilisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat akan membantu mencegah penyusutan atau kepunahan spesies-spesies langka. Jackson Kiplagat, kepala program konservasi di WWF-Kenya, mengatakan spesies ikonis seperti singa Afrika, gajah Afrika, dan badak hitam terancam punah. Dia juga menuturkan bahwa upaya konservasi yang kuat akan membantu menstabilkan populasi spesies-spesies tersebut.

Setahun Tragedi Bangkal, Hukuman Ringan Aparat Dinilai Gagal Beri Keadilan

Fairus Farizki — Sun, 13 Oct 2024 10:54:31 +0000

Berita Baru, Kalimantan Tengah – Tepat satu tahun lalu, pada 7 Oktober 2023, tragedi kekerasan aparat kepolisian yang menewaskan seorang warga adat di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat adat. Tindakan brutal aparat saat mengamankan demonstrasi warga yang memperjuangkan hak atas tanah adat berujung pada kematian satu orang dan luka berat bagi yang lainnya. Menurut laporan dari Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian, termasuk senjata api lengkap dengan peluru tajam, menjadi pemicu jatuhnya korban. "Kejadian ini mengonfirmasi peran polisi sebagai alat pelindung korporasi dalam konflik agraria yang terus berulang," tegas Tim Advokasi Solidaritas dalam siaran pers yang diterbitkan oleh KontraS pada Kamis (10/10/2024). Pada awal 2024, Polda Kalimantan Tengah menetapkan seorang perwira Brimob, Iptu Anang Tri Widodo (ATW), sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menjatuhkan vonis ringan berupa 10 bulan penjara kepada Iptu ATW pada Juni 2024 dinilai mengecewakan. "Putusan ini jelas mencerminkan kegagalan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang serius oleh anggota kepolisian," ujar Tim Advokasi. Dalam persidangan, terungkap bahwa tindakan Iptu ATW berdasarkan perintah langsung dari pimpinannya, Ampi Mesias Von Bulow, yang saat kejadian menjabat sebagai Kapolres Seruyan. Ampi mengakui adanya instruksi untuk "bidik kepalanya," namun perintah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh penyidik untuk memproses aktor intelektual di balik insiden ini. Selain itu, Tim Advokasi juga menyoroti kegagalan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak memperjuangkan hak korban dengan maksimal. "Tim JPU bahkan mengabaikan surat permohonan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," tambah mereka. Atas tragedi ini, Tim Advokasi Solidaritas mendesak Kapolri untuk memerintahkan Kabareskrim mengusut lebih dalam aktor intelektual yang terlibat, serta meminta pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Iptu ATW. Mereka juga mendesak Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk menghukum tim JPU yang terlibat dalam penuntutan kasus ini. "Negara telah gagal memberikan keadilan bagi korban," kata perwakilan Tim Advokasi. Masyarakat adat dan kelompok pendukung mereka akan terus menuntut pertanggungjawaban dan keadilan yang seharusnya ditegakkan untuk menghentikan siklus kekerasan serupa di masa depan.

Menuju Penuntasan Kemiskinan Ekstrem, Mendes PDTT Paparkan Empat Strategi Jitu

Muhammad Saifullah — Thu, 07 Oct 2021 15:01:49 +0000

Berita Baru, Jakarta – Untuk mendukung target Presiden Jokowi bahwa pada 2024 Indonesia bebas Kemiskinan Ekstrem, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan empat (4) strategi.

Hal ini ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah, mendampingi Wakil Presiden Amin Ma’ruf pada Kamis (7/10).

Strategi pertama adalah peningkatan pendapatan. Ini bisa dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan program pemberdayaan.

“Yang nanti fokus pada keluarga miskin ekstrem adalah skema PKTD,” ungkap pria yang akrab dipanggil Gus Halim ini, sebagaimana dilansir dalam situs resmi Kemendes PDTT.

Kedua, pembangunan kewilayahan. Strategi kedua ini meliputi perbaikan dan penyediaan sanitasi permukiman keluarga miskin dan sarana transportasi.

Yang disasar untuk strategi kedua ini bukan saja keluarga miskin, tetapi juga keluarga miskin ekstrem.

Ketiga, pendampingan desa. Pendampingan ini bisa dimasukkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terakhir adalah penguatan kelembagaan. “Ini bisa berupa penguatan Posyandu untuk keterpaduan sosial dasar, ” paparnya.

Strategi yang terakhir menjadi mungkin, tegas Halim, sebab peran dan makna Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) hari ini sudah melebar.