Berita Baru, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar mengatakan sedang berusaha membuka pariwisata Bali.

Sejumlah  kebijakan masih dipersiapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pariwisata dan perjalanan yang aman.

"Kami melakukan koordinasi penyempurnaan yang terkait dengan aspek kesehatan, pemeriksaan, tes, maupun kapasitas dalam menangangi hal-hal yang terkait kemungkinan para pengunjung memerlukan pengobatan ataupun pemeriksaan yang tentu lebih baik lagi," kata Mahendra melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/11).

Menurut Mahendra, teknologi terbaru akan digunakan untuk memantau pergerakan wisatawan di Bali.

"Dari segi bandara dari segi proses pemantauan, pergerakan wisatawan, baik menggunakan pendekatan teknologi yang bisa diakukan secara real time, maupun juga pemeriksaan temperatur ataupun langkah-langkah yang paling terbaru," urainya.

Mahendra yakin Bali memiliki kekuatan untuk bangkit dari pandemi. Ia juga mencontohkan bagaimana Bali bisa bangkit dari bom yang terjadi 18 tahun lalu. 

"Alasan kenapa dilakukan secara fisik di Bali adalah karena memang keingingan kita semua untuk melihat proses pemulihan ekonomi Bali yang antara lain tentu terkait dengan kegiatan konferensi ataupun meeting, events, dan lain-lain yang selalu dilakukan di Bali," tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa, menegaskan  lebih dari satu juta rakyat Bali bekerja di sektor pariwisata.

Menurut Putu, akibat Covid-19, pajak-pajak di restoran dan hotel menjadi terganggu. 

"Dengan adanya pandemi Covid-19 ini yang sekaang sudah memasuk bulan kedelapan, kami lah yang paling terdampak, karena itu tadi tingkat ketergantungan kami dari sektor pariwisata," urainya.

Putu menyebut Bali sedang memikirkan agar tidak terlalu bergantung ke pariwisata. Sektor yang ditarget adalah pertanian karena terbuka untuk pekerja dari berbagai level pendidikan. 

Putu mengapresiasi pemerintah yang menyediakan bantuan, pelatihan, serta relaksasi pajak di Bali.

Ia berharap para wisatawan bisa kembali memercayai Bali sebagai tempat wisata yang aman, serta sustainable (berkelanjutan).

"Dengan percayanya wisatawan yang mau datang kembali, maka akan terjadi pergerakan turis, dari pergerakan turis ini akan ada pajak, dari pajak akan ada belanja-belanja yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Berita Baru, Jeddah – Indonesia mendesak negara-negara OKI untuk bersatu serta berkomitmen dalam solidaritas untuk Palestina.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar saat hadir dalam Open-Ended Extraordinary Meeting of the OIC Executive Committee at the Level of Foreign Ministers (Konferensi Tingkat Menteri/KTM Luar Biasa Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) di Jeddah, Arab Saudi (03/02)

“Indonesia mendesak semua anggota OKI agar tetap bersatu dan berkomitmen dalam solidaritas penuh untuk Palestina,” tegasnya dalam pernyataannya.

Konferensi ini diselenggarakan atas permintaan Palestina dalam menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 28 Januari 2020 silam terkait “Deal of Century”

Dalam proposal perdamaian Timur Tengah tersebut, termasuk di dalamnya mengharuskan negara Palestina di masa yang akan datang untuk "didemiliterisasi", juga meresmikan kedaulatan Israel atas pemukiman yang dibangun di wilayah yang diduduki.

Dalam kesempatan itu Mahendra memberikan pandangan tentang bagaimana OKI dapat mencapai posisi bersama.

“Pertama, menegaskan kembali agar uma​t Islam di seluruh dunia untuk secara konsisten bersatu dalam penyelesaian permasalahan di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Kedua, menegaskan kembali prinsip-prinsip "solusi dua negara/two-state solution" yang menghormati hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional, sebagai satu-satunya solusi dalam penyelesaian masalah di Palestina. Ketiga, menegaskan kembali pentingnya dialog di antara pihak-pihak terkait untuk mencapai stabilitas dan perdamaian abadi untuk Palestina dan kawasan,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri juga mendorong negara-negara OKI untuk tetap konsisten dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya dan untuk tetap bersatu dalam menyikapi pengumuman Pemerintah Amerika Serikat yang tidak berdasar pada hukum internasional dalam mempertahankan status kota Yerusalem.

Konferensi itu juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Pejabat Tinggi negara anggota OKI, antara lain dari Palestina, Arab Saudi, Turki, Yordania, Kuwait, Malaysia, dan lain-lain.