Berita Baru, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menampilkan potret institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang tegas namun humanis.

Hal tersebut disampaikan Listyo sesaat setelah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Jakarta 2021.

“Apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan, dan bagaimana kita mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan,” kata Listyo di Istana Negara, Rabu (27/1).

Listyo mengatakan, komitmen tersebut akan ditindaklanjutinya dengan menjalankan  program transformasi di empat bidang dan melaksanakan rencana aksi di 16 program kegiatan. 

Listyo juga menegaskan, di bawah kepemimpinannya Polri akan terus melakukan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19, di mana keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap Covid-19 baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” ujar Listyo.

Listyo menyebut, dalam menghadapi tantangan di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19, Polri juga harus dapat membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga semua pihak bisa segera terlepas dari situasi krisis, dan ekonomi bisa kembali bertumbuh.

“Tentunya itu semua bisa terlaksana apabila stabilitas kamtibmas semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan baik,” tandas Listyo.

Berita Baru, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang beranggotakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia (AII), HRWG, LBH Jakarta, Setara Institute, PBHI, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
memberikan sejumlah catatan kepada Calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Dalam siaran tertulisnya, koalisi menyinggung soal penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).

"Ada sejumlah persoalan yang berpeluang menjadi masalah bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ke depan," ujar Koalisi, Jumat (22/1).

Koalisi mencontohkan, program PAM Swakarsa yang bakal kembali digerakkan oleh Listyo saat masa kepemimpinannya nanti. Menurut Koalisi, kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena tidak ada batasan yang jelas mengenai wewenang Polri dalam mengerahkan pasukan pengamanan tersebut.

"Hal ini berpotensi berujung pada peristiwa kekerasan, konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.

Koalisi juga menilai bahwa pernyataan untuk memberi rasa aman terhadap investor akan memunculkan masalah. Pasalnya, kata mereka, pernyataan itu berpotensi menjadi alat kepentingan bagi pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, arah kebijakan Polri ialah untuk kepentingan publik dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

"Polri harus netral dalam dinamika sosial-ekonomi," tegasnya.

Lebih lanjut, koalisi menyoroti Listyo yang tidak memaparkan solusi konkret mengenai permasalahan mendasar di Korps Bhayangkara saat ini. Salah satunya, ialah pemberian diskresi yang memungkinkan untuk melakukan penyiksaan, extrajudicial killing dan sebagainya.

"Belum lagi, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi, kontrol pada pertanggungjawaban etik, korupsi di jajaran Polri, hingga penggalangan bantuan hukum," terangnya.

Koalisi mencontohkan, aksi kepolisian yang dinilainya bertindak brutal dalam mengamankan sejumlah unjuk rasa seperti saat gerakan penolakan Undang-undang Cipta Kerja Oktober 2020 lalu, atau saat gerakan #Reformasidikorupsi dua tahun lalu.

"Faktor lainnya adalah tidak adanya penghukuman secara tegas baik secara pidana maupun etik bagi aparat yang melakukan tindak kekerasan ataupun atasan yang membiarkan tindakan tersebut," tulis pernyataan koalisi tersebut.

"Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, kami mendesak Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri mengevaluasi kembali terkait rencana kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pemolisian yang demokratis dan segera melakukan reformasi internal kepolisian secara keseluruhan," tandasnya.

Berita Baru, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima silaturahmi Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Ruang Biru kantor DPP Partai Demokrat, Senin (18/1) siang.

AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Fraksi PD DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, perwakilan Komisi III Fraksi PD DPR RI Benny K. Harman, Hinca Panjaitan, Didik Mukrianto dan Santoso, serta Wasekjen Agust Jovan Latuconsina.

“Saya dan Partai Demokrat menyampaikan harapan kepada beliau agar nanti jika terpilih, di bawah kepemimpinan beliau, Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral, dan imparsial. Selain itu, saya berharap agar ke depan Polri juga semakin profesional dalam menyelesaikan isu-isu terkait intoleransi, radikalisme, serta semakin sukses dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional,” kata AHY.

AHY menyampaikan agar Komjen Sigit dapat berdiri di atas semua golongan.

“Terakhir, saya menyampaikan pada Komjen Sigit agar Kapolri yang baru dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan. Agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, ‘justice for all’. Semoga sukses Komjen Sigit,” lanjutnya.

Diketahui, Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo yang disampaikan Mensesneg Pratikno ke parlemen.