Berita Baru, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan identitas pengatur skor yang tayang di Mata Najwa.

Pernyataan tersebut diungkap Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyadh menyusul terbongkarnya kasus pengaturan skor di kompetisi sepakbola Indonesia dalam program Mata Najwa, pada Rabu (3/11).

Dalam program yang bertajuk 'PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-Lagi Begini', oknum wasit yang menggunakan nama samaran Mr. Y mengaku bahwa praktik pengaturan skor juga terjadi di Liga 1 2021-2022.

Najwa Sihab, selaku tuan rumah Mata Najwa menanyakan terkait keterlibatan oknum wasit di Liga kompetisi tahun ini.

"Betul, betul mbak. Dari 10 pekan pertandingan Liga 1 yang wasitnya main? Untuk kompetisi tahun ini kita dua kali main. Yang jelas sama seperti itu prakteknya," ucap Mr Y, dikutip dari cuplikan video melalui kanal YouTube, Mata Najwa, Jumat  (11/5).

Merespons itu, Ahmad Riyadh mengatakan PSSI akan mengambil langkah dan upaya hukum untuk mendapatkan identitas pengatur skor.

"PSSI akan mengambil langkah dan upaya hukum yang tepat guna mendapatkan data seseorang perangkat pertandingan yang mengaku dalam program Mata Najwa melakukan pengaturan skor atau penerimaan suap terkait tugasnya. Langkah hukum baik perdata maupun pidana," kata Riyadh, dikutip dari detikSport.

Menurut Riyadh saat ini pihaknya masih mengumpulkan data keterangan dan bukti sebagai bahan untuk pengajuan hukum perdata maupun pidana terhadap seseorang pada program Mata Najwa.

"Orang tersebut diduga telah mengaku bahwa dia berbuat suap menyuap, pengaturan skor. Kan itu jelas orang salah kalau sudah mengaku seperti itu. Apakah prinsip-prinsip jurnalistik sudah dilakukan dengan benar dalam program tersebut? Nanti akan kami uji semuanya itu nanti," ujarnya.

PSSI, lanjutnya, berkepentingan untuk ketertiban umum, berkepentingan untuk mendapatkan data tersebut, untuk membongkar biar bagus persepakbolaan nasional.

“Kalau ada orang-orang seperti itu kan tidak benar. Kebetulan di program Mata Najwa dia mengakui dan saya yakin ada rekamannya semua dalam pengakuannya itu di Youtube, di apa, sudah ada," imbuhnya.

Ada yang menganggap bahwa upaya hukum perdata dan pidana dari PSSI ini kurang tepat lantaran kerahasiaan narasumber yang dilakukan Mata Najwa sesuai dengan hak tolak pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Dalam UU Tentang Pers Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 disebutkan: Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Namun, hal itu tak menyurutkan PSSI. "Ya untuk membuka hak tolak dalam UU Pers. Itu kan ada hak tolak, hak tolak itu bisa dibuka dalam pengadilan. Ya, itu yang mau kami perjuangkan," tutur Riyadh.

"Iya, nanti prosedurnya melalui dewan pers, atau melalui apapun, kita lalui semuanya. Pokoknya sesuai aturan hukum yang berlaku bagaimana,” imbuhnya.

Menurut Riyadh, secara teknik pihaknya tidak bisa menjelaskan. “nanti setelah kita langkahkan baru kami riliskan juga. Ya, secepat-cepatnya dalam dua minggu ini (terkait pengajuan upaya hukum),” terangnya.

Ia juga menegaskan yang pasti PSSI siap menempuh jalan ke dewan Pers dan Pengadilan. "Atau kepolisian, karena menyembunyikan orang salah juga ada pelanggarannya juga," tegas Riyadh.

Berita Baru, Jakarta -- Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya gagal digelar. Hal itu dikonfirmasi oleh PT. Liga 1 Indonesia.

Keputusan ini dikonfirmasi melalui surat bernomor 127/LIB-KOM/III/2020. Surat tersebut ditujukan kepada kedua manajemen klub dan ditandatangani oleh Dirut LIB, Cucu Somantri.

"Bersama inii LIB menyampaikan penundaan pertandingan Shopee Liga 1 2020 antara Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta," bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari bola.com.

Selain untuk mengantisipasi tersebarnya virus Corona, langkah ini diambil untuk menindaklanjuti surat pemerintah DKI Jakarta mengenai Peningkatan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus.

"Selanjutnya LIB akan menyampaikan penjadwalan ulang usai berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama klub sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian," tutup surat tersebut.

Keputusan tersebut dipandang tepat sejalan dengan larangan pemerintah yang menentukan sementara adanya keramaian yang melibatkan massa berkumpul.

Hingga saat ini juga belum diketahui bagaimana status 7 laga lainnya di Shopee Liga 1 Indonesia 2020. PT. LIB masih melakukan rapat bersama Direksi dan Komisaris di Hotel Four Point Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Berita Baru, Jakarta - Hasani Abdulgani, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI mengungkapkan telah memiliki metode khusus untuk mengawasi kinerja wasit.

Metode tersebut akan dipakai di Liga 1 dan 2 tahun 2020 dengan harapan sepak bola Indonesia lebih kompetitif dan sportif.

"Kami memiliki peralatan-peralatan baru dan menggunakan beberapa hal untuk membersihkan sepak bola kita. Namun saya tidak bisa mengatakannya di media." ungkap Hasani di Jakarta, Rabu (13/02/2020).

Hal tersebut dilakukan supaya praktik-praktik yang tak elok, seperti pengaturan skor, sogok-menyogok dan sebagainya tidak terjadi lagi dan kinerja wasit bisa dideteksi.

Pria yang juga menjabat komisaris PT LIB itu mengungkapkan seandainya ada oknum wasit yang tergoda melanggar tindakan kotor begitu akan ditindak tegas melalui jalur hukum.

"Kalau mau nakal, monggo. Satgas Anti Mafia Bola yang akan memisahkannya dari keluarga alias penjara kurang lebih empat tahun." paparnya.

Selain metode yang dirahasiakan itu komite PSSI juga berupaya dengan cara menaikkan gaji wasit sampai 38%.

"Peningkatan gajinya nanti sampai 38%. Ya Liga 2 juga akan menyusul." beber Hasani.

Sementara komite wasit dan hakim garis sendiri Liga 1 masih dalam seleksi.

Liga 1 Indonesia direncanakan digelar pada 29 Februari 2020, 18 tim akan menjalankan pertandingan termasuk tiga tim yang pada kompetisi tahun kemarin promosi dari Liga 2 ke Liga 1.