Berita Baru, Gresik - Puluhan nelayan tradisional di wilayah pantura mendatangi Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di lantai 2 kantor Pemda Gresik, Kamis (10/9). Didampingi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), mereka mengungkapkan kelangkaan dan sulitnya mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi selama pandemi Covid-19.

Ditambah lagi, sebagian besar nelayan selama ini kesulitan mengakses BBM bersubsidi lantaran terhambat persyaratan yang berlaku. Akibatnya, para nelayan terpaksa membeli BBM dari tengkulak, dimana harganya dipastikan lebih mahal dari BBM bersubsidi.

"Jadi, kebutuhan terbesar nelayan adalah BBM, pemerintah sebenarnya sudah membantu nelayan dengan memberikan subsidi BBM, secara nasional ada 3,21 juta kilo liter, tapi nyatanya nelayan-nelayan kecil tidak bisa mengakses BBM bersubsidi," ungkap Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP KNTI, Iing Rohimin, Kamis (10/9).

Rohimin menyebut, salah satu faktor penyebab para nelayan kecil kesulitan mendapatkan BBM subsidi adalah terkendala komponen persyaratan yang dinilai terlalu rumit, sehingga terpaksa mereka membeli BBM dari tengkulak.

"Karena ada kendala persyaratan seperti harus mendapatkan rekomendasi, nah rekomendasi bisa didapatkan dengan syarat tiga kartu, yaitu kartu Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA), kartu PAS kecil, dan kartu BPKP. Makanya banyak nelayan yang tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi karena kendala tersebut, sehingga beli di tengkulak," keluhnya.

Sementara, Ketua KNTI Gresik, Sulthon berharap agar pemerintah segera mencarikan solusi atas permasalahan ini. Agar nelayan tradisional tidak terus-menerus merugi.

"Jelas harga BBM bersubsidi dengan BBM beli dari tengkulak selisih, oleh karena itu kami berharap besar pemerintah segera mencarikan solusi permasalahan ini," pintanya.

Menanggapi keluhan itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyatakan, pemerintah akan segara menindaklanjuti keluhan warga nelayan kecil dengan melakukan koordinasi kepada dinas terkait untuk mencarikan solusi terbaik.

"Kami akan mengkoordinasikan dengan dinas terkait keluhan nelayan tradisional dan mencari solusi agar nelayan tidak kesulitan mendapat BBM bersubsidi, terlebih nelayan yang jauh dari APBN maupun SPBU, seperti Banyuurip Ujungpangkah dan Mengare" jelasnya.