Berita Baru, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menceritakan adanya gerakan politik yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Menurutnya, cepat atau lambat hal tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan AHY usai menggelar rapat pimpinan bersama para pimpinan DPD dan DPC partai di DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari 2021.  

“Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis,” kata AHY dalam konferensi pers dikutip kanal Youtube Agus Yudhoyono, Senin (1/2).

AHY mengungkapkan, gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi,

Kemudian, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, AHY sedang meminta konfirmasi dan klasifikasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Menurut AHY, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada dirinya tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan pemberhentian Ketua Umum Partai Demokrat. 

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” ujar AHY.

Demi kontestasi Calon Presiden 2024

Dalam komunikasi mereka, kata AHY, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai Calon Presiden dalam pemilu 2024 mendatang.

AHY menyebut, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. 

“Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar,” ucap AHY. 

Namun demikian, AHY dan jajarannya masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara. 

Oleh sebab itu AHY berharap pengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat itu semua tidak benar. “Tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian,” imbuhnya. 

Sudah ada gejala sejak satu bulan lalu

AHY menyebut, sebenarnya pihaknya sudah mencium gejala ini sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, AHY menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja urusan internal belaka. 

“Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” kata AHY.

Awalnya, AHY tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. 

Tetapi, lanjut AHY, lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

“Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami,” tandas AHY.

Berita Baru, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat pimpinan bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY mengatakan ada gerakan politik yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

“Rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius, yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Senin (1/2). 

AHY menyebut, pihaknya memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai demokrat. 

Ia mengungkapkan, dari banyak kesaksian yang didapat dari sejumlah saksi dan testimoni, gerakan politik ini melibatkan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ungkap AHY. 

Lebih lanjut, kata AHY, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. Namun demikian, tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga bersalah dalam permasalahan ini.

“Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ujar AHY. 

Menurut AHY, penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut merupakan sebagai pembelajaran. “Karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya,” tandas AHY.