Berita Baru, Jakarta - Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Bangkalan Komisariat Universitas Trunojoyo Madura (UTM) gelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahotbun) Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur. Senin (26/9).

Dalam aksi tersebut, masa aksi membawa spanduk bertuliskan,” Bangkalan darurat agraria, woi petani menjerit harga pupuk melilit,”. Tak hanya itu, sambil orasi massa aksi juga bakar ban bekas di depan pintu gerbang Dispertahitbun tepatnya di JL Soekarno Hatta gelap akibat kepulan asap hitam.

“Kami kesini datang melindungi hak-hak petani karena melihat kondisi seperti saat ini banyak petani yang menangis akibat harga pupuk melambung tinggi, sehingga hasil panen tidak bisa mengembalikan modal untuk membelik pupuk,” kata korlap aksi, Moh Rizal dalam orasinya.

Rizal meyampaikan bahaw dalam amanat konstitus UUPA menerjemahkan dalam TAP MPR RI no IX tahun 2001,tentang pembaharuan angraria dalam pengelolaan simberdaya alam dan UUD 1945 pasal 33 perihal penguasaan aumber daya alam oleh negara bahwa bumi, air dan kekakayaam alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dioergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Dalam hal itu Pemerintah, khusunya Diapertahotbun perlu mengevaluasi tlkemnali terkait regulasi dan proyek strategis yang diambil, sulaya tidak tumpang tindih serta menjalankan reforma agraria sejati, sehingga yidak berdampak terhadap kedaulatan dan kesejahteraan petani,” lanjut dia.

Lebih lanjut Rizal menegaskan, pemerintah harus memastikan terkait kebijakan pertanian harus merata dan tranparansi, sehingga kebibakan itu pro terhadap petani. "Saya meminta Dispertahotbun mengawasi secara ketat penyaluran subsidi pupuk dan kinerja peran penyuluh pertanian,” harapnya.

Sejauh ini, menurut Rizal, sudah ada dua Desa yang bermain main dalam harga pupuk, sehingga harga pupuk di dua desabtersebut lebih tinggi dari harga Standar. "Pemerintah harus dengan tegas menyelesaikan konflik agraria. Alih fungsi lahan produktif, pemerataan subsidi pupuk,stabilitas harga dan perlindungan nilia jual hasil produksi pertanian,” uajar dia.

Selain itu pihaknya berharap kepala Dispertahotbun memberikan sanksi tegas terhadap oknum dinas pertanian yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal dan mencabut izin distributor yang nakal. “Jika harga pupuk dijual lebih tinggi dari harga stadar ecer maka bagaiaman nasib para petani kedepannya,” ujarnya dengan wajah kecewa.

Menanggapi tuntutan dari organisasi HMI, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun), Puguh Santoso mengapresiasi kedatangan dari organisasi untuk mengawasi kinerjanya. “Saya senang dengan teman teman HMI ini bisa mengawasi kinerja kami,” ucap Santoso.

Ia juga berterima kasih atas temuan HMI mengenai harga pupuk yang di permainkan oleh distributor, padahal menurutnya pupuk itu ada harga standartnya. “Jadi harga pupuk itu ada harga standart nya, kalau Urea itu 112.500, kalau ada di luar itu kami punya petugas lapangan, petugas lapangan saya harap bisa mengetahui ini,” tegas Santoso.