Berita Baru, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Griffith University, Australia, menggelar diseminasi hasil penelitian bertajuk "Tantangan dan Hambatan Implementasi Satu Data Indonesia (SDI)" pada Jumat (13/12/2024) di Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari program Macroeconomics and Finance (MAFIN) TALKS yang bertujuan memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan penerapan SDI di Indonesia.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim, mengungkapkan bahwa penerapan SDI masih menemui berbagai kendala. "Sejak dikeluarkannya Perpres No. 39/2019 tentang SDI dan peluncuran Portal SDI pada 24 Desember 2022, implementasinya belum optimal. Ini berbeda dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diatur melalui Perpres No. 82/2023 dan relatif lebih terimplementasi dengan baik," ujar Zamroni dalam siaran pers pada Jumat (13/12/2024).

Zamroni menjelaskan bahwa SDI dan SPBE sejatinya dirancang sebagai satu kesatuan ekosistem. Data yang dihasilkan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara otomatis seharusnya dikelola melalui SDI. Namun, sejumlah kendala institusional masih menjadi penghambat dalam pengelolaannya. "Isu-isu institusional seperti kerangka peraturan kebijakan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, absennya petunjuk teknis, hingga keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam penerapan SDI," tegasnya.

Acara ini juga menghadirkan pembicara dari Bappenas, Prospera, serta perwakilan dari BRIN. Diskusi difokuskan pada perumusan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk mempercepat penerapan SDI. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat menemukan solusi dari isu-isu yang telah diidentifikasi.

Sebagai latar belakang, SDI merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi, dengan mengedepankan standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Platform ini bertujuan mendorong kebijakan berbasis bukti demi perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana keterbukaan data pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. "Data bukan sekadar angka, tetapi elemen strategis dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan data yang terintegrasi, perencanaan dan kebijakan dapat lebih terarah dan berbasis bukti," tutur Zamroni dalam sesi diskusi. Melalui MAFIN TALKS, BRIN dan Griffith University berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan SDI. Hasil dari diseminasi penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka kebijakan dan mendorong perbaikan implementasi SDI di Indonesia.