Berita Baru, Jakarta - PLN tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Layanan PLN.

Penandatanganan kerja sama dilakukan secara daring oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh pada Jumat, 11 Juni 2021. 

Hal ini merupakan bentuk digitalisasi proses bisnis khususnya pada peningkatan pelayanan pelanggan.

“PLN melayani lebih dari 79 juta pelanggan, dimana diantaranya sekitar kurang lebih 37 juta pelanggan merupakan pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yang harus dikelola secara profesional dan tepat sasaran,” kata Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, diperlukan sinkronisasi data pelanggan PLN dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai basis pelayanan publik.

Dengan tercantumnya NIK pada seluruh data pelanggan PLN akan mempermudah  verifikasi dan validasi data NIK pelanggan pada data base PLN serta membantu penyaluran subsidi listrik berbasis DTKS akan tepat sasaran. 

“Mudah-mudahan 79 juta pelanggan PLN dengan target 37 juta pelanggan yang mendapatkan subsidi berbasis DTKS yang sudah berbasis NIK dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Dengan sinkronasi data yang dilakukan, nantinya PLN dapat mengetahui informasi mengenai pelanggannya,” ucap Zudan.

Dirinya menambahkan, kerja sama ini dapat memudahkan PLN untuk membangun proses digitalisasi, pemberian subsidi, sekaligus melakukan pencocokan pelanggan lama dan verifikasi pelanggan baru.

PLN berharap kerja sama ini menjadi sebuah langkah strategis yang akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak. PLN akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

Berita Baru, Jakarta - Tata kelola pemerintahan terus bertransformasi dari konvensional ke digital, sehingga menghasilkan cara baru dalam menjalankan pemerintahan.

Seperti pelayanan publik, reformasi digital berarti memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat yang mengurus berbagai keperluannya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3).

"Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), tugas negara adalah memberikan seluruh penduduk Indonesia dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis". Urainya.

Menurut Zudan, negara hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan Adminduk kepada penduduk.

"Saat ini pemerintah telah bertransformasi dalam pelayanan adminduk. Dukcapil Go Digital merupakan awal transformasi di bidang Adminduk yaitu dengan diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dinas."

"Sekarang telah dapat ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga pelayanan lebih cepat, tanda tangan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tidak harus di kantor”. Kata Zudan.

Zudan menyebutkan sejumlah transformasi lainnya yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil di antaranya adalah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Dengan ADM, masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukannya, kapan saja waktunya mereka sempat, sehingga pelayanan dapat lebih mudah, cepat, dan terhindar dari pungutan liar.

Sebelumnya, Kemendagri melalui konsep Dukcapil Go Digital, telah menerapkan tanda tangan elektronik (TTE). Konsep tersebut tidak lagi memerlukan stempel basah kepala dinas.

Sejauh ini layanan tersebut berlaku di 508 kabupaten/ kota dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, "Untuk daerah yang sudah menerapkan TTE ini 508 kabupaten/kota atau 98,8 persen". Kata Zudan.

Sementara sisa daerah yang belum menerapkan TTE ini hanya tinggal di enam kabupaten/kota dengan presentase 1,2 persen.

"Yang belum enam, yaitu Nias Utara, Nias Barat, Sabu Raijua, Kayong Utara, Bolaang Mongondow Timur dan Maybrat". Ujarnya. [*]

Berita Baru, Jakarta - Pelayanan publik yang prima dan kehadiran negara di masyarakat, menjadi program utama di era Presiden Joko Widodo. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seperti dengan penggunaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Berdasarkan penuturan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan mesin ADM.

Menurut Zudan, adanya ADM akan mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Meski begitu, hingga saat ini belum ada arahan dari Kemendagri untuk mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) membeli mesin ADM tersebut.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada November 2019 lalu hingga saat ini, sudah ada enam mesin ADM dibeli oleh empat pemerintah daerah (Pemda). Yakni, Pemda Magetan, Pemda Tangerang Selatan, Pemda Wonogiri, dan Pemda Musi Banyuasin.

"Kita ingin minimal 100 daerah menggunakan mesin ADM tahun ini," kata Zudan di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Kapasitas mesin ADM itu dapat mencetak 200 e-KTP, dan 500 Kartu Keluarga serta akta-akta dukcapil lainnya. Sebab itu, pihaknya berkomitmen akan menyuplai kebutuhan blanko untuk mesin ADM tersebut.

Selain itu, Kemendagri akan menyiapkan 27 juta blanko e-KTP untuk seluruh Indonesia pada tahun ini.

ADM ini juga bisa melayani penduduk di luar domisili, misalnya kalau KTP-el hilang di jalan bisa mendatangi ADM utk mencetak KTP-el.

Menurut dia, dengan langkah ini, akan mengubah citra baru dari Dukcapil sendiri.

"Dukcapil yang dulu dianggap lamban, berbelit-belit, terlalu prosedural, kita ubah brandingnya menjadi Dukcapil yang cepat, lincah, Dukcapil yang trengginas, Dukcapil yang responsif," tambahnya.

Berita Baru, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kalau pihaknya memberikan ganti dokumen kependudukan warga secara gratis kepada warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek.

"Untuk durasi waktu penggantian dokumen hilang akibat banjir hanya sampai Januari," ujar Zudan di Kantor Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, Sabtu (4/1/2020).

Zudan mengatakan, pencetakan ulang dokumen itu dapat dilakukan di kantor kelurahan, kecamatan, dan Disdukcapil masing-masing daerah.

"Prinsip penggantian dokumen hilang itu diupayakan dalam waktu 24 jam langsung rampung," tambahnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).

Zudan menjelaskan, penggantian dokumen kependudukan tersebut diberikan tanpa prosedur yang menyulitkan masyarakat, termasuk tanpa surat pengantar RT/RW.

"Kepada masyarakat diberikan kemudahan prosedurnya, tidak perlu membawa pengantar RT/RW, tidak perlu pengantar kepolisian, dokumen yang hilang dan rusak langsung kami ganti, bisa perorangan maupun kolektif melalui RT/RW masing-masing," ujar dia.

Lebih lanjut, Zudan mengatakan, program Dukcapil PEDULI (Penggantian Dokumen Hilang) merupakan upaya Dukcapil untuk membantu warga dalam mendapatkan dokumen administrasi dan kependudukan yang hilang atau rusak karena banjir.

"Dokumen yang dicetak ulang berdasarkan permohonan di Kelurahan Pejagalan sebanyak 9 KK, 8 KTP, 5 KIA dan 6 akte lahir, sedangkan untuk kartu keluarga yang dicetak karena banjir di Kelurahan Gaga sebanyak 102 lembar KK," kata dia. 

Berita Baru, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan anjungan dukcapil mandiri (ADM) di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin (25/11/2019) malam.

Dalam komitmen melahirkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara digital, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ADM ini membuat warga bisa mencetak berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Dukcapil secara mandiri.

"ADM bisa mencetak KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK, dan lain-lain dalam hitungan menit," kata Tito.

Saat meresmikan ADM tersebut, Tito menyinggung bahwa di Dukcapil sempat ada mindset "jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah."

"ADM dapat mempermudah layanan publik di Dukcapil yang selama ini terbilang sulit," jelas Tito.

Ia lantas mendorong agar Dukcapil di setiap daerah bisa mengadakan Mesin anjungan dukcapil mandiri. Selain mempermudah, program tersebut bisa mengurangi potensi korupsi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (16/11) mengatakan, Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi.

"Caranya, penduduk harus meminta pin ke Dukcapil. Sambil meminta pin penduduk menyerahkan nomor HP. Setelah itu, warga akan dikirimkan notifikasi yang berisi pin tersebut. Pin yang dikirimkan berupa kode QR untuk dimasukkan saat hendak mencetak kartu identitas," jelas Zudan.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah menyebutkan ADM ini sudah masuk dalam katalog sehingga sudah bisa dipesan oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Sudah kita letakkan di E-Katalog. Jadi lelangnya melalui e-katalog, daerah silahkan beli," ucap Zudan.