Berita Baru, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir situs Raid Forum yang merupakan lapak untuk menjual 279 juta data kependudukan warga negara Indonesia

Situs tersebut merupakan tempat populer para peretas atau para hacker menyebarkan data kependudukan WNI.

Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi menyebut langkah itu dilakukan karena Raid Forums telah melanggar hukum. Pemblokiran juga dilakukan guna mencegah kebocoran data penduduk meluas.

"Raid Forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia, sehingga website tersebut, termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran," kata Dedy dalam keterangan tertulis di situs resmi Kominfo, Sabtu (22/5).

Kominfo turut memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.

Dedy menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi 1 juta data sampel yang dibeberkan penjual. Kominfo akan mendalami investigasi bersama BSSN dan BPJS Kesehatan.

"BPJS segera akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor," tuturnya.

Dedy menyebut BPJS Kesehatan akan selalu melaporkan investigasi internal mereka ke Kominfo dan BSSN. BPJS Kesehatan juga memitigasi kebocoran data.

"Langkah-langkah pengamanan data akan dilakukan oleh BPJS untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas," ucap Dedy.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan kabar kebocoran 279 juta data penduduk. Kebocoran itu diungkap seorang peretas bernama akun Kotz di forum Raid Forums. Peretas menjual data itu seharga 0,15 bitcoin atau setara dengan Rp87 juta.

Kebocoran data penduduk terjadi beberapa kali dalam tahun-tahun terakhir. Misalnya, 180 juta data penduduk dijual di forum peretas pada 27 November 2020. Data itu diketahui berkaitan dengan data pemilih pada Pemilu tahun 2019.

Berita Baru, Jakarta - Melakukan pemisahan antara data diri pribadi dengan data kesehatan (medis) di ruang digital harus dilakukan mulai saat ini. Agar, dapat meminimalisir dampak negatif dari kebocoran data yang berpotensi terjadi ketika individu menggunakan teknologi tersebut.

"Tidak boleh disatukan antara data pribadi dan data kesehatan," ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, melalui siaran Webinar Perlindungan Data Pribadi di Sektor Kesehatan pada Jumat (26/6).

Menurut dia, data pribadi yang berisi berbagai informasi mengenai identitas diri harus selalu dipisahkan. Jadikan, dalam satu berkas saja, ketika hendak di simpan pada pusat data yang terletak pada ruang digital.

Kemudian, data kesehatan yang berisi rekam medis seseorang yang bersifat rahasia dapat disimpan dengan berkas yang berbeda. Tidak boleh disatukan dengan berkas data-data yang lain. Kalau bisa, setiap data yang dipisahkan menggunakan enkripsi bila informasi yang disimpan terlalu sensitif.

"Jadi kalau yang bocor data pribadinya, sang pembobol data tidak punya data kesehatannya," ungkapnya.

Dua upaya ini, merupakan solusi yang paling jitu dalam meminimalisir dampak negatif dari kebocoran data. Sehingga, data seseorang tidak terekspose semuanya karena disimpan dalam satu berkas yang sama di ruang digital.

Semuel mengakui, peluang bocornya berbagai data seseorang di dunia maya besar kemungkinan dapat terjadi. Karena, setiap sistem penyimpanan data di internet pasti memiliki celah yang dapat disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil data-data dalam bentuk apapun.

Celah tersebut dapat diakibatkan oleh pengguna internet yang kurang perduli dengan keamanan data-datanya ketika melakukan penyimpanan. Sehingga, datanya bisa dengan mudah dibobol oleh oknum.

"Kita jangan membuka celana untuk orang masuk ke sistem kita. kedua adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi khususnya data kesehatan," pungkasnya. [*]