Berita Baru, Tuban - Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengajak  Badan Informasi Geospasial untuk mensosialisasikan produk informasi Geospasial Peta NKRI di Kabupaten Tuban.

Menurut Ratna, kedatangan Badan Informasi Geospasial ke tanah kelahirannya saat ini adalah yang kedua kalinya.

Ia menyebut, sebagai wakil rakyat dia  berkewajiban untuk membawa pulang program baik yang ada di pusat dengan harapan bisa membawa manfaat bagi masyarakat Tuban.

“Itulah gunanya punya wakil rakyat, kalau bisa, kita bawa pulang semua yang bermanfaat untuk daerah,” kata anggota Dewan yang akrab disapa Ratna itu dalam rilisnya, Senin (25/10).

Ratna menyebut, tahun lalu, ada 63 desa yang menerima bantuan dari Geospasial. “Karena yang dibantu desa, saat itu kecamatan ini mendapat bantuan juga. Tahun ini kecamatan akan dapat bantuan,” terangnya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari PKB ini mengungkap, sampai sekarang banyak data yang simpang siur yang menyebabkan pendistribusian bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran.

“Geospasial adalah mendata seluruh wilayah lengkap dengan potensi-potensinya. Dan, keberadaan data ini sangat penting. Karena itu, kami bawa ke Tuban agar membawa manfaat untuk Tuban,” tegas Ratna.

Sementara Kepala Pusat Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial, Ade Komara Mulyana menegaskan, pemetaan secara detail setiap wilayah perlu dilakukan.

Peta detail wilayah, lanjutnya, dapat menentukan pengambilan kebijakan yang tepat dan cermat.

“Sering ditemukan kasus ada ijin yang tumpang tindih. Dalam lokasi misalnya pernah ditemukan ada dua ijin yang dikeluarkan,’’ ujar Ade, saat melakukan sosialisasi.

Pria asal Jawa Barat itu menjelaskan bahwa geospsioal adalah informasi  terkait keruangan yang ada di bumi yang dirupakan dalam bentuk peta.

“Kades misalnya, untuk membangun desa harus tahu petanya, batas desa di mana saja, letaknya di mana, potensinya apa dan sebagainya. Batas wilayah bisa berpengaruh pada dana desa yang akan diterima,’’ jelas Ade.

Dalam forum yang banyak diikuti Camat, Kades, dan tokoh agama serta pemuda perwakilan desa-desa dari seluruh Tuban itu, Ade kembali menegaskan untuk melakukan sebuah pembangunan yang tepat diperlukan tata ruang.

“Satu wilayah bakal digunakan untuk apa sangat penting. Karena kadangkala kegiatan sudah jalan, ijin belum terbit, juga banyak tumpang tindih ijin, ada kasus kegiatan mau dilaksanakan ternyata ada dua ijin untuk lokasi yang sama,” tukasnya.

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari kembali menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip hijau dalam pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, ia mengingatkan semua pihak untuk menyadari dampak buruk eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

“Akibatnya telah kita ketua semua, hampir setiap tahun terjadi bencana alam yang besar di negeri ini,” ucap Ratna dalam sebuah diskusi mendorong kaukus berkelanjutan beberapa hari lalu.

Selain itu Ratna juga menguraikan isu-isu penting yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kunci.

Pertama, bencana alam ditimbulkan oleh semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kedua, masifnya industri ekstraktif dan belum terkendalinya penggunaan energi fosil telah memicu perubahan iklim. Ketiga, pembangunan hijau, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan rendah karbon telah menjadi tren global.

“Menyikapi kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah, maka kita harus mendukung dan mensukseskan tren global tersebut. Strategi pembangunan hijau mutlak dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” terang Ratna dalam wawancara khusus.

Politisi muda asal Fraksi PKB tersebut juga menggaris bawahi kalau Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan hijau. Untuk hal ini dia mengutip konsep Green Constitution.

“UUD NRI 1945 itu mengandung konsep Green Constitution. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) memberikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga, serta mengamanatkan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ratna, pemerintah tidak boleh lupa dan tidak boleh abai untuk terus menerus menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perlindungan hak warga negara.

“Anggota DPR dan DPRD juga memiliki kewajiban untuk mengawal arah kebijakan pembangunan yang responsif lingkungan hidup, tidak eksploitatif, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara,” pungkasnya.

Berita Baru, Tuban - Pandemi COVID-19 belum berakhir, berbagai kegiatan masyarakat belum dapat dihelat seperti sediakala. Apalagi yang berpotensi menimbulkan kerumunan pasti akan dibatasi.

Hal itu juga masih dialami oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ratna Juwita Sari.

Di tengah tanggungjawab untuk terus membumikan Empat Pilar MPR RI, politisi perempuan muda asal Tuban - Jawa Timur tersebut harus melakukan beragam modifikasi kegiatan.

"Saya dan tim tetap wajib melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Tapi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Kegiatan-kegiatan kami modifikasi", tutur Ratna kepada Beritabaru.co pada Rabu (30/12).

Istri Bendahara PCNU Tuban Mirza Ali Manshur tersebut menjelaskan bahwa terhitung sejak 1 Desember 2020 dia dan timnya mengubah format pertemuan menjadi sosialisasi door to door, mengunjungi warga khususnya kaum ibu di kampung-kampung.

"Pertemuan dalam jumlah besar, menurut kami waktu itu masih berbahaya. Makanya kami door to door ke rumah-rumah Ibu Muslimat NU dan warga sekitarnya", ungkapnya.

Dalam setiap sosialisasinya, perempuan yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI ini selalu menegaskan kembali pentingnya memegang teguh makna dan nilai nilai empat pilar MPR RI.

"Saya tidak bosan terus menyampaikan kepada warga, khususnya ibu-ibu anggota Muslimat NU, akan pentingnya memahami serta mengamalkan UUD 1945 dan Pancasila, serta terus menjaga NKRI dan Bhineka Tunggal Ika", urainya.

Ratna juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19.

Berita Baru, Tuban - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ratna Juwita Sari kembali melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pada Minggu (27/9). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KONI Tuban Mirza Ali Manshur, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Tuban Nyai Syarofah, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ibu-ibu anggota Muslimat NU. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Bendahara PC Muslimat NU Tuban Khozanah Hidayati.

Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI ini menyampaikan tentang makna dan nilai nilai Empat Pilar MPR RI, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Ratna Juwita menyampaikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan sarana untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Sosialisasi Empat Pilar merupakan tugas yang harus tetap kami sampaikan. Meski di saat pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," tandas istri Ketua Umum KONI Tuban tersebut.

Meskipun tatap muka, kegiatan sosialiasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak dan pengecekan suhu seluruh tamu. Bahkan undangan yang hadir pun jumlahnya dibatasi sesuai ketentuan protokol kesehatan.

Menyinggung situasi jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang, politisi muda PKB kelahiran Tuban ini menghimbau kepada semua masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi kesuksesan pesta demokrasi di tingkat lokal tersebut.

“Tetap menerapkan protokol kesehatan, serta saling memahami perbedaan demi pelaksanaan pilkada yang aman lancar dan damai. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan saling menghargai perbedaan, itu merupakan wujud cinta NKRI dan bagian dari pengalaman empat pilar” lanjut anggota Fraksi PKB DPR RI tersebut.

Oleh karena itu, Ratna Juwita berpesan agar seluruh masyatakat tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan covid-19.

Di akhir sosialiasi, Ratna Juwita juga membuka sesi dialog dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Dari berbagai masukan tersebut, muncul harapan bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Tuban yang jauh lebih baik sebagaimana yang telah dijalankan oleh pemerintahan Tuban saat ini.

Perlu diketahui bahwa Ratna Juwita tidak hanya menyelenggarakan Sosialiasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Tuban, namun juga digelar di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan bagian dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX.