Berita Baru, Jakarta - Kritik Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais terhadap Tim Reformasi Hukum akhirnya dijawab oleh Najwa Shihab selaku anggota.

Najwa menilai, Amien Rais belum membaca secara detail siapa saja anggota tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD tersebut.

Sebagai informasi, kritik Amien Rais soal pembentukan tim hukum ini awalnya ditanyakan ke Mahfud Md. Namun, Mahfud enggan mengomentari kritik Amien Rais. Dia merasa kritik Amien Rais tak perlu dikomentari oleh dirinya.

"Saya yang menjawab Pak Amien kalau Pak Menko tidak mau jawab. Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amien, untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam Tim Reformasi Hukum ini rasanya Mas Uceng, Bivit, Feri Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya Pak Amien perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung," kata Najwa dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Najwa mengatakan anggota tim tersebut sudah terbiasa dalam melakukan kerja-kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik.

"Sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahnya kalau kita pakai pendekatannya menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya nggak bisa banyak berharap urusannya politik semua ini pak, semua pejabat negara dan kementerian negara mohon maaf pasti sekarang urusannya copras-capres atau cawe-cawe. Jadi, pendekatannya lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan teman-teman masyarakat sipil," ujarnya.

Sebelumnya, Amien mengkritik Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Mahfud MD. Amien Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh presiden hasil Pemilu 2024.

"Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum," ucap Amien seperti dilihat dalam video di kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (2/6).

"Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," ujarnya.

Berita Baru, Jakarta - Lembaga riset digital, Evello merilis daftar nama-nama yang kerap kali mengeluarkan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Founder Evello, Dudy Rudianto mengatakan bahwa mereka yang kerap melontarkan kritiknya terhadap pemerintah memang tak banyak bertebaran di Tiktok.

"Evello menemukan hanya 8 nama terbanyak ditonton warga TIktok," kata Founder Evello, Dudy Rudianto dalam keterangan tertulis yang diterima Beritabaru.co, Minggu (23/1).

Dalam rilisnya, ia menyebut Rocky Gerung menempati urutan pertama yang lontaran kritiknya terbanyak ditonton, paling ramai dikomentari dan paling sering dibagikan.

"#RockyGerung sangat dominan dikenal warga tiktok dibandingkan tokoh lainnya. Jumlah tayang pria berkacamata yang kerap melontarkan istilah “dungu” ini mencapai 335 juta kali tayang," ungkapnya.

Pada urutan kedua adalah @FadliZon. "Politisi asal @Gerindra ini ternyata cukup populer di Tiktok dengan jumlah tayang mencapai lebih dari 24 juta kali," terang Dudy Rudianto.

"Tak jauh dari #FadliZon, nama mantan Panglima TNI, #GatotNurmantyo berada pada posisi ketiga dengan raihan jumlah tayang mencapai 19 juta kali tayang," tambahnya.

Menurut Dudy Rudianto tokoh tersebut gencar melakukan kritik  dari penggunaan media yang berbeda sebelum era Tiktok. Salah satunya adalah Rocky yang kerap tampil di acara TV.

"Fadli Zon pun sama, kerap muncul di TV tetapi memiliki media sosial yang mendukungnya, Twitter. Twitter Fadli Zon memang kerap membuat heboh," ungkapnya.

Sementara Gatot Nurmantyo, lanjutnya, kerap tampil dalam pemberitaan media daring nasional. Meskipun akun media sosial miliknya terlihat biasa-biasa saja. 

"Sementara Amien Rais pun sama dengan Gatot Nurmantyo. Kerap muncul di media daring, pendiri #PAN dan #partaiUmat ini belakangan kerap hadir di #Instagram dan #Youtube," ungkap Dudy Rudianto. 

Dudy Rudianto juga melihat ekonom senior yang pernah populer sebagai pemilik jurus “Rajawali Ngepret”, Rizal Ramli, aktif menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan publik dan menyampaikan kritiknya. 

Dalam rilis #Evello, nama Refly Harun berada di posisi ke-6. Ia mulai dikenal warga Tiktok setelah potongan-potongan video dari kanal-kanal #Youtube miliknya ikut tersebar di Tiktok.

"Terutama jika tema dan tokoh yang diundang dalam video miliknya berseberangan dengan pemerintah," terang Dudy Rudianto.

Tokoh Papua, Natalius Pigai menjadi tokoh pengkritik pemerintah terpopuler ditonton warga Tiktok sebanyak 1,2 juta kali tayang. "Ia memang kerap muncul di media daring dan layer TV," kata Dudy Rudianto.

"Media sosial miliknya kerap tidak aktif. Banyak kritik balik pada #NataliusPigai oleh pendukung pemerintah menyebabkan namanya mulai mengalir populer ke Tiktok," terangnya.

Pada posisi terakhir, terangnya, ditempati oleh mantan Sesmen BUMN Said Didu. #SaidDidu terbilang aktif di media sosial twitter.

Menurut Dudy Rudianto, kritiknya kerap disampaikan melalui twitter untuk kemudian viral disambar mereka yang pro dan kontra serta menjadi bahan pemberitaan. 

Dari 8 tokoh terpopuler di Twitter ini #Evello menyimpulkan mereka yang memiliki konten visual lebih mudah untuk dikenal warga Tiktok.

"Potongan-potongan video mereka dengan durasi pendek ramai menjadi santapan warga Tiktok. Selengkapnya? #TanyaEvello," tukasnya.

Berita Baru, Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (Bappilu) Partai Ummat, Muhammad Nabil, menyatakan diri mundur dari kepengurusan partai.

Belakangan gelombang pengunduran diri pengurus partai bentukan Amien Rais di berbagai daerah terus terjadi.

Mulai dari pengurus se-Kabupaten Cianjur yang merupakan DPD (Kabupaten) dan DPC (Kecamatan), hingga Ketua DPW dan Sekretaris Partai Ummat di Jawa Barat.

Dikutip dari Kumparan, Muhammad Nabil mengungkap bahwa dirinya mundur dari kepengurusan Partai Ummat karena alasan pribadi.

Nabil juga mengaku surat pengunduran dirinya telah disampaikan secara resmi kepada Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi.

"Ya, saya mundur karena urusan personal yang memerlukan perhatian saya lebih fokus. Sudah langsung saya sampaikan dan jelaskan ke Ketum alasan saya tidak bisa lagi aktif karena alasan personal," kata Nabil saat dikonfirmasi, Kamis (6/1).

Nabil menekankan tak ada alasan lain terkait mundur seperti perbedaan visi misi dengan pemimpin pusat dan konflik internal Partai Ummat.

"Saya tidak ada masalah dengan kepemimpinan DPP Partai Ummat. Saya benar-benar mundur karena masalah personal saya," tegasnya.

"Saya sudah usia 60 tahun, jadi sudah rencana mau pensiun dari dunia politik," tambah Nabil.

Nabil enggan berkomentar soal kader Partai Ummat lain yang belakangan memutuskan mundur. Ia hanya menegaskan sudah tak punya kapasitas untuk berkomentar soal Partai Ummat.

"Saya tidak bisa berikan pendapat soal kader-kader lain yang mundur dengan berbagai macam alasannya masing-masing. Saya tidak tahu persis apa masalahnya dan saya juga sekarang tidak lagi punya kapasitas buat memberikan komentar soal Partai Ummat," tandasnya.

Berita Baru, Jakarta - Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menilai ambang batas pencapresan atau presidential threshold 20% merupakan aturan awur-awuran.

Hal itu ia sampaikan dalam video unggahan akun Instagram pribadinya Senin (27/12). Dalam video tersebut Ridho juga berbicara soal Amien Rais jadi presiden.

"Kemudian sistem demokrasi terutama untuk pemilihan presiden juga terkesan awur-awuran. Ada presidential threshold yang tinggi, 20% dari perolehan kursi ataupun 25% akumulasi perolehan suara nasional. Dan jika partai ingin mencalonkan presiden harus berbasis Pemilu 2019. Tidak masuk akal," kata Rahmadi.

Ridho mengaku telah membaca keputusan MK soal presidential threshold dan ia mempertanyakan alasan tersebut.

"Keputusan MK waktu itu salah satunya pernah saya baca bahwa mereka mengklaim para pemilih di 2019 itu sadar suaranya akan dipakai di 2024. Ada yang sadar suaranya akan jadi basis pencapresan? Tidak ada. Tidak ada yang sadar," kata Ridho.

Sebelum 2024, Partai Ummat, dikatakan Ridho Rahmadi, ingin berjuang. Ridho Rahmadi kemudian berbicara soal bermimpi Amien Rais menjadi presiden.

"Jadi, insyaallah sebagai kontribusi nyata kita sebelum 2024 dalam konteks untuk demokrasi yang sehat ini kita akan mengajukan judicial review insyaallah. Dua klausul, klausul pertama adalah presidential threshold agar 0%. Klausul kedua bahwa pencapresan berbasis hasil Pemilu 2019. Itu yang akan kita sasar," katanya.

"Jika Allah mengizinkan kenapa kita tidak bermimpi Amien Rais jadi presiden?" tutup Ridho.

Berita Baru, Sepak Bola - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Amien Rais di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/3).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mensesneg Pratikno. Mahfud MD mengatakan bahwa, dalam pertemuan itu Jokowi menerima aspirasi dari TP3. Pertemuan berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit.

“Ada tujuh orang yang menemui Presiden, ada Pak Amien Rais dan Marwan Batubara. Kepada Presiden mereka menyatakan peristiwa tewasnya enam laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat dan harus dibawa ke pengadilan HAM internasional,” terang Mahfud saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/3).

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi menjawab bahwa Komnas HAM sudah menyelesaikan investigasi dengan hasil empat rekomendasi yang diterima pemerintah. Dan rekomendasi dari Komnas HAM itu, Mahfud menyebut bahwa peristiwa terbunuhnya laskar FPI itu sebagai pelanggaran HAM biasa.

Sesudah itu, Mahfud meminta kepada TP3 untuk menyampaikan bukti kalau peristiwa tewasnya enam laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat. Dia mengatakan pemerintah terbuka bahkan kepada bukti baru.

“Tapi mereka mengatakan tidak ada, padahal keyakinan saja tak cukup, harus ada bukti,” pungkasnya.

Berita Baru, Jakarta -- Loyalis Amien Rais, Chandra Tirta Wijaya, membantah anggapan yang mengatakan Partai Umat dinanggap kesulitan merekrut pengurus di daerah.

Kata Chandra, justru yang terjadi sebaliknya, sangat banyak yang ingin bergabung dan menjadi pengurus Partai Ummat di daerah.

"Alhamdulillah, sangat mudah (merekrut pengurus Partai Ummat di daerah)," tutur Chandra kepada media, Selasa (5/1).

Chandra menyampaikan, bahwa antusiasme masyarakat bergabung dan menjadi pengurus Partai Ummat sangat banyak. Mereka berasal dari partai lama dan juga dari luar partai lama.

"Kita tidak mendikotomikan, siapa saja yang ingin berkontribusi di Partai Ummat dan merasa sesuai dengan visi misi Partai Ummat boleh bergabung," sambungnya.

Eks anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, perkembangan kepengurusan di daerah cukup menggembirakan.

"Kalau untuk provinsi sudah cukup bagus, hampir semuanya. Di kabupaten/kota sudah cukup banyak, kecamatan juga sudah lumayan, cukup bagus," jelasnya.

Soal kapan pastinya Partai Ummat dideklarasikan, Chandra mengatakan, jika hanya sekadar deklarasi bisa kapan saja.

Tapi, saat ini partai berslogan 'Tegakkan Keadilan' dan 'Lawan Kezaliman' itu betul-betul ingin merampungkan kepengurusan di seluruh tingkatan dan ketika didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM nanti bisa dengan mudah menjadi badan hukum.

Berita Baru, Jakarta -- Sempat tertunda, pendiri Partai Ummat M. Amien Rais berencana me-launching logo Partai Ummat pada Selasa, 10 November 2020. Logo tersebut tentunya sudah dinanti oleh para simpatisan partai tersebut.

Pengumuman mengenai launching logo Partai Ummat itu, disampaikannya melalui akun Instagram @amienraisofficial, Sabtu (7/11)

"Nantikan Launching Logo Partai Ummat. Hanya di Amien Rais Official Youtube.Selasa, 10 November 2020. Pukul 12:00 WIB Siang. #lawankezaliman #tegakkankeadilan #partaiummat." tulis Amien Rais di Instagram.

Sebelum itu, Chandra Tirta Wijaya yang merupakan seorang loyalis Amien Rais menyampaikan, kemungkinan beberapa hari ke depan logo Partai Ummat itu akan disebar ke publik.

"Rencananya kan tanggal 28 Oktober kemarin (diluncurkan logo Partai Ummat). Kemarin rapat, masih banyak yang mesti kita perbaiki (terkait konten peluncuran logo). Mungkin beberapa hari ke depan," tutur Chandra kepada wartawan, Jumat (6/11) kemarin.

Penting diketahui, Amien Rais selama ini mencicil seluruh informasi terkait Partai Ummat. Sepeti ketika mengumumkan dirinya yang akan mendirikan partai baru tersebut. Kemudian, dia juga menyampaikan nama partai barunya. Semuanya diumumkan melalui Channel YouTube Amien Rais Official.

Bahkan, sejauh ini Amien Rais memberitahukan dukungan yang sudah diterima Partai Ummat melalui Insta Story di akun Instagram Amien Rais Official. Dukungan itu muncul atas hadirnya Partai Ummat dari berbagai daerah.

Partai Ummat yang memiliki traktat 'Lawan Kezaliman' dan 'Tegakkan Keadilan' ini juga akan dideklarasikan pada Desember 2020. Diketahui, sejumlah mantan petinggi PAN terlibat dalam pendirian partai itu. Seprti Chandra Tirta Wijaya, Agung Mozin, dan Putra Jaya Husin.

Berita Baru, Jakarta -- Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, menyampaikan agar Presiden Joko Widodo bersedia membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia berharap Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat supaya penadbirannya tidak dilabeli pemerintahan yang tuli, bisu, dan buta.

"Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu sebagai seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: 'Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran'," terang Amien Rais, dikutip dari channel YouTube-nya, Jumat (9/10).

Amien menuntut Jokowi segera membatalkan UU Cipta Kerja karena dia sendiri, mengingat hal itu merupakan usulan Jokowi ketika pelantikan Presiden 2019.

"Pemrakarsa omnibus law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua," kata mantan politikus Partai Amanat Nasional itu.

Dia juga menjelaskan beberapa negara yang menerapkan Omnibus Law, masyarakat di sana menjulukinya sebagai undang-undang dengan kejahatan yang besar. Meskipun, kata Amien, negara-negara itu menganut paham demokrasi tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus, Omnibus Law dipandang sebagai praktik otoritarianisme.

Amien menilai cengkraman ekonomi asing di Indonesia semakin menguat saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Apabila tetap dilanjutkan, Amin meramalkan masa depan Indonesia akan menjadi bangsa kacung.

Undang-undang Omnbibus Lawa, lanjut Amien bisa melahirkan investor-investor seperti Freeport McMoran, yang dianggap akan memeras Indonesia pada segala bidang.

"Sudah lama bercokol di Papua dan bisa berbuat apa saja, seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM, tidak pernah disentuh pemerintah Jakarta," tutur Amien.

Selain itu, Amien melihat UU Cipta Kerja merupakan bukti paling akhir betapa negara bisa melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Selain juga merugikan kaum pekerja, UU ini dalam pandangan Amin berpotensi merusak lingkungan.

"Mereka saja, orang asing, mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan lenyap gara-gara amdal akan diterapkan secara selektif," pungkasnya.

Berita Baru, Jakarta - Amien Rais, mengumumkan partai politik (parpol) baru yang ia bentuk dengan nama Partai Ummat.

Hal tersebut itu disampaikan secara resmi oleh Amien Rais secara daring melalui akun Youtube Amien Rais Official, Kamis (1/10).

"Partai Ummat Insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman," ujar Amien Rais.

Amien Rais menuturkan dalam sejarah umat manusia hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal dan sebaliknya, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata.

"Semua itu tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa. Apakah membela kepentingan rakyat atau sebaliknya kepentingan konglomerat," ucap Amien Rais.

"Partai Ummat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan aturan demokratis universal," imbuhnya.

Amien Rais menyatakan parpol barunya ini memiliki semboyan lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Sementara, Islam Rahmatan lil Alamin menjadi asas bagi partai tersebut.

Pendiri sekaligus mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengklaim pembentukan parpol baru ini tak hanya berorientasi pada kekuasaan semata.

Menurut Amien Rais, latar belakang pendirian parpol ini dilakukan usai melihat berbagai situasi memprihatinkan kepemimpinan di Indonesia saat ini. Amien Rais menilai, rezim yang sedang berkuasa saat ini jauh dari harapan rakyat.

"Semakin jauh atau menjauhi nilai-nilai moral atau etika atau akhlak yang baik dan adiluhung," kata Amien Rais.

Berita Baru, Jakarta — Mantan Ketua MPR RI M Amien Rais mengumumkan lahirnya partai baru yang didirikan bersama sejumlah sahabatnya.

Akan tetapi, dia belum menyebut nama dan lambang partai yang akan dibentuknya. Hanya saja, Amien menyebut asas partai itu Rahmatan Lil 'Alamin.

"Saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Saya ingin menyampaikan berita yang mungkin sudah banyak ditunggu oleh sebagian masyarakat yakni tentang kelahiran sebuah partai baru,” terangnya, melalui channel YouTube Amien Rais Offucial, Kamis (10/9)

Partai tersebut, kata Amien dibentuk karena adanya keprihatinan terhadap bangsa dan negara akhir-akhir ini.

“Saya dan sebagian sahabat-sahabat saya yang prihatin dengan perkembangan kondisi bangsa dan negara kita akhir-akhir ini, bahwa ada kebutuhan perlunya muncul sebuah partai baru," tambahnya.

Amien juga menyampaikan, bahwa kemungkinan akan ada sebagian anak bangsa yang merasa bahwa kondisi bangsa Indonesia sekarang ini sudah baik-baik saja.

"Tapi, bagi kami banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini berada di ambang krisis, krisis sosial, politik, dan economic malaise, ekonomi yang semakin buruk, suram, dan bisa-bisa menuju resesi berat ke arah depresi. Mudah-mudahan tidak,” kata Amien Rais.

Selanjutnya, tokoh Muhammadiyah ini, mengemukakan bahwa kekuasaan rezim yang sedang memikul harapan rakyat tampaknya semakin jauh atau menjauhi nilai-nilai moral atau etika atau akhlak yang baik dan adiluhung.

“Karena itulah, saya dan beberapa sahabat saya dari berbagai kalangan telah bersepakat bulat segera mendeklarasikan sebuah partai baru,” imbuhnya.

“Nah, sebagai informasi dan kesepakatan itu bisa saya sampaikan di sini terutama soal asas dan semboyan perjuangan yang akan membimbing aksi, kiprah, aktivitas, gerakan, gebrakan, perjuanganm dan pengorbanan kami semua.”

Sebagaimana disinggung di atas, asas partai tersebut adalah Islam rahmatan lil 'alamin. Islam yang melarang diskriminasi atas dasar apa pun. Sedangkan semboyannya, tegasnya adalah 'Lawan Kezaliman' dan 'Tegakkan Keadilan'," ujar Amien.