Survei: Warga Jerman Kesal Soal Prospek Ekonomi Negara

Berita Baru, Berlin – Warga Jerman gundah soal prospek ekonomi negara, menurut sebuah survei yang diterbitkan oleh surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pada Kamis (26/1) dan Allensbach Institute for Public Opinion Research (IfD).

Dikutip dari Xinhua News, FAZ melaporkan bahwa hanya 39 persen dari responden yang yakin Jerman akan tetap menjadi salah satu negara ekonomi terkemuka dalam 10 hingga 15 tahun mendatang, dibandingkan dengan 59 persen yang didapat dari hasil survei lima tahun lalu.

Survei lain yang dilakukan oleh Allensbach Institute for Public Opinion Research (IfD) menemukan bahwa hanya 14 persen responden berpendapat Jerman akan bangkit lebih kuat dari berbagai krisis yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut temuan IfD itu, mayoritas responden menyebut soal “kelemahan-kelemahan serius,” seperti infrastruktur transportasi, peralatan digital, kualitas sekolah, serta kompatibilitas keluarga dan karier.

Tujuh puluh sembilan persen responden menganggap terlalu banyak birokrasi dan regulasi sebagai penyebab utama kelemahan-kelemahan tersebut, disusul oleh kurangnya staf terampil di Jerman.

Menurut perhitungan terkini yang dilakukan oleh Institute for Employment Research of the Federal Employment Agency (BA), Jerman bisa kekurangan hingga 7 juta pekerja terampil pada 2035 nanti.

Saat ini, kekurangan sudah ditemukan di banyak sektor, seperti pekerja terampil di sektor perdagangan, transisi energi, konstruksi perumahan, perusahaan teknologi informasi (TI), dan keperawatan.

Menteri Ketenagakerjaan Jerman Hubertus Heil pada pekan lalu menyerukan soal “pemanfaatan semua potensi dalam negeri” dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Rancangan undang-undang imigrasi juga akan dipresentasikan pada Maret nanti untuk mendatangkan “uluran tangan dan pikiran cemerlang ke Jerman.”

Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman (DIHK) sebelumnya pada pekan ini mempresentasikan sebuah program yang berisi 10 poin untuk menyederhanakan dan mendigitalkan prosedur administrasi, menstandarkan persetujuan, serta mempermudah imigrasi.

Berbagai krisis, seperti pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah “membentuk kehidupan kita untuk beberapa waktu saat ini,” kata DIHK dalam sebuah pernyataan.

Beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa “negara kita sering kali tidak cukup mampu untuk bertindak dan, bagaimanapun, kurang cepat bertindak.”