Survei LSI: Mayoritas Warga Menilai Kondisi Ekonomi Indonesia Buruk
Berita Baru, Jakarta – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan rilis survei terbarunya mengenai kondisi ekonomi di Indonesia.
Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat menilai buruk atau sangat buruk kondisi ekonomi nasional saat ini.
“Kebanyakan warga menilai buruk atau sangat buruk kondisi ekonomi nasional saat ini, 42%,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Kamis (3/3).
Rilis temuan Survei Nasional LSI ini bertajuk “Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden”secara virtual,
Djayadi kemudian merinci hasil survei yang dilakukan pada rentang waktu 25 Februari hingga 1 Maret 2022.
“3,1% persen warga menilai sangat baik, 20,1% menilai baik, 3,1% sedang, 37,9% buruk, 4,1% sangat buruk dan 3,1 tidak menjawab,” jelasnya.
“Yang menilai buruk masih lebih tinggi daripada yang menilai baik,” imbuhnya saat menyampaikan rilis survei nasional bertajuk ‘Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden’ secara virtual ini.
Kemudian Djayadi juga menuturkan, apabila tren dibandingkan dengan November, Desember dan Februari 2022 tampak ada peningkatan negatif.
“Terutama dari Desember ke Februari 2022, itu peningkatan yang cukup tinggi persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi,” jelasnya.
“Disisi lain persepsi positif nya sedikit menurun. Jadi terasa ada pemburukan ekonomi dalam beberapa waktu terakhir,” pungkasnya.
Survei ini dilakukan LSI dengan menggunakan kontak telepon karena mengingat dalam situasi pembatasan sosial dampak pandemi COVID-19.
Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 12,613 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden.
Metode yang digunakan simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71% dari populasi pemilih nasional.