Sultan Hamengku Buwono X Bahas Pengamanan Sambut Idul Fitri 1441 H

    Berita Baru, Sri Sultan Hamengku Buwono X
    (Foto: Humas DIY)

    Berita Baru, Yogyakarta – Dalam rang memaksimalkan pengamanan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang kemungkinan jatuh pada Minggu (24/5), Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan video konferensi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Prof. Mahfud MD.

    Acara tersebut berlangsung Senin (18/05) sore di Ruang Media Center, Lantai 2 Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Hadir dalam kesempatan itu Kapolda DIY Irjen Pol. Asep Suhendar, Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan serta Kajati DIY Dr. Masyhudi, S.H., M.H.

    Dalam konferensi tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X memaparkan poin-poin penting yang dibahasnya. Yaitu sebagai berikut:

    • Pelaksanaan Salat Ied tidak perlu dilakukan di masjid atau lapangan. Salat Ied lebih baik dilaksanakan di rumah bersama anggota keluarga inti, seperti halnya pelaksanaan salat 5 waktu yang dilakukan sehari-hari.
    • Pemda DIY diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya menjaga protokol kesehatan untuk tidak mudik dan sebagainya dengan harapan segera bisa memutus rantai penyebaran COVID-19.

    “Prinsipnya itu, itu juga telah disepakati oleh semua. Jadi kami akan campaign itu semua ke Kabupaten/Kota,” terang Sultan.

    • Beberapa hari ke depan, Pemda DIY akan melihat perkembangan kasus positif COVID-19 DIY untuk kemudian diputuskan langkah lebih lanjut.

    “Coba kita lihat dalam dua minggu ini. Selama tiga atau empat hari ini, penambahan kasus positif di luar kluster Indogrosir tidak ada. Kita lihat nanti hasil risetnya karena Rapid Test harus dilakukan kembali setidaknya 7-10 hari setelah Rapid Test pertama,” jelasnya.

    • Terkait adanya pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi anjuran pemerintah, Pemda DIY belum menerapkan sanksi khusus. Ngarsa Dalem menyatakan bahwa kunci utama yang bisa menghentikan laju penyebaran COVID-19 adalah kesadaran diri dari masyarakat.

    “Kalau masyarakat tidak tumbuh kesadaran untuk mendisiplinkan diri, tetap agak susah. Yang PSBB pun problemnya sama, mendisiplinkan juga tidak mudah, dalam arti di luar masih banyak kegiatan, dan biasanya sanksinya berupa sanksi sosial dari masyarakat,” imbuhnya.

    Sri Sultan juga menambahkan bahwa sejatinya kita semua perlu belajar bagaimana kesadaran untuk membangun disiplin bagi diri sendiri.

    Hal lain yang dikhawatirkan adalah keyakinan anak-anak muda yang menganggap dirinya tidak rentan terkena COVID-19.

    “Kalau anak muda itu relatif kondisi fisiknya lebih baik dari yang tua apalagi punya penyakit lain. Saya khawatir hal-hal seperti itu memberikan keyakinan pada anak-anak muda, yang merasa dalam keadaan sehat, bahwa dirinya nggak mungkin sakit. Ini memang ada kesengajaan ya, bagi saya kurang bagus,” jelas beliau.

    Sultan juga menuturkan bahwasanya kebijakan Pemda DIY yang sejak awal diberlakukan, memiliki tujuan.

    “Sejak awal kami menutup desa karena kunci tinggalnya penduduk itu di desa. Meski demikian, kami tidak ingin masyarakat jadi korban kebijakan. Tapi masyarakat menjadi subjek dalam proses untuk menghetikan COVID-19. Jangan sampai kebijakan membelenggu seseorang,” tegas beliau.

    • Belum ada pembahasan tentang skenario Pemda DIY mengatur akses transportasi umum mengingat Menteri Perhubungan RI telah memberikan kelonggaran terkait operasional moda transportasi umum.

    “Yang jelas, hanya mengatakan bahwa mudik itu masih dilarang. Berarti kita juga melakukan pembatasan untuk masuk,” pungkas Ngarsa Dalem.

    - Advertisement -

    Tinggalkan Balasan