Berita

 Network

 Partner

Sudan Sepakat Normalisasikan Hubungan dengan Israel

Sudan Sepakat Normalisasikan Hubungan dengan Israel

Berita Baru, Internasional – Israel dan Sudan sepakat melakukan normalisasi hubungan yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS). Sudan, menjadi negara Arab ketiga yang memutuskan untuk mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam dua bulan terakhir.

Pada Jumat (23/10), Presiden Donald Trump menyegel perjanjian melalui panggilan telepon dengan perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mitranya dari Sudan, Abdalla Hamdok, dan Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan militer transisi Sudan.

“Para pemimpin setuju untuk normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel dan untuk mengakhiri keadaan perang antara negara mereka,” kata pernyataan bersama oleh ketiga negara tersebut.

Trump berusaha mendapatkan poin politik domestik atas Joe Biden, penantangnya dalam pemilihan presiden AS bulan depan, ia bertanya kepada Netanyahu: “Apakah menurut Anda Sleepy Joe bisa membuat kesepakatan ini?” Netanyahu menjawab: “Uh … satu hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah, kami menghargai bantuan untuk perdamaian dari siapa pun di Amerika.”

Berita Terkait :  Donald Trump Dapat Julukan 'Superman'

Trump berusaha untuk menarik pemilih pro-Israel dengan mendorong negara-negara Arab menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu. Bulan lalu, Uni Emirat Arab dan Bahrain setuju untuk menjalin hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan yang dimediasi AS, meskipun ada protes dari kepemimpinan Palestina.

Wasel Abu Youssef, seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina menyebut bahwa keputusan yang diambul Sudan merupakan “tikaman baru dari belakang”.

Meskipun Khartoum sebagian besar terpinggirkan dalam politik Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir, normalisasi memiliki nilai simbolis yang signifikan. Setelah perang 1967, kekuatan Arab bertemu di Khartoum untuk tiga perjanjian: tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan atas Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel.

Netanyahu mengatakan bahwa sekarang Sudan malah berkata sebaliknya. “Ya untuk perdamaian dengan Israel, ya untuk pengakuan Israel, dan ya untuk normalisasi dengan Israel. Ini adalah era baru.”

Berita Terkait :  Prancis Siap Hadapi Ancaman Tarif AS

Pada posisinya, pemerintahan transisi Khartoum telah mendapat tekanan berat dari Washington, yang menawarkan insentif termasuk bantuan mengakses miliaran dolar keuangan yang sangat dibutuhkan dari organisasi multilateral.

Sebagai bagian dari perjanjian, Trump mengambil langkah untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang dituduh mempromosikan terorisme oleh pemerintah AS.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Sudan dan Israel telah sepakat untuk mengakhiri keadaan perang antara negara mereka, dan untuk memulai hubungan ekonomi dan perdagangan, dengan fokus awal pada pertanian.

“Ini jelas merupakan terobosan yang hebat,” kata menantu dan penasihat Trump, Jared Kushner, kepada Reuters. “Membuat kesepakatan damai tidak semudah yang kita lihat sekarang. Mereka sangat sulit untuk dilakukan.”

Berbeda dengan UEA dan Bahrain, yang tidak pernah berperang dengan negara Yahudi, Sudan mengirim pasukan untuk berperang di sekitar pembentukan Israel pada tahun 1948 dan selama perang enam hari pada tahun 1967. Pada tahun 1970-an, Israel mendukung pemberontak Sudan yang memerangi pemerintah Khartoum .

Berita Terkait :  Kremlin: Hubungan Rusia-AS Hampir Berada di Titik Terendah

Pada hari Jumat, Raphael Ahren, salah seorang jurnalis surat kabar Times of Israel menuliskan bahwa perdamaian Israel dengan Sudan akan menjadi “permainan bola yang sama sekali baru” dibandingkan dengan kesepakatan UEA dan Bahrain. “Pertama, jawaban ‘ya’ yang hangat dari ibu kota yang dikenal dengan ‘tiga tidak’ kemungkinan akan memiliki dampak psikologis yang luar biasa pada orang Israel. ‘Mereka yang dulu menolak kami dengan begitu getir akhirnya memeluk kami,’ banyak yang mungkin berkata dengan masuk akal.”

Sementara itu, Hamdok mengatakan pada bulan lalu bahwa dia telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, bahwa ia tidak akan menghubungkan penghapusan negaranya dari daftar terorisme dengan normalisasi hubungan dengan Israel.