Berita

 Network

 Partner

Sri Mulyani Ingatkan Risiko Gelombang Baru Pandemi Covid-19

Sri Mulyani Ingatkan Risiko Gelombang Baru Pandemi Covid-19

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan berbagai faktor risiko akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, sampai saat ini risiko tersebut masih membayangi pemulihan ekonomi global.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 2 Juni 2021. 

Sri Mulyani mengatakan, risiko pertama yang harus diwaspadai adalah munculnya gelombang baru Covid-19. Ia mengingatkan bahwa saat ini pusat penyebaran Covid-19 mulai bergeser ke negara berkembang dan dunia ketiga. 

“Semua negara sekarang fokus ke domestik baik di ekonomi, sosial, dan politik,” kata Sri Mulyani dikutip kanal YouTube Komisi XI DPR RI Channel, Rabu (2/6/2021). 

Sri Mulyani melanjutkan, risiko yang kedua adalah kebijakan proteksionisme dari negara-negara seiring dengan pemulihan ekonomi. 

Ketiga, tambah Sri Mulyani, inflasi di Amerika Serikat sebesar 4,2 persen pada April 2021 yang berpotensi menjadi penentu dari kebijakan moneter di AS pada 2022.

Sri Mulyani menyebut, beberapa faktor tersebut perlu diwaspadai meskipun terdapat indikasi perkembangan positif dari perekonomian global. 

“Seperti stabilitas pasar keuangan, perdagangan global yang terus membaik, harga komoditas yang terus naik, dan perkembangan vaksinasi global,” ujar Sri Mulyani.

Adapun pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 5,2 sampai dengan 5,8 persen pada 2022. 

Proyeksi pemerintah ini juga sejalan dengan proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, OECD, dan Consensus Forecast, di kisaran 5,0 sampai dengan 5,8 persen. 

Kendati demikian, seluruh proyeksi pertumbuhan ekonomi tergantung terhadap sejumlah faktor. Seperti, vaksinasi dan pengendalian Covid-19, pemulihan kepercayaan masyarakat, serta pemulihan ekonomi global yang akan pulih secara berkelanjutan.

“Jadi subject-to-nya ini yang tidak di dalam kontrol pemerintah, namun yang controllable bagi pemerintah yaitu vaksinasi dan pengendalian akan coba untuk ditingkatkan,” pungkas Sri Mulyani.

Berita Terkait :  Pemerintah Siapkan Langkah Ubah Status dari Pandemi ke Endemi