Skema Blended-Finance Perkuat Agenda Perlindungan Lingkungan Hidup

Berita Baru, Nasional – Upaya pencanangan transfer fiskal berbasis ekologi (Ecological Fiscal Transfer/EFT) dalam rangka agenda pendanaan lingkungan hidup dan perubahan iklim dapat diperkuat dengan skema blended-finance.

Hal ini sebagaimana disematkan oleh Alam Surya Putra dari The Asia Foundation dalam rangka Forum Group Discussion bertajuk “Pengembangan Skema EFT Melalui Pendanaan Privat Sektor” yang diselenggarakan pada Senin (15/11) lalu.

Penetapan integrasi, atau sebuah konsep yang disebut blended-finance, diharapkan dapat menjadi penguat bagi pendanaan agenda perlindungan lingkungan.

Blended-finance demi lingkungan hidup

Pada dasarnya, blended-finance memungkinkan adanya proses pendanaan yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta untuk menyokong agenda pembangunan berkelanjutan. “Pendanaan campuran yang memungkinkan antara pendanaan dengan APBD atau APBN, dengan pendanaan di luar ABPD dan APBN, misalnya pendanaan dari skema privat sektor yang ada di Indonesia,” terang Alam.

Konsep ini diperkirakan dapat mendukung penerapa EFT yang telah teraplikasikan melalui Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), dan Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE). Sejauh ini, ketiganya telah didorong dan diadopsi secara luas di wilayah Indonesia.

“Sejauh ini sudah ada 10 pemerintah daerah yang mengembangkan adopsi TAPE dan TAKE di Indonesia dan beberapa daerah lain sedang dalam proses penyusunan kebijakan terkait instrumen pembiayaan atau pendanaan berbasis ekologi ini,” ujar Alam.

Ia menilai, perangkat pemerintah di tingkat nasional pun telah progresif mengembangkan infrastrukturnya guna membantu skema pendanaan berbasis ekologi tersebut.

Forum Group Discussion “Pengembangan Skema EFT Melalui Pendanaan Privat Sektor” diadakan berkat kerja sama The Asia Foundation dengan FITRA Riau, PATTIRO, Indonesia Budget Center, The Reform Initiatives, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, dan Beritabaru.co.

Forum ini turut mengundang berbagai pihak sebagai pembicara, yakni Analis Kebijakan Pertama Pradika Galih Satria, Kepala Bappeda Musi Banyu Asin Drs. Iskandar Syahrianto, MH, IBC Koalisi-CSO Roy Salam, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH RI Nia Endah Tri Kurniati, S. Hut., ME, MPA, Conservation Manager Sustainability Development Danone Indonesia Arman Abdurrohman, serta Ketua Baznas RI Prof. K.H. Noor Achmad.

Alam berharap, dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk memperkuat kembali agenda perlindungan lingkungan dengan dukungan pendanaan yang cukup memadai dari pemerintah maupun sektor swasta.