Singgung Grab, Luhut: Bikin Uangnya di Indonesia, Tinggalnya di Singapura

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kantor pusat (head quarter) Grab bisa dipindahkan ke Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi dual-head quarter yang saat ini juga ada di Singapura.

“Kami akan dukung terus Grab in. Hanya satu permintaan, head quarter nya itu supaya pindah kemari lagi, ini jangan ada head quarter di Singapura bikin duitnya paling banyak di Indonesia, tinggalnya di Singapura,” kata Luhut saat menghadiri peluncuran GrabElectric di Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7).

Diketahui, Grab merupakan salah satu platform layanan on demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan, pengantaran barang, dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile.

Luhut menegaskan, pihaknya dan seluruh Kementerian yang terkait akan terus mendukung Grab, selama Grab menghasilkan layanan-layanan yang memajukan Indonesia.

“Kami akan dukung terus Grab ini sepanjang itu untuk Indonesia,” imbuhnya.2 dari 2 halaman

Selain itu, Luhut juga menyinggung Grab yang ternyata konsumennya banyak sehingga mereka mampu mencetak pendapatan yang besar di Indonesia, tapi dia menyayangkan kantor pusatnya berada di Singapura.

“Bikin duitnya paling banyak di Indonesia, tinggalnya di Singapura. Itu kelapa sawit juga disuruh pindah semua, jadi biar Indonesia hebat, yang membikin Indonesia hebat itu kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Presiden of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, menyampaikan untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air diperlukan kolaborasi yang sinergis antara swasta dengan pemerintah Indonesia.

“Ada alasan kenapa kendaraan listrik itu disebut sebagai ekosistem karena tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu tentunya di antaranya adalah Kemenko Marves di sini sangat berperan aktif, lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kemenparekraf dan masih banyak lagi,” pungkasnya.