Silang Pendapat, Usulan Pengadaan Motor Operasional Kades dan Lurah se-Gresik

Berita Baru, Gresik – Usulan rencana pengadaan fasilitas sepeda motor operasional untuk kepala desa (Kades) dan kepala kelurahan se-Kabupaten Gresik menuai silang pendapat, mayoritas anggota Komisi I DPRD Gresik yang membahas usulan tersebut dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Gresik tahun 2022 tidak sepakat dengan usulan dari Pemkab Gresik tersebut.

Alhasil, perbedaan pendapat sangat tajam terjadi dalam rapat kerja Komisi I DPRD Gresik dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik pada Rabu (24/08) kemarin.

“Mayoritas anggota Komisi I tidak sepakat kepala desa mendapatkan sepeda motor operasional baru,” kata Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muchammad Zaifudin.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, usulan pengadaan motor dinas bagi kepala 252 kepala desa dan lurah se- Gresik dari pemerintah daerah membutuhkan anggaran Rp 12 miliar.

“Sesuai usulan, harganya dipatok sebesar Rp 38 juta perunit,” jelas dia.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Gresik, Nasir Cholil bersikukuh jika motor operasional baru tidak masuk dalam 3 program prioritas dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, yakni penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan penanganan banjir Kali Lamong.

“Apa relevansinya dan urgensinya dengan tiga program prioritas itu. Kalau memang ngotot minta lebih baik dibelikan sepeda motor roda 3 yang ada bak terbukanya. Bisa mengangkut sampah di desa dan kelurahan,” tegasnya.

Pendapat senada dilontarkan anggota Komisi I lainnya, Ifta Hidayati dari Fraksi Partai Demokrat. Menurutnya, sesuai dengan perencanaan awal, bahwa, desa atau kelurahan berprestasi akan diberi mobil dinas operasional.

“Sesuai rencana awal ada 5 desa berprestasi yang direncanakan mendapat mobil operasional,” ujarnya.

Begitu juga dengan Anggota Komisi I, Wongso Negoro yang menyarankan mobil operasional karena manfaatnya lebih besar untuk masyarakat desa. Sebab, bisa difungsikan sebagai ambulan desa.

“Kalau mau semua dapat, seharusnya diawal tahun anggaran,” tutur dia.

Sebaliknya, Anggota Komisi I dari F-PKB, Hudaifa tetap sepakat diberikan sepada motor dinas kepada seluruh kades dan lurah se-Kabupaten Gresik. Hanya saja, anggarannya dikurangi dari usulan.

“Kan ada sepeda motor yang harganya lebih murah. Kenapa harus diarahkan nominalnya sebesar itu?. Sisa anggaran bisa untuk pembangunan infrastruktur ataupun mengurangi pengangguran,” tandas dia.

Sikap ngotot juga ditunjukkan oleh Anggota Komisi I, Sujono yang mendesak agar tetap direalisasikan sesuai dengan usulan dari Pemkab Gresik bagi kepala desa dan lurah.

“Disetujui saja, kan ada anggarannya. Juga masih menjadi aset daerah,” tukasnya.

Di tengah sikap Anggota Komisi I yang terbelah, Ketua Komisi I Muchammad Zaifuddin meminta data kondisi sepeda motor operasional sebanyak 2 unit yang ada di desa. Ternyata, laporan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, kondisi motor operasional di desa masih baik.

Untuk membongkar rasa penasaran anggota Komisi I, pengadaan sepeda motor operasional baru untuk kades dan lurah, maka Bagian Perlengkapan, BPPKAD dan DPMD Gresik dikonfrontir keterangannya. Alhasil, permintaan motor operasional baru merupakan titipan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik.

“Bagian Perlengkapan kita tanya jawabannya titipan DPMD. Tapi, DPMD kita kejar jawabannya titipan dari BPPKAD. Akhirnya BPPKAD mengaku kalau permintaan dari AKD Gresik,” beber Zaifuddin.

Akhirnya Komisi I sepakat melakukan voting untuk menentukan sikap menolak atau menyetujui usulan motor operasional baru bagi kades dan lurah. Hasilnya, angggota yang menolak lebih banyak.

“Rekomendasi Komisi I ada 2 poin. Pertama, sesuai rencana awal yakni desa yang berprestasi dapat mobil operasional. Kedua, pengadaan sepeda motor operasional seluruh kades dan lurah yakni sepeda gerobak roda tiga,” tutupnya.