Silang Pendapat DBH Migas Meranti, ESDM Sebut Lifting Minyak Migas

Berita Baru, Jakarta – Menteri ESDM Arifin Tasrif angkat bicara terkait silang pendapat soal alokasi dana bagi hasil (DBH) migas di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau,  antara Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arifin Tasrif menyebut bahwa capaian minyak terangkut atau lifting minyak di Blok Malacca Strait yang terletak di Kepulauan Meranti mengalami penurunan seiring kondisi lapangan yang sudah menua. 

“Memang agak turun, sudah tua lapangannya. Data dari SKK Migas memang menunjukkan demikian. Tapi memang, meskipun demikian harga dari komoditasnya cukup bagus kan,” kata Arifin, sebagaimana dikutip dari katadata.co.id, Sabtu (16/12).

Diketahui, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di blok ini adalah EMP Malacca Strait S.A., anak perusahaan hulu migas grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. 

Isu DBH Migas yang Disentil Bupati Meranti Kala itu adalah terkait keluhan jumlah DBH dari pemerintah pusat yang menurutnya tak sepadan jika dibandingkan dengan asumsi harga minyak mentah yang mencapai US$ 100 per barel.

Menteri ESDM pun menjelaskan fluktuasi lifting minyak ikut berperan dalam menentukan besaran DBH dari daerah penghasil migas. Dalam urusan hitung-hitungan DBH, Kementerian ESDM hanya berperan dalam penghitungan realisasi produksi dan lifting migas. 

Sementara dana atau transfer ke daerah dari sektor migas merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. “Semuanya sudah diatur di Kemenkeu, mungkin kurang informasi ini ya,” ujar Arifin. 

Sebelumnya, Protes Adil soal jatah DBH yang menyebut Kementerian Keuangan diisi ‘iblis’ menuai pro-kontra. Saat itu, Adil mempertanyakan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen kaya minyak hanya naik tipis meski harga minyak sedang tinggi. Ia mengklaim produksi minyak daerahnya terus naik. 

“Lifting minyak kami hampir 8 ribu barrel per hari. Semenjak konflik Rusia-Ukraina harga minyak naik. Untuk bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp 115 miliar, naiknya hanya Rp 700 juta,” ujar Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12).

Ia pun sempat mencoba mengajukan protes kepada Kementerian Keuangan. Namun menurut pengakuannya, anak buah Sri Mulyani justru sulit ditemui. Adil bercerita sudah berulang kali melayangkan surat ke Menteri Keuangan untuk permohonan audiensi. 

Kementerian Keuangan, menurut dia, sebenarnya juga telah memberikan audiensi, tetapi dilakukan melalui daring. Ia mengaku tak puas dengan audiensi secara daring dan membandingkanya dengan audiensi secara luring yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. 

“Sampai waktu itu itu saya bicara, orang Kemenkeu itu isinya iblis atau setan,” ujarnya di depan Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman.