Siapkan Evakuasi Darurat, AS Kerahkan Pasukan Tambahan ke Djibouti

Berita Baru, Khartum – Amerika Serikat (AS) sedang bersiap untuk mengirim sejumlah besar pasukan tambahan ke pangkalan militernya di Djibouti jika terjadi evakuasi darurat warga negara Amerika dari Sudan.

Konflik di Sudan semakin memanas. Pasukan yang dipimpin oleh dua pemimpin dewan penguasa Sudan yang sebelumnya bersekutu memulai perebutan kekuasaan dengan kekerasan akhir pekan lalu.

Sejauh ini, konflik di Sudan dilaporkan telah menewaskan lebih dari 330 orang.

Konflik itu membuat negara berpotensi mengalami bencana kemanusiaan, mengingat Sudan bergantung pada bantuan makanan internasional.

“Kami mengerahkan kemampuan tambahan terdekat di kawasan itu untuk tujuan darurat terkait mengamankan dan berpotensi memfasilitasi keberangkatan personel kedutaan AS dari Sudan, jika keadaan memerlukannya,” kata Pentagon dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (20/4) dilansir dari Reuters.

Djibouti, negara kecil berpenduduk sekitar satu juta orang, telah menjadi penting bagi operasi AS di Afrika dan Timur Tengah. AS mendapatkan sewa 10 tahun untuk pangkalan tersebut pada tahun 2014 dan membayar $63 juta per tahun.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan Presiden Joe Biden memerintahkan penempatan pasukan militer untuk siap, menambahkan dia mengikuti perkembangan dengan cermat.

Kirby mengatakan tidak ada indikasi orang Amerika menjadi sasaran tetapi itu adalah situasi berbahaya di Sudan.

Hal terbaik yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak meletakkan senjata, mematuhi gencatan senjata, dan membiarkan bantuan kemanusiaan sampai ke orang-orang di Khartoum, tambahnya.

Departemen Luar Negeri sebelumnya mengatakan kepada warga AS di Sudan untuk tetap berlindung di dalam ruangan. Washington tidak memberikan jumlah warga AS yang tinggal atau bepergian ke negara tertentu.

Kedutaan Besar AS di Khartoum juga mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang mengatakan karena situasi keamanan dan penutupan bandara, “saat ini tidak aman untuk melakukan evakuasi warga negara AS yang dikoordinasikan oleh pemerintah AS”.