Setahun Pasca Kudeta Militer, Mantan Presiden Mali Wafat

Berita Baru, Bamako – Mantan Presiden Mali wafat pada usia 76 tahun, setahun pasca kudeta militer Mali yang terjadi pada tahun 2020.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota keluarga mantan presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita, kepada kantor berita AFP, dan dkonfirmasi oleh beberapa anggota keluarga lainnya.

“Presiden IBK meninggal pagi ini pukul 09:00 GMT di rumahnya,” kata salah seorang anggota keluarganya, merujuk pada inisial IBK yang berarti Ibrahim Boubacar Keita dan rumahnya di ibukota Mali, Bamako.

Penyebab kematian belum dapat dipastikan.

Keita merupakan presiden Mali dari tahun 2013 sampai ia dilengserkan melalui kudeta militer pada tahun 2020.

Selama menjadi Presiden, ia pernah berjanji untuk mengembalikan kehormatan Mali sebagai model demokrasi di Afrika Barat, menurut laporan Al Jazeera.

Ia juga dikenal sebagai salah seorang tokoh pemersatu di Mali yang dulu terpecah belah dan terkenal dengan tindakan tegas dan “tanpa toleransi” terhadap korupsi.

Atas jerih payahnya dan dukungan dari masyarakat Mali, dia memenangkan pemilihan dengan telak pada tahun 2013 dan terpilih kembali lima tahun kemudian.

Namun reformasi yang lambat, ekonomi yang runtuh, layanan publik dan sekolah yang bobrok, bersama dengan persepsi yang tersebar luas tentang korupsi pemerintah, memberi sentimen anti-Keita, sehingga memicu protes besar di Bamako.

Para perwira militer Mali pun kemudian menggulingkan Keita pada tahun 2020.

Kudeta militer tersebut menuai kecaman internasional karena gerakan tersebut berarti melanggar janji mereka untuk mengadakan pemilihan kembali secara demokratis pada Februari dan memperpanjang masa transisi ke pemerintahan sipil selama lima tahun.

Sebagai tanggapan, blok regional utama Afrika Barat, ECOWAS, mengatakan akan menutup perbatasan dengan Mali dan menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran.

Mali telah berjuang untuk mendapatkan kembali stabilitas sejak 2012, ketika pemberontak etnis Tuareg dan kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu merebut dua pertiga bagian utara negara itu, menyebabkan bekas kekuatan kolonial Prancis turun tangan untuk memukul mundur mereka untuk sementara.

Pembunuhan etnis dan pelanggaran angkatan bersenjata telah menjadi ciri khas kepresidenan Keita, meskipun ribuan tentara Prancis dan internasional dikerahkan untuk menahan kelompok-kelompok bersenjata.