Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Serukan Pemboikotan Produk Prancis, Istri Erdogan Ditantang Membakar Tas Hermes Miliknya

Serukan Pemboikotan Produk Prancis, Istri Erdogan Ditantang Membakar Tas Hermes Miliknya



Berita Baru, Internasional – Gejolak kemarahan umat Islam kepada Prancis dan Emmanuel Macron masih terus bergulir hingga saat ini dengan munculnya gelombang protes dan aksi pemboikotan produk-produk Prancis.  

Presiden Turki, Recep Tayyib Erdigan, mendapat tantangan dari pemimpin oposisi, untuk membakar tas mewah bermerek Hermes milik istrinya setelah menyerukan prmboikotan produk Prancis.

Pimpinan Partai Rakyat Republik (CHP), Kemal Klçdarolu, mendesak Ibu Negara Emine Erdoan untuk membakar tas Hermes miliknya,  menyusul seruan Presiden Erdogan untuk memboikot produk buatan Prancis.

Sebaliknya, Klçdarolu juga mengatakan, warga Turki sudah tidak bisa membeli barang-barang buatan Prancis karena kondisi ekonomi Turki yang sedang jatuh.

“Bisakah warga membeli barang Prancis? Sosialita istana presiden dapat melaksanakan boikot tersebut. Mereka memiliki pesawat buatan Prancis, segera jual,” kata Klçdarolu kepada anggota partainya pada pertemuan kelompok parlemen pada 27 Oktober.

“Nyonya Emine memiliki tas (Hermes). Dia harus membakarnya di taman istana presiden dan berkata, ‘Saya protes (Prancis),'” tantang Klçdarolu.

Tas tangan Hermes milik Emine Erdoan menjadi kontroversi karena harganya yang tembus USD 50.000 atau setara Rp 725 juta dan ia pakai pada tahun 2019.

Erdogan dikritik karena sang istri menggunakan tas supermahal, ketika rakyatnya menderita karena meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Harga tas tersebut disebut-sebut sebanding dengan 144 kali lipat upah minimum buruh Turki pada saat itu.

Menyusul seruan Presiden Erdogan untuk memboikot produk buatan Prancis, tas tangan milik ibu negara tersebut sempat menjadi trending topic di Twitter.

Dalam pidatonya, pemimpin CHP juga mengatakan rakyat tidak dapat membeli bahan makanan dan menganggap seruan boikot Erdogan tidak ada artinya.

“Seolah-olah pemilik toko dan pekerja lokal membawa pulang parfum Prancis  setiap hari,” katanya.

Namun, propagandis Hürriyet, Hande Frat membela Ibu Negara dengan mengatakan bahwa tas yang dipakainya adalah palsu.

“Emine Erdogan tidak pernah membayar banyak uang untuk membeli tas,” kata Hande Firat disadur dari Greek City Times.

“Alih-alih yang asli, dia membeli barang palsu, imitasi,” tambahnya.

Pernyataan Klçdarolu muncul setelah Erdoan mendesak warga Turki untuk memboikot barang-barang Prancis setelah Presiden Emmanuel Macron berjanji melawan “separatisme Islam,”

Erdogan mengatakan, Presiden Emmanuel Macron membutuhkan pemeriksaan kesehatan mental, mengulangi teguran yang menyebabkan Prancis menarik duta besarnya dari Ankara.

“Sama seperti mereka mengatakan ‘jangan membeli barang dengan merek Turki’ di Prancis, saya menyerukan kepada semua warga saya dari sini untuk tidak pernah membantu merek Prancis atau membelinya,” kata Erdogan.

Bukan hanya boikot, aksi protes juga terjadi di sejumlah dengan penduduk mayoritas beragama muslim seperti Pakistan hingga Bangladesh dan wilayah Palestina.

Presiden Macron mengatakan, ia menghormati sikap terkejutnya umat muslim di dunia atas sejumlah keputusannya, termasuk mendukung penerbitan kembali karikatur Nabi Muhammad.

“Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormati mereka. Tapi Anda harus memahami peran saya sekarang, untuk melakukan dua hal: mempromosikan ketenangan dan juga melindungi hak-hak,” kata Macron dalam sebuah wawancara eksklusif kepada Al Jazeera.

Macron juga mengecam pemahaman para pimpinan politik yang menurutnya terdistorsi, ia mengatakan bahwa masyarakat dihegemoi untuk percaya bahwa karikatur tersebut adalah hasil karya negara Prancis.

“Saya pikir reaksi itu muncul sebagai akibat dari kebohongan dan penyimpangan kata-kata saya karena orang-orang mengerti bahwa saya mendukung kartun-kartun ini,” kata Macron.

“Karikatur itu bukan proyek pemerintah, tapi muncul dari surat kabar bebas dan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah,” tegasnya.