Sertifikasi Tambak di Kaltara Minim Peminat

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menargetkan penerbitan 1.559 sertifikat lahan tambak kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Gubernur Irianto Lambrie mengatakan, hal itu disesuaikan dengan permintaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara didasarkan pada jumlah bidang tambak di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

“Tetapi jumlah berkas yang diterima oleh DKP Kaltara masih jauh dari target, meski demikian DKP telah memberikan kelonggaran kepada pemilik lahan tambak untuk segera mengurus proses sertifikasinya”. Kata Irianto dari siaran pers Pemprov, Sabtu (24/8).

Jika sampai 24 Agustus 2019, imbuhnya, tidak ada tambahan pengajuan, maka DKP akan melanjutkan pemberkasannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah Pemprov mendata luas lahan.

Irianto juga menginstruksikan kepada DKP agar melanjutkan pendataan dan pemetaan lahan tambak pada 2020 untuk Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan dengan prediksi luasan mencapai 56.000 Ha.

“Sangat disayangkan potensi untuk sertifikasi tambak dengan kuota yang besar tetapi hanya sedikit yang memanfaatkannya”. Pungkasnya. [Priyo Atmojo]