Sengketa dengan UE Memanas, Polandia Kekeh Rujuk ke Mahkama Konstitusi

Berita Baru, Warsaw – Pada Kamis (23/12), Menteri Kehakiman Polandia, Zbigniew Ziobro meminta pengadilan Polandia memutuskan apakah mekanisme yang menghubungkan dana Uni Eropa (UE) dengan aturan hukum sudah sesuai dengan konstitusi negara.

Langkah itu menandai perkembangan terbaru dalam perseteruan yang telah berlangsung lama antara Polandia dan UE atas anggapan kemunduran Polandia pada norma-norma demokrasi UE.

UE sudah menahan persetujuan dana pemulihan virus corona untuk Polandia atas pertikaian itu.

“Mekanisme persyaratan Eropa secara intrinsik sangat berbahaya. Ini memungkinkan Komisi Eropa, untuk alasan politik yang tidak terkendali, untuk menggunakan pemerasan dan bahkan kekerasan ekonomi yang ekstrem,” kata Ziobro dilansir dari Al Jazeera.

“Itulah mengapa saya memutuskan untuk merujuk masalah ini ke Mahkamah Konstitusi Polandia,” kata Ziobro, yang juga merupakan jaksa agung anggota UE.

Awal tahun ini, Polandia dan sekutunya Hungaria mengajukan pengaduan ke Pengadilan Eropa (ECJ) atas mekanisme tersebut. Sebuah keputusan diharapkan akan muncul pada awal 2022.

Selain itu, para nasionalis Polandia telah merujuk beberapa masalah UE lainnya ke Mahkamah Konstitusi tahun ini.

Pada bulan Juli, pengadilan memutuskan bahwa setiap tindakan sementara dari ECJ terhadap reformasi peradilan Polandia tidak sejalan dengan konstitusi, sementara pada bulan Oktober itu menantang keutamaan hukum Uni Eropa atas hukum Polandia.

Seruan itu muncul dalam menanggapi langkah UE pada Rabu (22/12), dimana UE akan meluncurkan tindakan hukum terhadap Polandia karena mengabaikan hukum UE.

Komisaris ekonomi UE, Paolo Gentiloni menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi Polandia “tidak lagi memenuhi persyaratan pengadilan independen dan tidak memihak yang dibentuk oleh hukum, sebagaimana disyaratkan” oleh perjanjian dasar UE.

Awal tahun ini, pengadilan tinggi UE memerintahkan Polandia untuk membayar 1 juta euro (sekitar $1,1 juta) per hari karena tidak menangguhkan “ruang disiplin” yang kontroversial di jantung perseteruan sengit antara Polandia dan UE.

Pengadilan juga memerintahkan Polandia untuk membayar kepada UE denda harian sebesar 500.000 euro ($565.000) karena gagal menutup tambang batu bara besar yang membuat marah negara tetangga Republik Ceko.

Polandia telah menolak untuk membayar.

Polandia dan UE telah berselisih selama bertahun-tahun atas reformasi peradilan yang didorong oleh pemerintah Hukum dan Keadilan (PiS).

UE percaya reformasi menghambat kebebasan demokrasi tetapi Polandia mengatakan mereka diperlukan untuk membasmi korupsi di kalangan hakim.