Semua Pihak Dipertemukan, Masalah PKH Cerme Gresik Dipastikan Clear

Berita Baru, Gresik – Masalah yang belakangan tersiar tentang bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tersampaikan ke pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun Pulorejo Desa Sukoanyar kecamatan Cerme sudah clear (selesai), setelah ada mediasi atau pertemuan seluruh pihak tidak termasuk pendamping PKH dan KPM di Balai Desa Sukoanyar dan di Kantor Cabang Bank BNI Cerme.

Seperti diketahui, di Desa Sukoanyar ini ada 4 dusun dengan anggota sebanyak 256 KPM. Sementara yang bermasalah itu di satu kelompok yakni di dusun Pulorejo dengan 57 KPM dibagi 2 kelompok.

Pertemuan atau mediasi pertama digelar pada Senin (4/10), di Balai Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme yang dihadiri pendamping KPM dan dari pihak 17 KPM termasuk SM serta perangkat desa setempat.

Kemudian, dilanjutkan pertemuan kedua di kantor Bank BNI pada Rabu (6/10) dihadiri Nurul Khoiriyah selaku Koordinator Kecamatan (Korcam) Cerme, anak dari SM selaku pihak penerima manfaat (KPM) serta Kepala Cabang Bank BNI Nur Habibah untuk menjelaskan terkait Saldo di buku rekening pihak KPM yang sempat menjadi masalah.

Koordinator PKH Kabupaten Gresik, Lestari Widodo menegaskan, pendamping PKH bersama pihak KPM yakni SM yang diwakili anaknya telah ke bank BNI untuk mendengar penjelasan dari pihak kepala cabang terkait rekening yang dipermasalahkan.

“Setelah mendapatkan penjelasan dari kepala cabang Bank BNI, sudah tidak ada masalah lagi. Dana yang di rekening itu semua akumulasi dan dari pihak SM yang diwakili anaknya sudah paham dari penjelasan tersebut. Artinya sudah clear masalah ini,” kata Widodo, Kamis (7/10).

Hari sebelumnya, lanjut Widodo, setelah mencuatnya kasus dana yang tidak sampai ke tangan 17 KPM tersebut, di hari itu juga diadakan pertemuan di Balai Desa Sukoanyar dan dihadiri beberapa pihak termasuk dari pihak SM. Akhirnya, dari hasil investigasi dan mediasi dipastikan pendamping PKH tidak ada yang mengambil atau memotong dana tersebut.

Tapi, hasil dari investigasi ditemukan ada satu oknum ketua kelompok berinisial M yang melakukan pengambilan dana 17 anggota tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah mengambilnya dihadapan banyak saksi saat pertemuan di balai desa Sukoanyar.

“Hari itu juga saya langsung instruksikan untuk melakukan investigasi atas kasus ini. Setelah selesai investigasi, dipastikan dari pendamping PKH tidak ada yang memotong dana. Tapi investigasi mengerucut pada satu nama yakni oknum ketua kelompok berinisial M yang mengambil dan tidak di berikan kepada 17 anggota KPM. M ini mengakuinya saat pertemuan di balai desa itu,” ujarnya.

Kemudian lanjut Widodo, dari 17 dana anggota KPM itu, sudah ada 4 dana anggota yang sudah di kembalikan atau diganti, sehingga hanya tinggal 13 dana anggota yang masih belum diganti oleh oknum M ini.

“Oknum M ini berjanji secepatnya akan mengganti dana dari 13 anggota KPM yang diambilnya. Sebagai hukumannya, oknum M ini juga akan dilakukan penurunan jabatan sebagai pendamping biasa, bukan lagi ketua kelompok,” jelasnya.

Masih lanjut Widodo, tugas pengendalian bantuan sosial (Bansos) yang digawangi oleh seluruh pendamping PKH tidak hanya menyalurkan bantuan saja. Tetapi juga menjalin seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan di pemerintah untuk bersama-sama mengangkat potensi KPM.

“Harapan ke depan, bahwa seluruh SDM PKH selain mengendalikan Bansos, juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kebijakan dan stakeholder untuk bersama-sama ikut andil menjaga Bansos PKH dan mengembangkan potensi KPM,” terangnya.

Sementara Koordinator Kecamatan (Korcam) Cerme Nurul Khoiriyah memastikan bahwa masalah di Cerme ini sudah clear dan sudah dilakukan mediasi dengan 17 KPM tersebut. Bahkan juga sudah di ajak ke Bank BNI untuk transparansinya. Jadi untuk kedepan semoga tidak ada lagi masalah seperti ini.

“Saya berharap semoga kedepan tidak ada lagi masalah seperti ini. Itu harapan saya selaku Korcam. Sekali lagi, masalah ini sudah clear,” tutup Nurul dengan tegas.