Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Selandia Baru Temukan Pelanggaran Hak dalam Sistem Alokasi Karantina

Selandia Baru Temukan Pelanggaran Hak dalam Sistem Alokasi Karantina



Berita Baru – Upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Selandia Baru mendapat pukulan setelah seorang hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sistem yang digunakan untuk mengalokasikan tempat di fasilitas karantina di perbatasan melanggar hak beberapa warga untuk kembali ke rumah.

Selandia Baru baru-baru ini melonggarkan pembatasan perbatasan, tetapi selama tahun 2020 dan 2021 ada beberapa kontrol perbatasan terberat di dunia.

Sebelumnya warga yang ingin kembali harus mengajukan permintaan darurat kepada pemerintah atau mengamankan tempat di fasilitas karantina negara, yang disebut MIQ.  Karena permintaan melebihi kamar hotel, jenis sistem lotere diperkenalkan.

Itu membuat puluhan ribu ekspatriat Selandia Baru terputus dari keluarga di rumah.

Para kritikus menyebut sistem itu tidak adil, hal ini kemudian disetujui oleh keputusan oleh Hakim Pengadilan Tinggi  Selandia Baru Jillian Mallon, Rabu (27/4/22) .

Mallon mengatakan pembatasan yang mencegah seseorang untuk dapat memasuki negara mereka selama tiga bulan tidak dapat dibenarkan dan bukti menunjukkan setidaknya beberapa warga Selandia Baru mengalami penundaan yang tidak masuk akal.

“Kombinasi lobi virtual dan kriteria darurat yang sempit beroperasi dengan cara yang berarti hak warga Selandia Baru untuk memasuki negara mereka dapat dilanggar dalam beberapa kasus,” kata Mallon, dikutip dari Reuters.

Namun, Mallon menemukan bahwa mengharuskan warga Selandia Baru yang kembali ke karantina bukanlah pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan.

Keputusan itu merupakan pukulan bagi pemerintah, yang tanggapannya yang pernah dipuji terhadap pandemi telah mendapat pukulan di dalam negeri ketika orang-orang mendorong perbatasan untuk dibuka kembali lebih cepat dan langkah-langkah lain seperti mandat mengenakan topeng harus dihapus.

Menteri Tanggap COVID-19 Chris Hipkins mengatakan pemerintah menyambut baik keputusan yang mewajibkan orang yang kembali ke karantina adalah sah dan mengakui pengadilan menemukan sistem alokasi karantina mungkin telah melanggar beberapa hak warga Selandia Baru.

“Kami hati-hati mempertimbangkan keputusan pengadilan,” katanya.

Warga Selandia Baru dan Australia sekarang dapat masuk tanpa karantina dan mereka yang berasal dari negara bebas visa seperti Amerika Serikat dan Singapura akan dapat masuk mulai pukul 23.59 pada 1 Mei.