Selain Langgar Prokes, DPP Hipakad Sebut Musnalub di Taman Wiladatika Cibubur Ilegal

    Musnalub Hipakad
    Foto bersama jajaran DPP Hipakad. Dok: Hipakad

    Berita Baru, Depok – Sejumlah oknum pecatan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musnalub) di Gedung Puspita Sari, Taman Bunga Wiladatika Cibubur, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

    “Kepengurusan kita dari 2017 sampai 2022, sehingga ini adalah kegiatan ilegal, yang melakukan ini adalah orang-orang yang sudah dinonaktifkan oleh pengurus, pesertanya juga yang terdiri dari daerah-daerah (DPD, red) yang juga sudah diganti dan dibekukan,” sebut Ketua 6 DPP Hipakad, Alamsyah Hoed.

    Alamsyah mengatakan, hal yang dilakukan oknum pecatan Hipakad tersebut merupakan perbuatan ilegal dan melanggar hukum.

    “Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan ilegal yang melanggar konstitusi. Karena, tidak ada alasan untuk melaksanakan yang namanya Musnalub sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART,” kata Alamsyah, Kamis (11/03).

    Dirinya menerangkan, terkait penggunaan logo, seragam dan nama, adalah perbuatan melanggar hak paten yang telah dimiliki Hipakad. Sehingga, Alamsyah menilai, kegitan tersebut liar.

    Selain itu, Alamsyah membeberkan, dalam internal organisasinya telah beredar kabar tentang adanya calon Ketua Umum yang tak mengacu pada AD/ART Hipakad dalam Musnalub tersebut.

    “Berkembang isu juga yang mencalonkan Ketua Umum belum memenuhi syarat, syarat untuk jadi pengurus adalah menjadi anggota terlebih dahulu dengan mempunyai Kartu Tanda Anggota,” ungkapnya.

    “Kalo belum punya itu (KTA, red), berarti menabrak AD/ART yang sudah ada,” lanjut Alamsyah.

    Bahkan, dia menduga adanya pelanggaran protokol kesehatan pandemi Covid-19 serta tak mengantongi izin dari Polres maupun Polsek setempat.

    “Dan juga kegiatan ini melanggar protokol kesehatan serta tidak memiliki izin baik daripada polsek maupun polres,” beber Alamsyah.

    Meski demikian, menurut pengakuan Alamsyah, konflik dalam organisasinya sudah terjadi sejak November lalu.

    Beberapa cara juga sudah ditempuh untuk memediasi kedua kubu yang saling bersebrangan tersebut.

    “Saya tidak bisa menduga-duga ya, yang perlu digaris-bawahi adalah kita sudah mengupayakan dua kali pemanggilan kepada mereka untuk melakukan klarifikasi tetapi tidak dihadiri, bahkan sudah coba dimediasi oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang merupakan pembina kita,” terangnya.

    “Tiga kali kita rapat tidak ada titik temu sehingga, PPAD pun juga menganggap bahwa ini adalah permasalahan internal yang memang harus diselesaikan oleh kita DPP,” tambah Alamsyah.

    Untuk itu, dirinya enggan menamai oknum pecatan Hipakad tersebut sebagai tandingan.

    “Ini bukan tandingan, ini perbuatan melawan aturan malah,” tutup Alamsyah.

    Facebook Comments
    - Advertisement -

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini