Sekjen PBB: Ethiopia Hadapi Krisis Kemanusiaan yang Luar Biasa

Berita Baru, Internasional – “Ethiopia menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa, di tengah perang saudara dan bencana kelaparan,” Sekjen PBB António Guterres memperingatkan.

Pernyataan Gutteres disampaikan pada hari Rabu (6/10), dalam pertemuan darurat dewan keamanan. Ia menyerukan Addis Ababa untuk mengizinkan akses bantuan “tanpa hambatan”, seminggu setelah negara itu mengusir tujuh pejabat PBB.

Pertemuan tersebut adalah yang kedua dalam seminggu untuk membahas pengusiran tujuh pejabat PBB dari Ethiopia karena konflik dan kondisi kelaparan yang melanda bagian utara negara itu.

Seperti dilansir dari The Guardian, PBB memperkirakan bahwa konflik Ethiopia telah mendorong 400.000 orang berada dalam bencana kelaparan dengan hingga tujuh juta orang membutuhkan bantuan makanan di daerah-daerah seperti Tigray, Amhara dan Afar.

Tahun lalu, ketegangan antara perdana menteri Abiy Ahmed dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) pecah menjadi peperangan yang berkepanjangan.

 “Negara ini menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat besar yang menuntut perhatian segera,” kata Guterres. “Semua upaya harus difokuskan untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari tragedi kemanusiaan besar-besaran.”

Sekretaris jenderal menggambarkan keputusan pemerintah Ethiopia untuk mengusir tujuh pejabat senior PBB – kebanyakan dari mereka staf kemanusiaan – sebagai “sangat mengganggu”.

“Pengusiran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus menjadi perhatian mendalam bagi kita semua karena berkaitan dengan inti hubungan antara PBB dan negara-negara anggota,” tambah Guterres.

Dia mendesak pihak berwenang Ethiopia untuk mengizinkan PBB memberikan bantuan kemanusiaan karena situasi yang urgen. Dia juga mengkritik negara itu karena tidak mengikuti prosedur yang ada jika ada masalah dengan pejabat PBB di negara-negara tersebut. .

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, juga meminta pemerintah Ethiopia, TPLF, dan milisi regional untuk mengakhiri pertempuran, mengizinkan akses kemanusiaan, dan segera bergerak menuju gencatan senjata yang dinegosiasikan. Hal tersebut disampaikan Linda melalui tweetnya pada hari Kamis (7/10).

Pengusiran staf hak asasi manusia Unicef, UNOCHA, dan PBB adalah “penghinaan terhadap dewan keamanan, katanya. “Tidak ada pembenaran atas tindakan pemerintah Ethiopia. Tidak ada sama sekali,” tambahnya.

Seorang juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada hari Selasa bahwa Ethiopia belum memberikan informasi tambahan.