Sebut Situasi Telah Aman, Denmark Cabut Izin Tinggal Pengungsi Suriah

Berita Baru, Internasional – Denmark telah mencabut izin tinggal pengungsi Suriah dengan mengatakan bahwa beberapa bagian negara yang dilanda perang telah aman. Seperti dilansir dari The Guardian, Denmark menjadi negara Eropa pertama yang mengambil kebijakan tersebut.

Setidaknya 189 warga Suriah ditolak permohonannya untuk pembaruan status tempat tinggal sementara sejak musim panas lalu. Tindakan yang dibenarkan oleh pihak berwenang Denmark karena situasi di beberapa bagian Suriah dinilai telah aman untuk mereka kembali.

Sekitar 500 orang yang berasal dari Damaskus dan sekitarnya sedang dievaluasi ulang.

Charlotte Slente, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Denmark, mengatakan bahwa aturan baru Denmark untuk warga Suriah sama dengan “perlakuan yang tidak bermartabat”.

“Dewan Pengungsi Denmark tidak setuju dengan keputusan untuk menganggap daerah Damaskus atau daerah manapun di Suriah aman bagi pengungsi untuk kembali – tidak adanya pertempuran di beberapa daerah tidak berarti bahwa orang dapat kembali dengan selamat. Baik PBB maupun negara lain tidak menganggap Damaskus aman.”

Setelah 10 tahun perang, Bashar al-Assad kembali menguasai sebagian besar Suriah, dan pertempuran garis depan terbatas di utara negara itu.

Cabang intelijen rezim telah menahan, menyiksa dan menghilangkan lebih dari 100.000 orang sejak perang pada tahun 2011. Menurut Human Rights Watch, penahanan sewenang-wenang tersebar luas di daerah-daerah yang dulunya dikuasai pemberontak yang telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan Damaskus.

Area di bawah rezim tidak stabil dan hampir tidak ada pembangunan kembali. Layanan seperti air dan listrik langka, dan terjunnya pound Suriah tahun lalu telah membuat harga pangan meroket hingga 230%.

Hiba al-Khalil (28), salah seorang pengungsi yang menetap di Denmark pada 2015, berkata: “Saya memberi tahu pewawancara, berada di luar Suriah seperti yang sudah saya tempuh cukup untuk membuat Anda waspada kepada rezim. Hanya karena kota Anda tidak lagi dibom dengan bahan kimia, itu bukan berarti aman. Siapapun dapat ditangkap.”

Jurnalis peserta pelatihan menambahkan: “Saya sangat senang bisa pergi ke Denmark. Saya datang ke sini untuk bekerja dan belajar dan membangun hidup baru. Saya telah mempelajari bahasanya dengan sangat baik. Sekarang saya bingung dan kaget bukan kepalang.”

Minggu ini, Khalil dipanggil kembali untuk wawancara imigrasi kedua. Ia tidak yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Atau bagaimana dia akan membayar pengacara untuk mengajukan banding jika pembaruan aplikasinya ditolak.

Menurut Refugees Welcome Denmark, 30 warga Suriah telah ditolak permohonannya. Tetapi karena Kopenhagen tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Damaskus, mereka tidak dapat langsung mendeportasi orang ke Suriah.

Setidaknya beberapa orang yang ditolak permohonannya telah mendapat tempat di pusat penahanan, yang menurut para pegiat sama dengan penjara. Di mana penghuninya tidak dapat bekerja, belajar, atau mendapatkan perawatan kesehatan yang layak.

Namun demikian, penolakan permohonan dikecualikan bagi proa Suriah, karena pihak berwenang mengakui potensi dan risiko mereka untuk direkrut menjadi militer Suriah atau dihukum karena menghindari wajib militer. Mayoritas orang yang terkena dampak tampaknya adalah wanita dan orang tua, banyak dari mereka menghadapi keterpisahan dari anak-anak mereka.

Orang tua Mahmoud al-Muhammed, keduanya berusia akhir 60-an, permohonan mereka untuk tinggal di Denmark ditolak, meskipun ayah Muhammad pensiunan dari militer Suriah pada tahun 2006 dan ancaman dibuat terhadapnya ketika keluarga meninggalkan negara itu.

“Mereka ingin menempatkan orang tua saya di pusat penahanan selama mungkin 10 tahun, sebelum Assad pergi,” katanya. “Mereka berdua punya masalah kesehatan. Kebijakan ini kejam. Itu dirancang untuk membuat kita begitu putus asa sehingga kita harus pergi.”

Denmark adalah rumah bagi 5,8 juta orang, di mana 500.000 adalah imigran dan 35.000 adalah Suriah.

Reputasi negara Skandinavia untuk toleransi dan keterbukaan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya partai sayap kanan Rakyat Denmark. Koalisi kiri-tengah dalam pemerintahan, yang dipimpin oleh Sosial Demokrat, bersaing dengan hak untuk mendapatkan suara kelas pekerja.

Sikap baru terhadap pengungsi Suriah sangat kontras dengan negara tetangga Jerman dan Swedia, di mana warga Suriah lebih mudah untuk mendapatkan tempat tinggal permanen dan akhirnya menjadi kewarganegaraan.

Selain mencabut izin tinggal warga Suriah, pemerintah Denmark juga menawarkan dana sekitar £ 22.000 per orang untuk pengungsi yang kembali secara sukarela. Namun, hanya 137 pengungsi yang menerima tawaran tersebut dengan alasan keamanan.

Otoritas Denmark sejauh ini menolak kritik internasional yang berkembang terhadap kebijakan baru dari PBB dan kelompok hak asasi manusia.

Menteri imigrasi, Mattias Tesfaye, mengatakan kepada Agence France-Presse: “Kebijakan pemerintah berhasil dan saya tidak akan mundur, itu tidak akan terjadi. Kami telah menjelaskan kepada para pengungsi Suriah bahwa izin tinggal mereka bersifat sementara dan izin tersebut dapat dicabut jika kebutuhan akan perlindungan tidak lagi ada.”

“Tidak ada gunanya menyingkirkan orang dari kehidupan yang mereka coba bangun di Denmark dan menempatkan mereka dalam posisi menunggu tanpa tanggal akhir,” kata Slente dari Dewan Pengungsi Denmark. “Juga sulit untuk memahami mengapa keputusan yang diambil tidak dapat dilaksanakan.”