Sebelum Pemulihan Kesepakatan Nuklir, Iran Desak AS Cabut Sanksi

Berita Baru, Internasional – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden sebelumnya telah menyatakan siap kembali pada komitmen dengan Iran.

Menyikapi hal tersebut, pada hari Senin (01/03), Pemerintah Iran mendesak AS untuk membatal pembatasan ekonomi sebelum merundingkan kesepakatan nuklir.

“Pemerintahan Presiden Joe Biden harus mengubah kebijakan tekanan maksimum Trump terhadap Teheran … Jika mereka menginginkan pembicaraan dengan Iran, pertama-tama mereka harus mencabut sanksi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh, dikutip dari SputnikNews.

Pernyataan itu muncul selang sehari, setelah Kementerian Luar Negeri Iran, mempertimbangkan waktu yang ‘cocok’ untuk pertemuan informal mengenai kesepakatan nuklir—sembari mendesak Gedung Putih untuk segera mengakhiri sanksi illegal dan sepihak.

Tekanan terhadap AS itu mengacu pada kesepakatan 2015–ditandatangani oleh Iran, Rusia, China, AS, Prancis, Inggris Raya, Jerman, dan Uni Eropa—yang menetapkan pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi, termasuk pencabutan embargo senjata lima tahun kemudian.

Namun, Washington secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran yang memaksa Iran secara bertahap menangguhkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut.

Situasi itu pun kian memanas menyusul pembunuhan fisikawan nuklir top Iran Mohsen Fakhrizadeh pada akhir tahun 2020. Selanjutnya, parlemen Iran mengadopsi undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uranium dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya.

Teheran kemudian mengumumkan telah berhasil memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow.