SDA dan Ekonomi Terbatas, Uttar Pradesh India Dorong Kebijakan Dua Anak

-

Berita Baru, New Delhi – Negara bagian terpadat di India, Uttar Pradesh, telah mengusulkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pasangan suami-istri memiliki lebih dari dua anak.

Usulan itu menjadikan Uttar Pradesh menjadi negara bagian kedua yang diperintah oleh Perdana Menteri Narendra Modi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang membuat proposal semacam itu.

Uttar Pradesh sendiri tercatat mempunyai 240 juta penduduk. Jika menjadi negara tersendiri, maka Utter Pradesh akan menjadi negara terpadat kelima di dunia.

Di samping itu, jumlah kepadatan penduduk Utter Pradesh dua kali lipat lebih banyak dari kepadatan penduduk rata-rata nasional.

Melalui RUU dari pemerintah negara bagian yang diumumkan pada hari Sabtu (11/7), pasangan dengan lebih dari dua anak tidak akan diizinkan untuk menerima tunjangan atau subsidi pemerintah dan akan dilarang melamar pekerjaan pemerintah negara bagian.

Berita Terkait :  Kacamata VR Panasonic Tuai Pujian di AVWatch Jepang

RUU tersebut mengatakan bahwa karena “sumber daya ekologi dan ekonomi negara yang terbatas, maka perlu dan mendesak agar penyediaan kebutuhan dasar kehidupan manusia dapat diakses oleh semua warga negara”, seperti dilansir dari SCMP.

Pendapatan per kapita di Uttar Pradesh kurang dari setengah rata-rata nasional.

Berita Terkait :  Kebakaran Pasar di New Delhi Tewaskan 43 Orang

RUU tersebut kini masih berada pada tahap terbuka untuk dikritisi oleh publik hingga akhir Juli dan perlu diratifikasi oleh anggota parlemen negara bagian.

Secara nasional, India, yang diperkirakan akan menyalip China sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2027, tidak memiliki kebijakan dua anak nasional.

Negara bagian Assam di timur laut, yang juga diperintah oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, bulan lalu mengumumkan rencana untuk tindakan serupa yang akan menahan tunjangan pemerintah dari keluarga dengan lebih dari dua anak.

Berita Terkait :  India Mulai Melakukan Pembicaraan Perdagangan dengan AS

Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma mengatakan RUU itu sebagian untuk mengendalikan pertumbuhan populasi Muslim berbahasa Bengali di negara bagian yang melacak asal-usul mereka ke negara tetangga Bangladesh.

Berita Terkait :  Alissa Wahid Sebut Konflik India karena “Mayoritarianisme”

Uttar Pradesh, diperintah oleh garis keras Hindu Yogi Adityanath, juga merupakan rumah bagi populasi Muslim yang besar.

Rancangan undang-undang negara bagian termasuk insentif untuk pasangan dua anak jika salah satu dari mereka memilih untuk sterilisasi sukarela, termasuk pinjaman lunak untuk konstruksi atau pembelian rumah dan potongan harga untuk tagihan listrik dan pajak properti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Terusan Suez Telah Dibangun Sejak Masa Firaun

TERBARU