SARBUMUSI: Kesejahteraan Buruh Harus Menjadi Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional

Berita Baru, Jakarta – Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei (May Day), Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi SARBUMUSI (DPP Konfederasi SARBUMUSI) menginginkan kesejahteraan buruh menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Presiden Konfederasi SARBUMUSI, Irham Ali Saifuddin mengatakan bahwa seiring pemulihan perekonomian nasional yang sempat mengalami kontraksi hingga -2,07 persen pada tahun 2020, dan kini telah tumbuh hingga 5,31 persen, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja di Indonesia.

“Pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional,” Ungkap Irham dalam keterangan tertulisnya, diterima Senin (1/5).

Menurut Irham Inklusi kesejahteraan buruh harus menjadi tumpuan orientasi utama bagi negara dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi nasional. 

“Konfederasi SARBUMUSI menolak segala upaya dan kebijakan apapun yang bertolak belakang dari hal tersebut, termasuk UU Nomor 6 tahun 2023, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 dan RUU Kesehatan,” ujar Irham.

Selanjutnya Irham juga menuntut kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan buruh rentan agar terlindungi.

“Penguatan pekerja rentan seperti buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal dan anak buah kapal (ABK) melalui penguatan instrumen kebijakan yang inklusif dan protektif, seperti pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, ratifikasi Konvensi ILO No 189 tentang Pekerja Rumah Tangga, ratifikasi konvensi ILO No 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, serta perluasan jaminan sosial universal bagi buruh rentan,” lanjutnya.

Selain itu Irham juga meminta Pemerintah untuk segera mempersiapkan peta jalan dan strategi nasional bagi penguatan keterampilan buruh (national workers’ skills development roadmap and strategy). 

Langkah ini untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berubah di masa depan (future of work) dan memperkuat program kebijakan yang adaptif terhadap persoalan-persoalan dunia kerja di masa depan. 

“Hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui alokasi APBN untuk agenda pembangunan keterampilan buruh nasional. Hal ini teramat penting mengingat pertumbuhan angkatan kerja nasional tumbuh hingga 2 kali lipat dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal setiap tahunnya. Agenda ketrampilan nasional akan menghindarkan kaum buruh dari prekariasi dan marjinalisasi yang lebih jauh dari agenda ekonomi nasional,” jelas Irham.

Irham juga menuntut pemerintah untuk melakukan penguatan perlindungan buruh dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, 

“Termasuk di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, dan garmen, serta sektor kelapa sawit yang menaungi jutaan buruh, melalui ratifikasi Konvensi ILO No 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja,” pungkasnya.