RUU Cipta Lapangan Kerja, DPR RI dan Pemerintah Samakan Persepsi

Berita Baru, Jakarta – DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Dalam jumpa persnya Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara DPR RI dengan Pemerintah.

“Menyamakan persepsi terkait dengan pembahasan Omnibus Law yang nantinya akan diserahkan Pemerintah, sebagai inisiatif Pemerintah,” ujar Puan, Rabu (29/1).

Kemenko Perekonomian saat ini sedang membahas draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jika sudah selesai, maka akan segera diserahkan secara resmi kepada DPR RI.

Menurutnya, Surat Presiden (Surpres) juga sudah disampaikan ke DPR RI.

“Kemarin sudah dilakukan ratas untuk membahas ini, sepertinya draf tersebut sudah masuk kata final, namun masih ada perbaikan, untuk memperkuat hal-hal subtansi yang mendasar,” ungkapnya.

Airlangga Hartanto mengungkapkan, bahwa draf RUU omnibul law cipta lapangan kerja yang dibuatnya sudah selesai.

“Draf sudah selesai tinggal membahas langkah mekanisme selanjutnya. Kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR RI. Jadi kita samakan persepsi tersebut, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar,” paparnya.

Untuk selanjutnya, draft RUU yang sudah disampaikan secara resmi ke DPR RI, maka DPR RI akan membahasnya dalam Rapat Pimpinan, atau Rapat Badan Musyawarah dengan melibatkan semua Pimpinan Fraksi yang ada di DPR RI serta para Pimpinan Komisi.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, jika draf RUU resmi sudah diterbitkan, dia berharap dapat disosialisasikan sebaik-baiknya.

“Sinergi antara Pemerintah dan DPR RI, nantinya kalau drafnya sudah diterima DPR, untuk bisa mensosialisasikan draf Omnibus Law ini sebaik-baiknya,” pungkas Politisi PDIP tersebut.