Rumah Kebangsaan Jatim Desak Pertamina Serius Bangun Buffer Zone di Beberapa Kilang Minyak

Berita Baru, Jakarta – Rumah Kebangsaan Jawa Timur (Jatim) mendorong PT Pertamina serius dalam membangun buffer zone di beberapa Depo BBM dan kilang minyak yang berhimpitan dengan pemukiman warga.

Direktur Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Abdul Ghoni menegaskan bahwa Pertamina memiliki bertanggung jawab penuh dalam pengadaan buffer zone, mengingat Depo BBM sendiri adalah area yang punya resiko sangat tinggi dan membutuhkan safety factor khusus di dalam nya. 

Menurut Ghoni, sapaan akrabnya, peristiwa kebakaran depo pertamina yang terjadi selama ini dan menyebabkan bayak korban berjatuhan jangan sampai terulang kembali. Setidaknya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah terdapat 9 kilang milik pertamina kebakaran. Diantaranya: 

1. Kilang Pertamina Balikpapan (15 Agustus 2019)
2. Kilang Pertamina Cepu (9 April 2020)
3. Kilang Pertamina Balongan (29 Maret 2021)
4. Kilang Pertamina Cilacap (11 Juni 2021)
5. Kilang Pertamina Cilacap (13 November 2021)
6. Kilang Pertamina Balikpapan (4 Maret 2022)
7. Kilang Pertamina Balikpapan (15 Mei 2022)
8. Kilang Pertamina Balongan (7 September 2022)
9. Kilang Pertamina Plumpang (3 Maret 2023)

“Dalam rentang waktu 3 tahun untuk ukuran Depo BBM dan Kilang Minyak Pertamina di 9 tempat tersebut, merupakan kasus yang teramat banyak jumlahnya,” kata Abdul Ghoni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4).

Ghoni menyebut, kebakaran dahsyat yang terjadi di Depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat, (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB, selain menghanguskan sejumlah bangunan, kebakaran ini juga menyebabkan 17 orang meninggal dunia, lebih dari 50 orang luka-luka, dan ratusan orang lainnya

 mengungsi.

Sebelumnya, dentuman keras disertai getaran kuat berasal dari Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina RU II Dumai, Provinsi Riau, terjadi pada Sabtu (1/4) malam sekitar pukul 22.40 WIB, hingga mengakibatkan kebakaran. Peristiwa ini memakan korban, sebanyak 5 orang yang terkena pecahan kaca di shelter operator.

“Dari itu, kami menilai insiden kebakaran berulang kali yang terjadi di kilang minyak maupun depo Pertamina dalam waktu berdekatan adalah indikasi ketidakmampuan pimpinan Pertamina mengelola perusahaan,” tegas Ghoni.

“Oleh karena itu, fakta ini menunjukkan bahwa ada unsur kelalaian dan kegagalan dari PT Pertamina dalam manajemen resiko terhadap potensi pengendalian kebakaran dan kecelakaan di depo dan kilang minyak yang menjadi wilayah tanggung jawabnya,” sambungya.

Ghoni menyebut, pihaknya menduga sejak awal perihal buffer zone pertamina kurang diseriusi. Pasalnya, Masih banyak depo atau terminal BBM (TBBM) milik Pertamina yang berhimpitan dengan pemukiman warga. Pertamina sendri mencatat ada sembilan depo berisiko tinggi dan bisa menimbulkan dampak seperti kebakaran di area depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.

“Meskipun sekarang pertamina ingin memperluas buffer zone untuk keamanan dan mengurangi resiko disaat terjadi kebakaran. Namun, Pertamina baru sibuk ingin memperluas buffer zone ketika banyak kejadian kebakaran yang disebabkan oleh pertamina sendiri,” katanya.

“Sayangnya, pembangunan buffer zone di pertamina perak menampilkan wajah buruk dari pertamina. Pasalnya, pertamina tidak mau bertanggung jawab dan menertibkan atas pembangunan buffer zone karena tanahnya menyewa dari PT Pelindo,” tambahnya.

Oleh karena itu, Rumah Kebangsaan Jatim tidak akan tutup mata atas kasus yang sudah ada dan berdampak kerugian materiil dan nonmaterial bagi masyarakat dan juga bagi perekonomian negara. “Mendesak pemerintah untuk menginvestigasi dan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kondisi yang terjadi di Depo Plumpang,” ujar Ghoni.

Disebutkan Ghoni, Rumah Kebangsaan juga menuntut Dirut Pertamina untuk mundur dari Jabatan, sebagai bentuk pertanggung jawaban penuh atas kejadian ini, dimana PT Pertamina adalah pihak yang punya tanggung jawab penuh atas setiap resiko yang terjadi di daerah operasi nya

Selan itu, Rumah Kebangsaan juga mendesak PT Pertamina memberikan lahan relokasi untuk warga yang terdampak dari kebakaran Depo Plumpang

“Menuntut PT Pertamina Patra Niaga Jatim, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) yang notabene punya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina di Jalan Perak Barat, Surabaya, yang berdekatan dengan pemukiman warga untuk turut aktif dalam upaya mitigasi risiko,” pungkas Ghoni.