Rp356,1 Miliar APBD Riau Bisa Direalokasi untuk Tangani COVID-19

Berita Baru, Pekanbaru – Penyebaran COVID-19 telah berkembang luas ke seluruh wilayah di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang dipublikasi melalui portal corona.riau.go.id pada Selasa (24/3), jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 1.823 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 55 orang dan yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 adalah 1 orang.

Hal itu mendapatkan perhatian serius dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau (FITRA Riau). Taufik, Manajer Advokasi organisasi tersebut menekankan agar pemerintah perlu segera menyediakan anggaran yang memadai untuk penanganan COVID-19 di Riau.

“Upaya serius pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyikapi penyebaran pandemi ini dengan menyusun program dan kebijakan yang tepat serta didukung dengan anggaran yang memadai”. Kata Taufik.

Penyediaan anggaran untuk penanganan COVID-19 melalui realokasi anggaran dan refocusing kegiatan, lanjut Taufik, merupakan amanat Inpres No. 4 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jum’at (20/3).

Menurut Taufik, panduan teknis untuk melakukan realokasi anggaran dan refocusing tersebut dapat merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2020 yang mengatur mekanismenya secara detail.

Potensi Realokasi Rp356,1 Miliar

Sementara itu, Koordinator FITRA Riau Triono Hadi menegaskan bahwa potensi APBD Riau tahun 2020 yang dapat direalokasi untuk penanganan COVID-19 bisa mencapai Rp356,1 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp10,3 triliun.

“Berdasarkan analisis yang kami lakukan, terdapat Rp356,1 miliar anggaran dari APBD Riau 2020 yang dapat direalokasi untuk penanganan wabah COVID-19 ini di Riau”. Jelas Triono.

Potensi anggaran tersebut, imbuh Triono, sebagian besar bersumber dari kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang tidak prioritas dan dapat ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya. Sebagian lagi berasal dari pengurangan anggaran operasional pemerintah daerah dan belanja rutin yang tidak wajar.

Berdasarkan hasil analisis FITRA Riau yang disampaikan secara tertulis, realokasi anggaran tersebut bersumber dari anggaran pembelian kendaraan dinas Pimpinan DPRD Rp10,4 miliar, anggaran pembangunan gedung perkantoran termasuk untuk pembangunan gedung Korem Rp. 87,8 miliar, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri Rp16,5 miliar, konsultasi dan biaya pengurusan kunjungan ke luar negeri bagi DPRD sebesar Rp1,3 miliar, dan tunjangan perumahan khusus bagi pimpinan DPRD Rp1 miliar.

Selain itu, FITRA Riau juga menghitung potensi realokasi anggaran melalui pemotongan 30 persen dari belanja operasional Pemda. Belanja tersebut meliputi perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah sebesar Rp107 miliar, serta dari program dan kegiatan rutin aparatur sebesar Rp131,7 miliar yang dipergunakan untuk administrasi perkantoran, serta peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana aparatur.

“Sebenarnya total anggaran yang dapat direalokasi untuk penanganan COVID-19 tersebut hanya 3,46 persen saja dari total Belanja Daerah. Itu sangat kecil. Hanya butuh komitmen politik yang kuat saja dari Gubernur Riau”. Tegas Triono.

Meskipun begitu, Triono mengingatkan kepada Pemprov Riau agar menyusun rencana penggunaannya secara rigit, terukur, dan tepat sasaran.

“Minimal rencana kegiatan meliputi pencegahan penyebaran virus, penanganan yang sudah terinfeksi, dan pengendalian dampak sosial ekonomi. Ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi kepada para Gubernur dalam rapat tadi pagi”. Pungkasnya.

Realisasi Belanja Daerah Baru 4,4 Persen

Menanggapi pertanyaan cukup tidaknya anggaran dalam APBD Riau 2020, Deputy Koordinator FITRA Riau Tarmidzi menerangkan masih sangat cukup. Menurutnya realiasi belanja daerah sampai 24 Maret 2020 baru sebesar Rp458 miiar atau 4,4 persen dari total belanja daerah Rp. 10,3 triliun.

“Kami memantau realisasi transaksi anggaran Pemprov Riau melalui emonev.riau.go. Dalam laman tersebut realisasi pendapatan telah mencapai Rp999,7 miliar. Kalau realokasi anggaran penanganan COVID-19 butuh Rp356,1 miliar, maka anggarannya sudah tersedia di Kas Daerah”. Jelasnya.

Menurut Tarmidzi, Pemprov Riau harus melakukan gerak cepat untuk menyelamatkan masyarakat Riau dari ancaman COVID-19.

“Gubenur Riau harus berani melaksanakan kebijakan-kebijakan tepat dan terukur, agar laju penyebaran corona virus dapat teratasi dengan baik”. Tutup Tarmidzi.