Roadshow Validasi DTKS, Wabup Gresik: Jangan Asal-asalan

Berita Baru, Gresik – Bantuan Sosial (Bansos) merupakan stimulus yang wajib dihadirkan pemerintah kepada warganya. Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus berupaya melakukan percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada prakteknya, DTKS adalah senjata utama dalam melawan kemiskinan khususnya di Kabupaten Gresik yang saat ini masih berada di angka 12,42% atau sekitar 166 ribu jiwa. Angka itu sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 10,38% dan Nasional sebesar 9,54%.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengingatkan kepada seluruh kepala desa (Kades) maupun perangkat desa yang bertugas sebagai operator data untuk tidak asal-asalan dan serius dalam melakukan verifikasi DTKS. Sebab data tersebut menjadi ujung tombak dalam mengentas kemiskinan khususnya di Kabupaten Gresik.

“Salah satu cara mengurangi angka kemiskinan adalah dengan kita membantu memasukkan data warga kita dalam DTKS, karena ini penting jadi jangan asal-asalan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan pemadanan DTKS bersama para perangkat Kecamatan Dukun dan Ujungpangkah di kantor Kecamatan Dukun, Selasa (4/10).

Pemadanan data ini menghadirkan Camat Dukun Kiki Nuryadi beserta 26 kepala desa dan 26 operator DTKS di wilayahnya. Sekaligus Camat Ujungpangkah Arifin dengan 13 kepala desa beserta 13 operator DTKS di bawahnya.

Wabub Gresik menyatakan, data yang sekarang sudah ada perlu untuk direvisi minimal sebulan sekali. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi pemalsuan data yang kerap terjadi untuk pendataan penerima Bansos.

“Sekarang ini kita harus mengevaluasi siapa yang sesuai untuk menerima bantuan, karena fakta di lapangan kadang-kadang masih belum sesuai, jadi saya ingin kerjasamanya dari semua perangkat yang hadir disini untuk memilah mana yang pantas mana yang tidak, karena nanti hanya kalian yang bisa memasukkan,” katanya.

Lebih lanjut, Wabup Gresik menghimbau agar para perangkat desa tidak bekerja sendiri. Sebab kerjasama dengan ibu-ibu dan berbagai elemen yang ada di desa menurutnya sangat penting untuk dilakukan.

“Gandeng juga ibu-ibu yang ada di desa, karena biasanya yang tau botekan (latar belakang) warga desa itu mereka, ini sudah saya lakukan beberapa waktu lalu dengan menggandeng IPPNU, fatayat dan muslimat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh juga menuturkan, agenda kali ini merupakan sebuah langkah penting dalam memadu padankan data yang ada di pusat dan di desa. Pasalnya, yang dapat memasukkan dan menghapus data hanya operator yang ada di desa itu sendiri.

“Jadi kita disini untuk menyamakan persepsi kita dalam pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, bagaimana cara memperolehnya sehingga outputnya nanti sama,” ucapnya

Dirinya juga mengatakan, kedepannya segala macam bentuk Bansos akan memakai sumber data DTKS. Terkecuali untun para lansia yang tidak pernah mendapat Bansos sama sekali akan ditampung lewat PKH Inklusif.

“Mulai hari ini dan seterusnya bahwa apapun nama bansosnya, yang menggunakan anggaran baik itu APBN, APBD, atau dana desa dan semacamnya akan berdasarkan data dari DTKS,” tegas Ummi.

Sebagai informasi, sosialisasi ini merupakan yang kedua kalinya dari lima jadwal yang lain. Nantinya, sosialisasi ini akan mencakup 12 kecamatan yaitu, Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Dukun, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Cerme, Benjeng, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom.